Indonesia Butuh Rp5.500 Triliun - Bangun Infrastruktur Berkualitas

NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah gencar membangun ketersediaan infrastruktur berkualitas sebagai langkah penggerak percepatan laju perekonomian nasional sekaligus peningkatan daya saing. Tapi masalah yang mendasar dari tahun ke tahun, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Sedangkan menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyebut, pemerintahan Jokowi-JK butuh dana ribuan triliun untuk membangun infrastruktur."Total investasinya sekitar Rp 5.500 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu untuk membangun infrastruktur," katanya di Jakarta, Rabu (11/2).

Pihaknya menyadari, kebutuhan untuk dana pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, dia meminta para investor asing ikut menanamkan modalnya di Indonesia. "Kita percaya pemerintah tidak bisa menyediakan biaya semuanya. Katakan lah bisa seperempat, sepertiga, atau setengahnya," kata dia.

Adapun infrastruktur yang jadi prioritas pemerintah antara lain di sektor energi hingga transportasi. Untuk di sektor ntransportasi, lanjut dia, salah satunya pembangunan jalan trans Sumatera dan trans Jawa.

Berdasrkan perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pemerintah Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan anggaran hingga Rp 5.519,4 triliun untuk membangunproyek infrastrukturdi sejumlah sektor. Kebutuhan itu diperkirakan selama lima tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pembiayaan tersebut akan dipenuhi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

"Total kebutuhan infrastruktur Rp 5.519,4 triliun periode 2015-2019. Itu asalnya dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14 persen), APBD Rp 545,3 triliun (9,88 persen), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32 persen) dan swasta Rp 1.692,3 triliun (30,66 persen)," ujarnya.


Dedy merinci, pembangunan investasi disektor jalansebesar Rp 805 triliun, kereta api Rp 283 triliun, sektor perhubungan laut mencapai Rp 900 triliun, sektor udara Rp 165 triliun, sektor darat (termasuk ASDP) sebesar Rp 60 triliun.

Adapula transportasi perkotaan mencapai Rp 115 triliun, ketenagalistrikan Rp 980 triliun, sektor energi (migas) Rp 506,6 triliun, sektor teknologi komunikasi dan informatika Rp 277,8 triliun, sumber daya air Rp 400,5 triliun, air minum dan limbah Rp 499 triliun dan sektor perumahan Rp 527,5 triliun.

"Ini semua baru draft rencana, biasanya akan ada perubahan 8-10 Januari 2015, dan finalnya 15-20 Januari 2015 akan keluar Peraturan Presiden yang diteken Presiden. Sejak saat itu baru mengikat lima tahun," tandas Dedy.

Sementar itu menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dana pemerintah yang ada saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu mendanai segala kebutuhan proyek infrastruktur. Untuk ituperlu ada investor asing untuk berinvestasi lebih banyak lagi ke Indonesia.

"Dalam pendanaan proyek dibutuhkan sumber dana yang berasal dari dua sumber, pemerintah dan swasta. Pemerintah tidak bisa biayai sendirian," ujar Bambang.

Namun, Bambang memastikan pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. Dia menjelaskan pemerintah akan terus mengusahakan penyediaan dana dari APBN melalui pembenahan kebijakan fiskal. [agus]

BERITA TERKAIT

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kemenkumham Dorong Perbaikan Balai Harta Peninggalan

    NERACA   Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah…

Jaloor.com Buka Jalur Ekspor untuk UMKM

  NERACA   Tangerang - Pemerintah mendorong agar pelaku usaha bisa melakukan ekspor, hal itu agar membuat neraca perdagangan tak…

Sebulan Beroperasi, Masduit Berhasil Jual 1 Kg Emas

    NERACA   Jakarta - Aplikasi jual beli emas, Masduit berhasil mencatatkan penjualan hampir 1 kg emas sejak dimulainya…