Dorong Ekonomi Lewat Pendidikan

NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pendidikan, seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Konferensi Ekonomi Internasional di Jakarta.

"Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), kita akan dorong lokasi terkait dengan mendirikan sekolah-sekolah yang sesuai dengan program ekonomi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta, Rabu, (11/2), seperti dikutip dari laman Antara.

Menurut dia, selama ini kebanyakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari daerah tidak mau bekerja di wilayah asal, sehingga berdampak pada lambatnya peningkatan ekonomi daerah.

Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk membangun jaringan listrik dan akses jalan yang lebih merata, sehingga akan memperbesar peluang lapangan pekerjaan di daerah, ujarnya.

"Pendidikan seperti perikanan, peternakan, dan pertanian akan kita kembangkan, karena sesuai dengan kebutuhan di sana. Selama ini yang sudah lulus lebih suka merantau, itu yang kita upayakan untuk dikurangi," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menganggap kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini tidak hanya soal kuantitas yang besar namun juga berkualitas, etos kerja yang kuat, dan memiliki karakter baik.

Selain itu, terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlangsung pada tahun depan, Anies mengimbau agar tenaga pengajar mampu melatih kemampuan berbahasa asing agar lebih baik.

Dengan kemampuan bahasa asing yang baik, tuturnya, para pengajar mampu melakukan transfer keilmuan dari sumber luar negeri dengan baik dan terhindar dari distorsi pemahaman intelektual.

"Jika pengajar mampu berbahasa asing, kemudian menjelaskan sebuah ilmu dari luar negeri kepada murid-muridnya tentu akan memperluas pengetahuan mereka," ujar Anies menjelaskan.

Dengan begitu, murid-murid tersebut akan siap jika harus bersaing dengan orang luar saat bekerja karena telah memiliki pemahaman keilmuan yang luas dan kemampuan bahasa asing yang baik, katanya.

Pada kesempatn berbeda, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan sudah saatnya daerah mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan Indonesia dan daerah menjadi pusat-pusat ekonomi baru

Menurut Farouk, daerah harus mendapatkan prioritas dalam anggaran pembangunan infrastruktur RAPBN-P 2015. “Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah hendaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat daerah. Daerah harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Farouk.

Namun selain penganggaran ditingkat pusat, pembangunan daerah juga harus diikuti kesiapan dari masing-masing pemimpin daerah. Alokasi dana desa harus disambut dengan persiapan yang matang ditingkat aparatur dan masyarakat desa. Sehingga pembangunan akan bisa dinikmati oleh warga desa keseluruhan.

Karena itu, Farouk meminta pembahasan RAPBN-P 2015 oleh DPR hendaknya dilakukan dengan pertimbangan bersama DPD. Agar postur APBN yang terbentuk bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.

RAPBN-P 2015 akan menjadi APBN pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pencanangan RAPBN-P 2015 yang dibahas usai perumusan RPJM mengakomodir tambahan program prioritas yang meliputi dukungan sector unggulan infrastruktur pendukung ekonomi. Seperti pangan, energi, maritime, pariwisata dan industri.

“Optimisme yang muncul dalam APBN-P 2015 menjadi sinyal positif dari pemerintah untuk rakyat bahwa momentum perbaikan akan segera dilakukan. Tapi jangan sampai APBN-P 2015 hanya menguntungkan elit tertentu,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Komitmen Indosat Sebarkan Pesan Positif - Menyelamatkan Generasi Muda Lewat Bijak Bersosmed

Di era digital saat ini, berbagai macam informasi mudah didapatkan yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dibalik pluas…

CIPS Sebut Distribusi Minol Lewat PLB Rentan Tambah Korban

NERACA Jakarta – Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) rentan menambah korban luka dan korban jiwa akibat…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…