Bencana banjir yang melanda Kota Jakarta pekan ini ternyata bukan disebabkan oleh faktor cuaca. Selain persoalan koordinasi lintas sektoral yang berjalan kurang harmonis antara PLN dan Pemprov DKI Jakarta, juga penanganan proyek banjir terkadang beraroma korupsi sehingga mengorbankan banyak penduduk DKI akibat luapan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Jakarta.

Tidak hanya itu. Banjir juga melumpuhkan aktivitas bisnis dan perbankan di berbagai pusat perbelanjaan seperti Mangga Dua Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, perumahaan Green Garden, kawasan Pluit, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, yang berpotensi merugikan triliunan rupiah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan kerugian akibat banjir di Jakarta hingga Rabu mencapai lebih dari Rp1 triliun. "Menurut perkiraan saya lebih dari Rp1 triliun saat ini kerugiannya, tapi nanti bisa bertambah potensi banjirnya belum selesai," ujarnya, Rabu (11/2).

Jumlah kerugian material itu merupakan hasil perkiraan dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan banjir tersebut, dimana sejumlah aktivitas bisnis serta kegiatan masyarakat akhirnya terganggu. Menurut dia, potensi Jakarta mengalami banjir diperkirakan sampai akhir Maret 2015, sehingga penghitungan terkait kerugian ini masih akan terus bertambah nilainya.

Betapa hebatnya dampak bencana banjir tersebut. Namun kita prihatin kerja keras Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) selama ini, ternyata diwarnai sejumlah kasus korupsi dalam proyek penanganan banjir. Realita banjir yang terjadi belakangan ini merupakan potret carut marutnya penanganan proyek banjir di masa lalu kepemimpinan gubernur sebelum Ahok.  

 Lihat saja ada lima proyek pengendalian banjir tahun 2013 di DKI Jakarta yang sudah dilakukan. Sayang, proyek itu tidak berjalan semestinya, sehingga banjir terjadi di mana-mana. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Riset Dan Investigasi Data Elektronik (PRIDE), Hotland S. Pane dalam rilisnya kepada pers 12/2), terungkap 5 (lima) paket proyek pengendalian banjir yang tidak tuntas diselesaikan.

Kelima paket tersebut mencakup pengerukan Waduk Tomang Barat senilai Rp 4,3 miliar, pengerukan Waduk Sunter senilai Rp 19,7 miliar, pengerukan Waduk Sodetan Kali Sekretaris senilai Rp 4,6 miliar, pengerukan Kali Mookevart senilai Rp 17, 7 miliar dan pengerukan Kali Grogol senilai Rp 1,7 miliar. "Kelima paket pengerukan tersebut sebagian besar diduga tidak terdapat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tahun 2013," katanya.

Selain itu, Jakarta Procurement Monitoring (JPM) melaporkan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung terkait proyek Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan umum (DPU) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp187 miliar. Kasus ini disebut-sebut menyeret pejabat tinggi Dinas PU DKI, karena selaku Wakadis PU DKI (saat itu) yang menandatangani sistem framework contract berupa penunjukan langsung proyek tersebut.

Menurut JPM, indikasi terjadinya dugaan korupsi pada seluruh paket proyek tanpa lelang itu, diantaranya adalah hingga kini ancaman banjir masih terus mengintai Ibukota. Artinya proyek yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah itu sangat tidak efektif. Hujan sedikit saja, sejumlah wilayah Ibukota sudah banjir.

Anehnya, proyek penanganan banjir yang seyogyanya dilaksanakan selama setahun anggaran, malah dimasukkan dalam APBD Perubahan. Ini menunjukkan pekerjaan besar itu hanya dikerjakan dalam sebulan tapi menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.  Ini sekaligus tantangan buat Gubernur DKI menuntaskan kasus proyek banjir di masa depan.