Pembayaran PBB Mencapai Rp 26 M

Bogor - Menjelang jatuh tempo masa akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wajib pajak di Kota Bogor diimbau untuk segera melakukan pembayaran. Bila tidak, maka wajib pajak akan didenda.

Meski tidak besar, namun wajib pajak yang molor pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% dari ketetapan. Untuk itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Anggrah Suryo, Rabu (14/9). Anggrah mengatakan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan tempat pembayaran elektronik yang sudah bekerja sama dengan KPP Pratama Bogor.

“Wajib pajak tidak harus membayar ke KPP, tapi bisa melalui ATM atau setor ke bank di lokasi yang terdekat,” ujar Anggrah.

Selain lebih mudah dan lebih dekat, pembayaran melalui bank akan menghindari penumpukan pembayaran seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Sebagaimana tertulis di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), wajib pajak dapat memanfaatkan sejumlah bank yang ditunjuk untuk membayar pajak. Seperti BNI cabang Bogor.

Hingga pekan pertama bulan Agustus ini realisasi pemasukan dari pembayaran PBB sudah 55,17 persen dari target. Tahun ini pembayaran pajak yang diterima KPP Pratama Bogor sudah sekitar Rp26,81 miliar, sementara targetnya adalah Rp48,6 miliar.

BERITA TERKAIT

KERJA SAMA PEMBAYARAN DARING PROGRAM SBMPTMU

Senior Vice President Mandiri Syariah Achmad Fauzi (kiri) berbincang dengan Ketua Majelis Ditlitbang Muhammadiyah Lincolin Arsyad (tengah) dan Ketua Panitia…

UPT PBB-P2 dan BPHTB Sukabumi Terus Berikan Pelayanan Terbaik - Masyarakat Kini Bisa Bayar PBB di Minimarket

UPT PBB-P2 dan BPHTB Sukabumi Terus Berikan Pelayanan Terbaik Masyarakat Kini Bisa Bayar PBB di Minimarket NERACA Sukabumi - UPT…

LinkAja Diharapkan Berkompetisi dengan Sistem Pembayaran Lainnya

      NERACA   Jakarta - Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru NERACA Bandung - Provinsi Jawa Barat (Jabar) lewat agenda persetujuan bersama DPRD dan Pemprov…

Tingkat Pengangguran di Kota Sukabumi Masih Tinggi - Disnakertrans Kota Sukabumi Gelar Job Fair

Tingkat Pengangguran di Kota Sukabumi Masih Tinggi Disnakertrans Kota Sukabumi Gelar Job Fair NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi…

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengevaluasi pokja…