Bagaimana Tim Khusus Penanganan Pelabuhan? - Oleh: Jhon Papilaya, Pengamat Transportasi Kelautan

Sepulang dari lawatan luar negeri ke beberapa negara, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas mengenai pelabuhan. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemerintah yang akan segera membentuk task force (tim penanganan masalah) untuk menekan biaya logistik di pelabuhan, yang selama ini masih cukup tinggi. Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, tim tersebut akan dikoordinasi oleh Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dan di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden.

Fokus permasalahan yang dihadapi saat ini adalah biaya tinggi di pelabuhan laut di Indonesia. Tim khusus beranggotakan lintas kementerian itu terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Task force tersebut bertugas menganalisa semua permasalahan yang ada di pelabuhan dan melaporkannya secara periodik kepada Presiden. Ditargetkan tim bisa membereskan semua masalah birokrasi pelabuhan dalam dua bulan. Ini mengingat pelabuhan memainkan peran strategis dalam upaya menurunkan biaya logistik.

Nasib Pelabuhan Baru

Presiden Jokowi dalam bebagai kesempatan selalu berusaha mewujudkan janjinya, akan menjadikan sektor kemaritiman sebagai prioritas pembangunan dalam masa pemerintahannya. Jokowi bermimpi akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan besar tersebut hendak diwujudkan dengan membangun tol laut, yaitu suatu sistem jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia.

Untuk merealisasikan ide tol laut, pemerintah tentu harus membangun pelabuhan-pelabuhan modern yang bisa melayani kapal-kapal sesuai dengan kebutuhan ekonomi-ekonomi lokal nasional. Selain itu membangun suatu sistem yag terpadu secara eelektronik, sehingga semua proses bisa transparan, akuntabel dan efisien. Terkait dengan hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, ide membangun tol laut untuk mengurangi disparitas harga-harga barang. Menurut dia, biaya logstik selama ini sangat tinggi dirasakan konsumen barang-barang yang berada di daerah timur. Dengan kelancaran distribusi logistik, disparitas harga barang diyakini bisa ditekan seminimal mungkin.

Pemerintah rencananya akan melakukan pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis yang terintegrasi dalam konsep tol laut. Sebanyak 24 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke, dan Jayapura. Pemerintah juga ingin membatasi keterlibatan kapal asing dalam pendistribusian logistik, hanya Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung yang terbuka untuk hubungan internasional.

Perjalanan kargo akan diteruskan perusahaan pelayaran nasional kepada enam pelabuhan utama, yakni Tanjung Priok, Belawan, Sorong, Tanjung Perak, Batam, dan Makassar. Keenam pelabuhan utama itu pun akan mendapat prioritas terutama pembangunan dermaga baru. Setelah melalui pelabuhan utama, distribusi barang diteruskan ke 16 pelabuhan pengumpul dengan skala kapal lebih kecil ke kota distribusi barang.

Namun dengan adanya pembentukan tim task force ini, nasib pembangunan pelabuhan baru menjadi tidak jelas hingga kini. Menurut Menko Perekonomian, pembangunan pelabuhan baru terutama pelabuhan utama perlu dipikir ulang. Hal itu bukan berarti pelabuhan baru yang telah dicanangkan pemerintah batal dibangun, hanya tidak semua direalisasikan. Dikatakan bahwa kapasitasnya ditingkatkan dengan cara memperbaiki infrastruktur fisik dan perangkat lunaknya.

Faktor Inefisiensi

Sudah seringkali diungkapkan dalam berbagai media bahwa penyebab inefisiensi di Pelabuhan diantaranya pelayanan instansi yang tidak standar dan tidak terintegrasi dengan baik, fasilitas dermaga yang tidak mencukupi, waktu tunggu kapal yang masih relatif lama, produktivitas bongkar muat yang rendah, peralatan yang kurang lengkap dan atau tertinggal teknologi dan birokrasi di dalam pelaksanaan logistik tinggi.

Selain pelayanan, banyaknya institusi di pelabuhan baik pemerintahan maupun pengusahaan juga menjadi penyebab biaya tinggi. Dari pemerintah saja, ada Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Karantina dan lainnya. Belum lagi instansi pengusahaan seperti Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan lainnya. Salah satu diantaranya membuat susah, maka akan berimbas kepada yang lainnya.

Sebelumnya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sudah pernah menginventarisir sejumlah faktor penyebab munculnya biaya tinggi di pelabuhan yang selama ini di keluhkan pelaku usaha forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. Faktornya a.l. rusaknya infrastruktur akses jalan dari dan ke pelabuhan, kemacetan pada jalur distribusi sehingga memperpanjang waktu pengiriman, waktu tunggu bongkar muat dan pengurusan dokumen yang terlalu lama, serta adanya pungutan liar oleh oknum petugas di pelabuhan.

Infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah untuk segera membenahinya, sedangkan untuk percepatan pengurusan dokumen dan bongkar muat menjadi kewenangan operator pelabuhan memperbaikinya. Sedangkan untuk efisiensi biaya penanganan logistik melalui Pelabuhan, diharapkan seluruh kegiatan pelayanan dokumen jasa kepabeanan dan kepelabuhanan dilaksanakan melalui sistem online, termasuk dalam hal penyelesaian billing atau pembayarannya.

Hasil inventarisasi asosiasi tersebut nampaknya masih sejalan dengan keinginan presiden yang meminta agar memakai sistem pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak lama dan tidak berhasil. Diharapkan dengan adanya perintah Presiden pola PTSP bisa dilakukan, salah satunya di pelabuhan.

Menurut Menko Perekonomian, dengan kehadiran tim penanganan masalah pelabuhan, pemeritah menargetkan dalam jangka waktu singkat sekitar dua bulan, semua yang bisa dilakukan untuk membereskan masalah birokrasi bisa dibereskan. Sedangkan targetnya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Kalau bisa kita kurangi biaya logistik dari 24%-25% menjadi 19%. Itu berarti terjadi penghematan sekitar Rp300 triliun bagi industri, dan mereka akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Tekan Biaya Logistik

Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan, selama ini tingginya biaya logistik disebabkan oleh tingginya ongkos transportasi dan inefisiensi yang terjadi di pelabuhan. Misalnya, lamanya waktu tunggu kontainer (dwelling time), regulasi bea cukai, dan rendahnya utilisasi pelabuhan. Inefisiensi tersebut membuat biaya logistik nasional membengkak hingga 20% dari produk domestik bruto (PDB), lantaran tingginya ongkos transportasi tersebut.

Upaya mengatasi inefisiensi pelabuhan sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Pada saat itu,dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah menurun dari 7-9 hari pada tahun 2013 menjadi hanya 6,25 hari, dan akan terus dipangkas menjadi 4 hari saja. Namun menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita, sampai sekarang dwelling time masih 5,2 hari. Bagi Zaldy pemerintah tidak perlu membentuk Satgas Khusus karena sebenarnya semua masalah sudah terdata. Sehingga yang diperlukan adalah sebuah lembaga yang berwenang penuh di pelabuhan untuk mengatur BUMN PT Pelindo dan Ditjen Bea Cukai. Memang sudah ada Otoritas Pelabuhan, masalahnya operator pelabuhan selalu kalah pamor dari Pelindo dan Bea Cukai. Satgas juga disarankan melibatkan pihak swasta yang tergabung dalam pengguna jasa pelabuhan, sebab mereka adalah pihak yang harus membayar mahal inefisiensi operator pelabuhan.

Bagaimanapun, yang diharapkan pemerintah adalah meningkatkan status Satgas Khusus efisiensi pelabuhan, dari hanya sekedar melaporkan permasalahan yang sebenarnya sudah terdata, menjadi terlibat dalam mengatur permasalahan yang ada di pelabuhan, utamanya antara berbagai institusi pemerintah yang terlibat di dalam pengelolaan pelabuhan. Semoga!***

BERITA TERKAIT

Menang IMFA, Pemerintah Jangan Lengah - Oleh : Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)

Kemenangan Indonesia di India Metal Ferro Alloys (IMFA) boleh diapresiasi dan sambut baik. Tapi,  pemerintah Indonesia tidak boleh lengah atas…

Sadar Akan Kalah dari Jokowi, Tim Prabowo-Sandi Disebut Panik

Sadar Akan Kalah dari Jokowi, Tim Prabowo-Sandi Disebut Panik NERACA Jakarta - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)…

KBN Salah Artikan Kata Batas dalam Keppres Nomor 11 Tahun 1992 - Sengketa Pelabuhan Marunda

KBN Salah Artikan Kata Batas dalam Keppres Nomor 11 Tahun 1992 Sengketa Pelabuhan Marunda NERACA Jakarta – Salah satu akar…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Meningkatkan Produktivitas Kota Melalui TOD

  Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies…

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…