Pembayaran PBB Mencapai Rp 26 M

Bogor - Menjelang jatuh tempo masa akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wajib pajak di Kota Bogor diimbau untuk segera melakukan pembayaran. Bila tidak, maka wajib pajak akan didenda.

Meski tidak besar, namun wajib pajak yang molor pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% dari ketetapan. Untuk itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Anggrah Suryo, Rabu (14/9). Anggrah mengatakan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan tempat pembayaran elektronik yang sudah bekerja sama dengan KPP Pratama Bogor.

“Wajib pajak tidak harus membayar ke KPP, tapi bisa melalui ATM atau setor ke bank di lokasi yang terdekat,” ujar Anggrah.

Selain lebih mudah dan lebih dekat, pembayaran melalui bank akan menghindari penumpukan pembayaran seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Sebagaimana tertulis di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), wajib pajak dapat memanfaatkan sejumlah bank yang ditunjuk untuk membayar pajak. Seperti BNI cabang Bogor.

Hingga pekan pertama bulan Agustus ini realisasi pemasukan dari pembayaran PBB sudah 55,17 persen dari target. Tahun ini pembayaran pajak yang diterima KPP Pratama Bogor sudah sekitar Rp26,81 miliar, sementara targetnya adalah Rp48,6 miliar.

BERITA TERKAIT

Pertumbuhan Investasi PMDN Kabupaten Sukabumi Lampaui Target

Pertumbuhan Investasi PMDN Kabupaten Sukabumi Lampaui Target NERACA Sukabumi – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi…

Kinerja Positif, Saham LPKR Diburu Investor Asing

Kinerja Positif, Saham LPKR Diburu Investor Asing NERACA Jakarta - Kinerja positif semakin ditunjukkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR).…

Kadin Dorong Pertamina Percepat Bangun Kilang Petrokimia

Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Pertamina untuk mempercepat pembangunan kilang, terutama kilang yang diperluas dengan produk petrokimia. Wakil…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Di Raker Komite II DPD RI, Menteri LHK Siti Nurbaya Jelaskan 5 Program Nasional

Di Raker Komite II DPD RI, Menteri LHK Siti Nurbaya Jelaskan 5 Program Nasional NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Pengamat Ini Pertanyakan Keinginan PKS Lakukan Voting Tertutup Pilwagub DKI

Pengamat Ini Pertanyakan Keinginan PKS Lakukan Voting Tertutup Pilwagub DKI  NERACA Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch…

BPKD Kota Sukabumi Siap Terapkan Pajak Katering di Setiap SKPD

BPKD Kota Sukabumi Siap Terapkan Pajak Katering di Setiap SKPD  NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan…