NERACA

Jakarta - Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (10/2) malam, menyepakati pagu anggaran empat kementerian koordinator di RAPBN-P 2015 yang akan dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan operasional.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Susilo.

Rapat telah memutuskan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan mendapatkan dana sesuai pengajuan dalam RAPBN-P 2015 yaitu Rp444,84 miliar dan memperoleh tambahan Rp149 miliar dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dari alokasi awal dalam APBN sebesar Rp295,8 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ikut mendapatkan dana tambahan realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp20,8 miliar, sehingga alokasinya meningkat dari pagu APBN sebesar Rp305,9 miliar menjadi Rp326,68 miliar dalam RAPBN-P 2015.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memperoleh dana tambahan yang diusulkan sebesar Rp125 miliar, sehingga dana untuk operasional total dalam RAPBN-P 2015 mencapai Rp200 miliar. Sebelumnya, Kemenko baru ini memperoleh anggaran realokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75 miliar di APBN.

Terakhir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan hanya mendapatkan tambahan dana Rp70 miliar dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga total mendapatkan anggaran sebesar Rp519,5 miliar dalam RAPBN-P 2015 dari alokasi APBN sebesar Rp449,6 miliar.

Namun begitu, dalam rapat kerja tersebut Badan Anggaran belum menyetujui usulan tambahan dana yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp726,3 miliar karena belum sesuai ketentuan tata kelola administrasi yang berlaku.

"Biasanya yang membawa usulan adalah Menteri Keuangan (Bambang PS Brodjonegoro) selaku Bendahara Umum Negara, dan biasanya kami menerima tembusan dari Menteri Keuangan apabila (permintaan tambahan anggaran) berasal dari usulan Banggar DPR. Tetapi dua-duanya tidak ada," aku Noor Supit.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, mengaku pihaknya sudah memberikan surat kepada Kementerian Keuangan atas usulan tambahan tersebut sesuai peraturan. Namun dirinya tidak memahami mengapa Badan Anggaran DPR belum memproses permintaan tambahan alokasi dana.

"Saya tidak tahu (permintaan tambahan dana belum diproses). Sebab, kami sudah mengajukan surat permohonan tambahan dana untuk Badan Keamanan Laut ke Kementerian Keuangan sejak bulan Desember 2014,” jelas Tedjo. [ardi]