Pemerintah Janjikan Biaya Logistik Turun

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil berjanji akan terus memperbaiki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini tidak lain untuk mengurangi tingginya biaya logistik. Menurutnya, sistem ini mampu menurunkan biaya logistik dari saat ini 24 persen menjadi 19 persen.

Dia juga berjanji untuk mengiimplementasikannya seegera mungkin dalam waktu dekat ini. "kita sudah lihat, dan sudah dihitung-hitung, kita bisa memperbaiki aspek birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelabuhan itu dari 24 persen ke 19 persen bisa dicapai dalam waktu dua tahun.," ujar Sofyan di Jakarta Rabu (11/2).

Menurutnya , PTSP sesungguhnya bukan suatu gagasan baru, ini sudah lama dicetuskan tapi memang lamban dalam impelementasinya. Salah satu faktornya, kata dia, tidak ada kepercayaan dari masing-masing pihak.

Dirinya juga menambahkan pelayanan terpadu satu pintu juga memberikan kepastian dalam investasi. Dia berharap pelayanan ini dapat memperbaiki logistik di sektor kelautan. "Jadi mudah-mudahan one stop service sukses ini memperbaiki logistik di laut," ucapnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Staf ahli Bidang Logistic dan Multimoda Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, penurunan biaya logistik menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski daya saing Indonesia mengalami peningkatan, namun biaya logistik belum juga mengalami penurun hingga saat ini.

"Bicara daya saing kita siangan dengan negara tetangga, logistik performence index kita sekarang 59, tapi biaya logistik kita ini masih 24 persen dari biaya produksi," ujarnya.

Menurutnya jika dibandingkan, biaya ongkos logistik kapal dengan jarak yang sama di Singapura dan Indonesia sangat jauh berbeda. Jika di Indonesia ongkos logistik dari Tanjung Priok ke Cikarang yang berjarak 55 km sebesar US$ 600 per kontainer. Sedangkan di Singapura dengan jarak yang sama yaitu dari Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas hanya US$ 450 per kontainer.

"Bahkan ongkos dari Singapura ke Jakarta lebih murah dibanding biaya angkut logistik dari Padang ke Jakarta. Kalau dari Padang ke Jakarta sebesar US$ 600 per kontainer, sedang dari Singapura ke Jakarta hanya US$ 180 per kontainer," lanjutnya.

Selain itu, selama ini pemerintah dan pihak terkait lebih fokus membenahi transportasi untuk pergerakan orang, bukan pergerakan barang. Padahal pergerakan barang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara.

"Berbagai pihak lebih konsen pada pergerakan orang, sementara barang kurang perhatian, ahli logistik kurang. Padahal perekonomia negara bergantung pada pergerakan logistik, tapi kalau pergerakan orang hanya masuk kantong kanan dan kiri," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Sugihardjo, Indonesia harus mencontoh China yang meski pada awalnya pertumbuhan ekonomi sangat terbatas, namun ketika sektor logistiknya berjalan dengan baik maka sektor ekonominya juga turut terdorong. [agus]

BERITA TERKAIT

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Restriksi Perdagangan - Sikapi Langkah Diskriminatif Sawit, Pemerintah Kirim Delegasi ke UE

NERACA Jakarta – Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit,…

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…