Gagal Rights Issue, Mandiri Pilih Opsi Lain - Minta Pangkas Dividen

NERACA

Jakarta – Rencana PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan saham baru atau rights issue senilai Rp 9 triliun, pupus sudah setelah di tolak dan tidak mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejatinya, Bank Mandiri berencana menggelar rights issue senilai Rp 9 triliun, sebesar Rp 5,6 triliun bakal diserap pemerintah melalui PMN, sementara sisanya disetor para pemegang saham publik.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rencana rights issue batal dilakukan,“Pemerintah nggak mau terdilusi, nggak jadi rights issue,”ujarnya di Jakarta, Rabu (11/2).

Kendatipun demikian, perseroan akan tetap memperbesar modalnya meskipun tanpa PMN, salah satu yang jadi opsi adalah dengan meminta ke pemerintah untuk mengurangi setoran dividen. Sebagai informasi, pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah emiten perusahaan plat merah memberi imbas positif pada harga saham perusahaan.

Adapun BUMN terbuka yang mendapatkan suntikan modal dari pemerintah dalam bentuk PMN, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp1,4 triliun, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) senilai Rp3,5 triliun, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Rp956 miliar dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Rp3,5 triliun.

Harga saham keempat BUMN penerima PMN tersebut pada akhir perdagangan hari ini berakhir menguat. Saham ADHI ditutup menguat 30 poin menjadi Rp3.500, ANTM 35 poin menjadi Rp1.070, KRAS terkerek 15 poin menjadi Rp480 dan saham WSKT bertambah 40 poin menjadi Rp1.800.

Kepala Analis Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BRI) Haidir Musa mengatakan bahwa pemberian PMN kepada empat BUMN tersebut memberi imbas baik kepada perusahaan sebagai perusahaan terbuka,”Antam sudah bagus dapat Rp3,5 triliun untuk bangun infrastruktur. Waskita dan Adhi Karya juga,”ujarnya.

Sementara mengenai PMN Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun, yang ditolak Komisi VI DPR disayangkan lantaran perbankan membutuhkan suntikan modal untuk membiayai proyek infrastruktur dalam negeri seiring dengan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK),”Mau boosting infrastruktur dari perbankan juga. Mereka perusahaan butuh dana dari perbankan. Dampaknya ini nanti jadi turun, harusnya bagus PMN untuk Bank Mandiri tapi dicoret DPR. Padahal itu bisa disalurkan ke sektor infrastruktur," paparnya.

Kalau tersedia dana yang cukup besar, menurut dia, belanja modal (capital expenditure/capex) yang diperlukan oleh perusahaan infrastruktur dapat terpenuhi. Dia menjelaskan, untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan lain, perbankan membutuhkan modal yang stabil.

Sementara analis Daewoo Securities Renaldy Effendi mengatakan, suntikan dana pemerintah ke sektor perbankan akan meningkatkan ekuitas. (bani)

BERITA TERKAIT

Terbitkan Rights Issue - Global Mediacom Patok Harga Rp 360

NERACA Jakarta –Perkuat struktur permodalan dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan…

Tingkatkan Investasi, Bank Mandiri akan Pertemukan Investor

    NERACA   Jakarta - Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Jefferies akan menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2019,…

Divestasi Leo Resouces dan Lion Nickel - Leo Investment Minta Restu Pemegang Saham

NERACA Jakarta – Lantaran tidak melakukan penjualan hingga menyebabkan kesulitan keuangan dalam dua tahun belakangan, mendorong PT Leo Investment Tbk…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di Sumut Masuk 10 Besar

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, transaksi investor pasar modal di Sumut masuk 10 besar nasional…

IPCC Serap Dana IPO Rp 525,28 Miliar

Sejak mencatatkan saham perdananya di pasar modal tahun kemarin, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) telah memakai dana penawaran umum…

Armada Berjaya Bidik Dana IPO Rp39 Miliar

Satu lagi perusahaan yang bakal IPO di kuartal pertama tahun ini adalah PT Armada Berjaya Trans Tbk. Perusahaan yang bergerak…