NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menugaskan PT Pertamina (Persero) membangun dan mengoperasikan pipa gas ruas Semarang-Cirebon-Balongan yang dibangun dengan dana APBN secara tahun jamak (multiyears). Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, opsi tersebut diambil dengan alasan pelaksana sebelumnya yakni PT Rekayasa Industri tidak juga membangunnya. “Rekind sudah mengembalikan hak khusus ruas Cirebon-Semarang itu ke pemerintah, sehingga opsinya pemerintah yang meneruskan,” katanya, seperti dikutip laman Antara, kemarin.

Menurut dia, pemerintah akan memakai skema penyertaan modal negara (PMN) untuk membangun pipa sepanjang 270 km tersebut. "Jadi, pemerintah yang membiayai dan Pertamina yang membangun serta mengoperasikannya," katanya. Pertamina, lanjutnya, berhak mendapat PMN karena 100 persen dimiliki negara. Skema serupa juga telah dilakukan pada pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM untuk menugaskan Pertamina tersebut.

Wiratmaja juga mengatakan, pada 2015, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk proyek pipa Semarang-Cirebon-Balongan senilai Rp112,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk survei, penyiapan lahan, dan desain rinci (front end engineering design/FEED). "Selanjutnya, APBN pada tahun-tahun ke depan akan membiayai tahapan proyek berikutnya," ujarnya.

Pada 2016, kebutuhan dana APBN mencapai Rp2,25 triliun yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan konstruksi. Terakhir, pada APBN 2017 akan dialokasikan Rp1,5 triliun untuk kegiatan konstruksi hingga proyek beroperasi. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan Rp3,86 triliun. "Kalau berjalan lancar, maka pada 2017, pipa sudah beroperasi," ujarnya.

Untuk pasokan gas, menurut dia, akan berasal dari fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification/FSRU) di Jakarta milik PT Nusantara Regas dan yang akan dibangun di laut utara Semarang. "Dengan demikian, industri akan berkembang di Jateng, tidak hanya Jabar dan Banten," ujarnya.

Pola PMN, lanjut Wiratmadja, akan dilakukan juga pada pembangunan pipa gas ruas Balikpapan-Samarinda sepanjang 130 km. Pada 2015, APBN akan mengalokasikan dana Rp29,25 miliar untuk survei, penyiapan lahan, dan FEED. Lalu, pada 2016, akan dialokasikan Rp585 miliar untuk pembebasan lahan dan konstruksi dan 2017 Rp390 miliar untuk kegiatan konstruksi hingga operasi. Kebutuhan dana total sampai pipa Balikpapan-Samarinda beroperasi adalah Rp1,004 triliun.

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bersiap melakukan pembebasan lahan untuk bisa memulai pembangunan jaringan pipa gas dari Duri, Riau - Medan, Sumut sepanjang 395 kilometer guna memenuhi kebutuhan gas di daerah itu. “Dewasa ini yang akan mulai dikerjakan masih Duri, Bengkalis ke Kota Dumai, Riau sepanjang 130 kilometer, sedangkan Duri -Medan sepanjang 305 kilometer baru akan dilakukan setelah pembebasan lahan selesai,” kata Direktur Teknologi dan Pengembanagn PGN, Djoko Saputro.

Gas yang dialirkan melalui pipa itu berasal dari Sumatera Selatan. Djoko mengatakan itu sepulang dari mengikuti acara peresmian perencanaan pembangunan sejumlah proyek di Sumut seperti pelabuhan multi purpose, Kuala Tanjung, Kawasan Industri Alumunium dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei oleh Presiden Joko Widodo di Batubara dan Simalungun, Selasa. Kalau diameter pipa Duri-Dumai sekitar 24 inchi, maka Duri- Medan, pipa yang digunakan 28 inchi.

Pada kesempatan sebelumnya, Komisi VII DPR-RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di 2015 sebesar Rp 14,916 triliun. DPR juga menyetujui usulan proyek-proyek multiyears kementerian ESDM 2015-2017. “Komisi VII DPR menyetujui usulan anggaran Kementerian ESDM yang akan dituangkan dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 14,916 triliun. Namun, detil rincian anggarannya akan didetilkan kembali dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan eselon I Kementerian ESDM," kata Pimpinan Rapat Komisi VII DPR, Mulyadi.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII juga menyetujui dan mendukung usulan proyek-proyek infrastruktur Kementerian ESDM, dalam tahun jamak 2015-2017. "Walaupun nilai proyeknya akan dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah," kata Mulyadi. Untuk 2015, proyek infrastruktur yang sifatnya multiyears, yang diajukan Kementerian ESDM. Total proyek-proyek multiyears dianggarkan pada 2015 sebesar Rp 513,37 miliar.