DPR Pangkas Usulan PMN AP II dan Antam

NERACA

Jakarta - Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI. Namun, dana usulan PMN untuk beberapa BUMN seperti PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk harus dipangkas. PMN Angkasa Pura II dipangkas dari Rp3 triliun menjadi Rp2 triliun. Sementara untuk Aneka Tambang dipangkas dari Rp7 triliun menjadi Rp3,5 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan alasan pemangkasan usulan PMN untuk kedua perusahaan itu adalah karena kebutuhan perusahaan mengajukan PMN akan dialokasikan untuk pembebasan lahan sehubungan dengan pembangunan runway tiga bandara Soekarno-Hatta. Dengan peruntukan demikian, Komisi VI menilai anggaran PMN sebesar Rp2 triliun sudah sangat cukup.

Rini juga menilai pemangkasan usulan anggaran PMN Angkasa Pura II juga didukung kinerja keuangan masih dalam kondisi sehat. Lagipula kinerja keuangannya masih ditambah dari kemampuan perusahaan dengan meminjam dari perbankan."Menurut Komisi VI DPR RI, Rp2 triliun sudah cukup untuk pembebasan lahan," kata Rini di Jakarta, Rabu (11/2).

Sedangkan untuk Aneka Tambang, alasannya karena Antam masih memiliki tiga proyek yang masih operasional. Satu diantaranya proyek feronikel di Halmahera dan dua lainnya, proyek Alumina di Mempawah. Menurut Rini, berdasarkan usulan dari Komisi VI DPR RI, proyek Alumina di Mempawah agar Antam dapat bersinergi dengan PT Inalum (Persero) Tbk agar hemat modal.

Dia menjelaskan dengan mengikutsertakan Inalum dalam proyek Alumina, nantinya Inalum juga akan mendapatkan PMN dari proyek tersebut. Kendati demikian berapa persen yang akan diberikan kepada Inalum, Kementerian BUMN masih menghitung besarannya."Kami setuju dengan usulan dari Komisi VI DPR RI agar proyek Alumina disinergikan dengan Inalum," ujar Rini.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh DPR karena ikon dari Angkasa Pura II adalah bandara Soekarno Hatta yang juga kebanggaan Indonesia. Dia menilai pemerintah telah memperhatikan secara materi yang diperoleh dan moril berupa support untuk pengembangan bandara.

Namun, menurutnya support tersebut tentunya memiliki konsekuensi dari pengembangan bandara Soekarno Hatta. Konsekuensi dari pemangkasan usulan anggaran PMN tersebut, nantinya akan sedikit berdampak terhadap pengembangan bandara Soekarno Hatta.

Sebab jika pengembangan Soekarno Hatta selalu memakan waktu tentunya akan berdampak terhadap biaya yang ditimbulkan akan semakin tinggi."Terlepas dari itu semua, kami mengapresiasi keputusan DPR," kata Budi. [mohar]

BERITA TERKAIT

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

Pefindo Ikut Pangkas Rating APLN Jadi BBB

NERACA Jakarta – Setelah Moody's Investors Service menurunkan peringkat PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjadi B2 dari sebelumnya B1,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…