Jakarta - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo mempunyai tugas berat. Pasalnya Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini menargetkan dalam waktu 5 tahun ke depan harus tercapai swasembada pangan. Meski agak sulit dicapai karena pemerintahan sebelumnya tidak juga mencapai swasembada pangan, Presiden Jokowi meyakini swasembada pangan bisa dicapai antara 4-5 tahun ke depan.

NERACA

Dalam sambutannya di Jakarta Food Security Summit ke III yang diadakan di Jakarta, Kamis (12/2), Jokowi mengaku optimis swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu dekat. Optimisme itu didapat ketika Jokowi “blusukan” di daerah-daerah. “Semakin saya tahu lapangan, kunjungan daerah yang saya lakukan, semakin saya kenal medan, semakin saya yakin kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan bisa kita capai dalam kurun waktu tidak lama,” ujarnya.

Presiden mengaku telah berdialog dengan para petani dan mendapati sudah banyak yang mengalami peningkatan produktivitas hingga berlipat ganda. “Saya berdialog dengan petani, yang dulu (produksinya) dua ton jadi enam ton, yang dulu 1,5 ton jadi tiga ton. Kelipatan-kelipatan seperti itu contohnya sudah ada,” katanya. Itu artinya, kata dia, para petani sudah mendapatkan fasilitas pendampingan, dukungan, produk, kerja sama dan kemitraan yang baik.

Menurut Presiden, kemitraan seperti itulah yang akan diperluas ketika sudah jelas peran dan fungsinya masing-masing. “Artinya apa yang kita butuhkan sudah ada, yang mendampingi sudah ada, produk sudah ada. Kemitraan seperti ini yang akan kita perluas, siapa mendampingi dan siapa pasar yang harus mengambil produk-produk dari petani. Semua sudah ada,” katanya.

Kemitraan seperti itu, kata Jokowi akan dicontoh dan diperluas secara nasional. “Saya yakin tiga sampai empat tahun kita bisa,” katanya. Setelah itu, ia menyatakan akan kembali berbicara dengan petani, petambak, pendamping, Kadin dan mitra-mitra pengusaha untuk menghimpun problem yang mereka hadapi kemudian dicari solusinya. “Problem kita catat, ketemu kalau nanti ada tambahan masukan problem baru, kita langsung kerja dan kita lihat tiga sampai empat tahun yang akan datang,” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berpendapat target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7% bisa tercapai jika instrumen swasembada pangan bisa dilakukan. Dia menjabarkan betapa Indonesia dipenuhi oleh produk-produk impor seperti beras, kedelai, jagung, susu dan gula. “Beras itu kita masih impor 2 juta ton. Susu, kebutuhan 6 juta liter namun produksinya 1,5 juta liter. Kedelai, kebutuhannya 3 juta ton namun kemampuannya 800 ribu ton. Artinya jika swasembada pangan berhasil, maka kita tidak perlu impor lagi,” katanya.

Keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, kata Puspayoga, dilakukan dengan rencana membangun 50 bendungan, saluran irigas yang dibangun jutaan kilometer dan jalan-jalan pedesaan. “Kalau tanpa itu maka ekonomi kita tidak akan melaju. Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi itu akan meningkatkan lapangan kerja yang artinya menurunkan pengangguran sehingga angka kemiskinan akan turun. Jadi swasembada pangan itu multiplayer effect-nya luar biasa,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berkomentar sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor industri. “Kalau kita mengundang investasi untuk menyerap tenaga kerja maka itu sangat kurang. Kalau mau meningkatkan jumlah tenaga kerja maka harus fokus ke pertanian dan perkebunan karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja tanpa harus pusing adanya demo untuk minta kenaikan upah yang dilakukan oleh buruh pabrik,” katanya.

Untuk Kementerian Perdagangan yang dipimpinnya, Rachmat pun menargetkan bisa merevitalisasi dan membangun 5.000 pasar di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. “Program 5.000 pasar itu untuk mendukung program swasembada pangan. Karena pasar bisa menjadi stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan harga. Selanjutnya pasar bisa menjadi tempat penjualan hasil bumi di daerah sekitarnya,” tukasnya.

Rachmat juga berpesan kepada para petani untuk bisa memanfaatkan teknologi. Karena dengan bantuan teknologi maka itu bisa meningkatkan produktifitasnya. Selain itu, ia juga menuturkan perlu integrasi antar sektor seperti peternakan, pertanian dan perikanan. “Kalau semua itu bisa dilakukan maka Indonesia tidak hanya menjadi lumbung pangan negaranya sendiri namun juga bisa menjadi lumbung pangan ASEAN,” pungkasnya.

Perhatikan Petani

Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Fransiscus Welirang menilai salah satu bagian penting dalam menentukan keberhasilan swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah adalah soal petani. Menurut Welirang, para petani harus bebas dari sejumlah pungutan dalam bercocok tanam. “Bukan dikasihani melainkan diberi kehormatan atas profesinya, karena dari tenaga merekalah rakyat memeroleh asupan pangan,” katanya.

Bentuk penghormatan, kata dia, petani Indonesia harus dibebaskan dari sejumlah pungutan dalam bercocok tanam, yang malah semakin memberatkan kehidupan mereka. Berdasarkan pantauannya khusus di Pulau Jawa, kebanyakan petani masih terbebani oleh mekanisme sewa lahan sehingga yang banyak diuntungkan, yakni para tuan tanah. Sementara itu, pungutan liar banyak terjadi ketika mereka mau sawahnya dialiri air alias irigasi. “Sumber irigasi itu dari pintu air yang ada penjaganya, kalau petani mau dialiri air, mereka harus bayar ke penjaga pintu air, nggakkeluar uang nggak dapat air,” katanya.

Pungutan liar juga dibebankan petani untuk menjaga keamanan hasil tanam kalau tidak mau hasil tanam mereka dijarah. Di sebagian wilayah di Jawa, lanjut dia, ada sistem tradisi yang membuat petani memberikan sebagian hasilnya untuk kepala desa. Petani yang memakai dana pinjaman dari bank untuk menggarap sawah pun biasanya dibebankan bunga 3-4 persen. “Dari pungli yang banyak itu, ujung-ujungnya harga petaninya seolah-olah rendah, padahal pungutannya bukan main,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan Franky O. Widjaja mengatakan kunci utama untuk dapat mewujudkan peningkatan produksi pangan dan produktivitas tinggi dan berdaya saing adalah dengan menerapkan pola bertani yang baik secara konsekuen dan komprehensif. “Kita harus mendorong peningkatan produksi pangan nasional dan mewujudkan komitmen untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam penyedia pangan sekaligus sebagai pemasok pangan dunia,” katanya. bari/munib