Antara Perkuat Modal, Efisiensi atau Merger - Perkuat Eksistensi Bank BUMN

NERACA

Jakarta - Pangsa pasar (market share) industri perbankan nasional akan terancam oleh perbankan asing apabila bank-bank BUMN, selaku motor pergerakan ekonomi nasional, tidak segera memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi (cutting cost), atau cara lain yang harus dilakukan adalah merger atau akuisisi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Berly Martawardaya menilai, perbankan pelat merah harus memperkuat struktur permodalannya dan melakukan efisiensi guna menghadapi persaingan dengan bank-bank asing dalam lima tahun ke depan.

"Pangsa pasar bank-bank asing akan semakin membesar jika industri perbankan nasional tidak berupaya meningkatkan daya saingnya," ujar Berly di Jakarta, Rabu (11/2). Menurut dia, merger atau akuisisi adalah cara ampuh untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu akan membuat komposisi direksi lebih ramping dan pemangkasan kantor cabang.

Selain itu, kata Berly, pemerintah juga harus membenahi regulasi di bidang perbankan. Berly mencontohkan Singapura, dimana bank asing boleh membuka cabang namun tidak boleh menerima nasabah lokal.

"Jika kita berlakukan itu sudah sangat terlambat, namun diperlukan. Bank berkembang secara organik membutuhkan waktu dan kita tidak punya waktu banyak. Saat ini terlalu banyak bank di Indonesia," ujar Berly.

Sebagai informasi, jumlah bank yang eksis di Indonesia saat ini sebanyak 119 bank, dan rencananya pada tahun-tahun mendatang jumlah tersebut akan menyusut menjadi 60 bank saja. Khusus pasar Indonesia, sambung Berly, bank-bank lokal harusnya bisa lebih siap karena sudah memiliki cukup segmentasi.

Sedangkan bank asing masih membutuhkan waktu untuk menggarap pasar Indonesia. Meski demikian, pemerintah harus memikirkan agar bank-bank lokal tidak hanya menguasai pasar lokal, tapi juga bisa berekspansi di ASEAN.

Untuk itu, dirinya lebih menyarankan agar perbankan nasional dikonsolidasikan di mana seharusnya lebih mudah dilakukan antara bank BUMN mengingat pemegang saham mayoritasnya sama, yakni pemerintah.

"Kita sudah punya API (Arsitektur Perbankan Indonesia), sudah dirumuskan bank-bank tier 1 dan 2, bank internasional dan regional. Namun implementasinya sulit. Harus diingat. Dengan atau tanpa adanya pasar bebas ASEAN (MEA), Indonesia tetap memerlukan konsolidasi perbankan. Salah satu tujuannya adalah menghindari inefisiensi,” tegas Berly.

Bunga tinggi dan obligasi rekap

Benar saja. Ketidakefisien bank-bank BUMN ini terlihat dari beberapa hal. Ketika BI Rate merangkak naik hingga sekarang menjadi 7,75%, dalam sekejap, bank-bank umum menaikkan tingkat suku bunga kredit. Namun, ketika suku bunga acuan tersebut turun, perbankan nasional selalu meminta waktu hingga tiga bulan dengan dalih penyesuaian.

“Bank BUMN sebagai market leader yang mengelola 60% dana pihak ketiga (DPK) harus lebih dahulu menurunkan suku bunga kredit perbankan. Kalau itu terjadi, saya yakin bank-bank swasta akan mengikuti. Oleh karena itu, bank BUMN diharapkan tidak terlalu boros dalam penggunaan rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), jangan sampai di atas 80%. Kalau itu terjadi dan dibiarkan saja maka sampai kapan pun suku bunga kredit perbankan tidak akan berangsur turun,” ungkap Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, dalam suatu kesempatan.

Begitu pula dengan obligasi rekap beserta bunganya yang selama ini ditanggung pemerintah melalui APBN sebesar Rp60 triliun setiap tahunnya. Jika pemerintah serius ingin membangun infrastruktur sudah seharusnya obligasi rekap dihentikan pembayarannya. Kasus ini muncul berawal dari krisis multidimensi 1997-1998 yang menerjang negeri ini.

Sejak itu terjadi gejolak moneter, yaitu merosotnya secara tajam kepercayaan publik terhadap rupiah, yang ditandai dengan penutupan 16 bank yang kalah kliring pada 1 November 1997. Untuk mengatasi kepanikan masyarakat akibat penutupan bank tersebut, dan untuk menjaga jangan sampai sistem perbankan nasional kolaps.

Sejumlah bank BUMN yaitu Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang saat itu dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional menerima kucuran dana berbentuk obligasi rekap hingga mencapai Rp 650 triliun. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Survei BI : Optimisme Konsumen Menguat

      NERACA   Jakarta - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada November 2019 mengindikasikan optimisme konsumen menguat, tercermin…

Indonesia – Jepang Sepakati Transaksi Dagang Pakai Uang Lokal

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menyepakati kerangka kerja…

Tinggalkan Otomotif, Radana Finance Fokus UMKM dan Syariah

    NERACA   Jakarta – PT Radana Bhaskara Finance Tbk (Radana Finance) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi industri multifinance…