NERACA

Sukabumi- Persoalan lahan seluas 800 hektar di blok Cisujen atas warga empat desa dan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perum Perhutani terus bergulir. Warga penggarap masihmengklaim bahwa lahan tersebut merupakan lahan desa yang dititpkan puluhan tahun silam.

Puncaknya, ADM KPH Perum Perhutani, Wijanarko , mengajak pihak yang merasa memiliki lahan dan Muspida membahas kembali persoalan tersebut di gedung Aula Perum Perhutani KPH SUkabumi, Rabu (14/9).

Namun pihak Perum Perhutani “keukueh” lahan itu milik mereka dengan bukti-bukti kuat karena memiliki Berita Acara Tata Batas Hutan (BATBH) yang dirilis pada 9 September 1919. “ Kami memiliki bukti sah akan penguassan lahan itu. Sedangkan masyarakat yang mengklaim tidak meiliki bukti yang bisa menyatakan lahan di blok Cisujen milik masyarakat atau Desa” terang Wijanarko.

Dari itu, ungkap Wijanarko, agar persoalan ini tidak berlarut-larut, pihaknya meminta warga yang mengklaim untuk menunjukkan bukti serta melakukan peninjauan lokasi, “ Kami meminta warga menunjukkan bukti. Dan kita akan mengajak yang merasa memiliki lahan untuk melakukan peninjauan lokasi minggu depan” papar Wijanarko.

Sementara perwakilan masyarakat yang dituding provokator, menyatakan akan meminta pihak BPN untuk menunjukkan bukti-bukti lahan, “ Kalau tokh lahan itu secara agrarian milik Perum Perhutani, saya akan menyampaikan kepada masyarakat. Namun hingga sekarang bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Perum Perhutani belum bisa kami terima karena adanya perbedaan data” tegas perwakilan masyarakat.