Minimalisasi Kesenjangan Ekonomi Umat

Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Salah satu permasalahan umat yang hingga kini terus mensisakan persoalan adalah kesenjangan ekonomi. Ketidak mampuan umat dalam mengembangkan diri dalam segala aspek ekonomi menjadikan umat tak mampu bersaing, bahkan harus termarginalisasi dalam segala aspek kehidupan. Fenomena inilah yang terjadi pada kondisi umat dan jika tidak disikapi bersama akan menjadi boomerang berupa kemiskinan yang mengarah kepada kekufuran.

Banyak hal yang bisa di sorot dalam setiap kajian dalam mengurai—persoalan kesenjangann umat yang terjadi saat ini, antara lain adalah pertama pendidikan, dimana pendidikan yang dimiliki oleh umat masih banyak belum mengenyam pendidikan tingkat tinggi hal ini berdampak kepada minimnya kualitas dan keahlian yang dimilikinya. Kedua adalah akses keuangan atau permodalan, minimnya umat dalam mengakses lembaga keuangan menjadikan umat tak mampu mengembangkan usaha atau sektor riil yang dimilkinya. Apalagi jika penguasaan keuangan tersebut hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak terdistribusikan secara adil praktis kesenjangan ekonomi semakin melebar. Ketiga adalah pasar, dimana tiadanya keterpihakan dan proteksi terhadap pasar yang dilakukan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah maraknya praktek monopoli yang mengakibatkan distribusi barang dan jasa tidak merata. Dampak dari minimnya akses pasar tersebut sering menjadikan kesenjangan ekonomi umat semakin besar bahkan umat bisa mengalami kemiskinan secara struktural dan kultural. Ketiga persoalan tersebut harus disikapi oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tak bisa kesenjangan ekonomi itu dibiarkan begitu saja bahkan tak ada sama sekali intervensi dari negara. Hal ini dikarenakan dalam Islam segala aktivitas ekonomi yang terdiri dari konsumsi, produksi dan distribusi, juga segala permasalahannya diselesaikan dengan mekanisme yang Islami. Mekanisme Islami yang dimaksud adalah berdasarkan atau mengembalikan segala persoalannya kepada Al Qur’an dan As Sunnah dan sumber-sumber Islam lainnya (ijma, Qiyas). Sehingga ekonomi yang merupakan derivasi dari sistem Islam yang integral dan komprehensif tetap harus bermuara pada terwujudnya nilai-nilai syariah yang ditetapkan Allah SWT. Asy Syatibi mendeskripsikan nilai-nilai syariah yang menjadi indikator kesejahteraan menurut Islam (falah) adalah diperinci seperti terpenuhinya keberlangsungan agama (dien), jiwa (nafs), akal (Aql), keturunan (nasl) dan harta (maal). Kelima aspek di atas merupakan rincian yang menjadi target atau tujuan dari semua elemen agama Islam, termasuk ekonomi Islam.

Terkait dengan meminimalisir kesenjangan seperti apa yang menjadikan persoalan diatas—maka harus segera disikapi dalam bentuk penyadaran pendidikan bagi masyarakat. Meski pemerintah telah memberikan pendidikan gratis kepada umat, tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran berpendidikan maka arti pendidikan bagi umat tak ada gunananya. Selain itu pula transformasi pendidikan mengarah kepada kompetensi dan inovatif juga sebagai bagian dari konten pendidikan sehingga manfaat dari pendidikan tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai kewirausahaan. Peran dari pesantren dan madrasah pendidikan memiliki peran yang vital dalam menumbuhkan semangat transformatif tersebut.

Kemudian masalah permodalan dan minimnya akses keuangan, diberbagai negara-negara maju telah membuktikan, bahwa kemudahan masyarakat dalam berakses keuangan berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan dekatnya lembaga keuangan terhadap masyarakat, maka dengan mudahnya masyarakat dalam bertransaksi jasa dan barang hal ini mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun ini semua minim terjadi di Indonesia, karena lembaga keuangan perbankan yang sulit untuk menjangkaunya. Maka dengan adanya keuangan mikro berbasis pesantren atau desa seperti koperasi syariah dan Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) akan memberikan kemudahan bagi umat dalam mengakses keuangan. Apalagi dengan merebaknya aktifitas filantropy dalam pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) merupakan strategi dalam konsolidasi dana murah yang bisa digunakan dalam pembiayaan-pembiayaan sektor riil umat. Dengan demikian memiliki manfaat meminimalisir kesenjangan ekonomi.

Terkait pasar sudah selayaknya keadilan sosial dalam mekanisme pasar juga bisa dijalankankan. Monopoli ekonomi terjadi—karena tiadanya keadilan sosial dalam berekonomi. Dalam konsep Islam, menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah. Dalam Islam, transaksi mengacu pada prinsip prinsip kerelaan antara masing-masing pihak, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Esensi nilai-nilai ini sebenarnya telah dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan keadilan sosial dalam berekonomi merupakan esensi dari ekonomi Islam. Untuk itu negara harus hadir dan tak bisa mekanisme pasar secara liberal itu terjadi seenaknya sehingga kartelisasi menjadi pemandangan menggurita di negeri ini.

Kesenjangan ekonomi umat tak bisa diselesaikan secara sepihak baik pemerintah maupun umat, semua harus terlibat dan memiliki tanggung jawab bersama dengan demikian baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur bisa tercipta di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Digital Ekonomi di Bawah Jokowi

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Usai sudah kita menggelar pesta demokrasi terbesar di dunia pada 17 April lalu. Pemilu…

Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Allhamdulilah dalam debat terakhir capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bangun Karakter di Keuangan Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi SyariahMeski sudah berjalan selama dua dekade lebih keberadaan dari praktik lembaga keuangan syariah (LKS),…

Digital Ekonomi di Bawah Jokowi

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Usai sudah kita menggelar pesta demokrasi terbesar di dunia pada 17 April lalu. Pemilu…

Terdistorsinya Ruang Pasar yang Luas

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Ruang pasar (market space) adalah ruang "tanpa batas" secara ketika the world…