Sebuah Keputusan Berani dan Tegas - Oleh: Herni Susanti, Pemerhati Masalah Bangsa

Bangsa Indonesia sedang mengalami darurat hukum, dimana ada persoalan yang mendasarinya yakni konflik KPK dan Polri serta masalah hukuman mati. Inilah realitas hukum di Indonesia. Itulah sekelumit pertanyaan yang muncul di masyarakat seiring dengan persoalan yang membelenggu antara apakah membuat konflik semacam ini menjadi bentuk identitas nasional dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi?.. Ada persoalan mendasar antara hukum dan identitas nasional atau bagaimana nasionalisme kita dalam menegakkan hukum. Tempat hukum pada suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut memberikan tempat kepadanya dalam jenjang nilai-nilai identitas nasional suatu bangsa dalam membentuk hukum yang berlaku di negaranya.

Dengan begitu, akan bisa menentukan karakteristik suatu bangsa dalam menjalankan hukumnya. Persoalan identitas diri di suatu negara dalam menentukan suatu hukum yang berlaku disebut sebagai kultur hukum (budaya hukum), dimana budaya hukum merupakan bentuk jembatan dalam menerjemahkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya selalu ada pertentangan antara hukum yang ada dalam teks yakni peraturan perundang-undangan dengan hukum yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam hal implementasinya.

Hukuman Mati

Terpidana mati kasus narkoba merupakan persoalan bagi kita bersama jika negara sahabat tidak menghargai kedaulatan hukum yang berlaku di negara ini, berarti negara tersebut buta hukum dan lebih disusupi unsur politiknya. Seharusnya antar hubungan negara saling menghargai kedaulatan hukum masing-masing negara, dan jangan terlalu jauh untuk masuk dalam persoalan hukum negara tersebut, karena hukum juga tidak kenal diskriminasi kewarganegaraan, hanya kenal tindakan yang sama kepada suatu perbuatan yang sama. “Jangan merasa karena anda seorang WNA yang berasal dari negara Eropa, Amerika, Afrika dan Australia terlibat kasus narkoba, teroris dan kasus lainnya yang telah divonis mati, tidak bisa dijatuhi hukuman mati/kebal hukum”. Hukum, keadilan dan kepentingan nasional telah memutuskan, eksekusi harus dihormati.

Keputusan presiden Jokowi yang menolak grasi terpidana mati kasus narkoba, teroris dan korupsi harus didukung penuh (100%) oleh seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia sudah darurat “Narkoba. Apa jadinya generasi muda bangsa Indonesia masa depannya, meskipun ada sedikit kontra di dunia internasional dan nasional. Marilah bersama kita kawal persoalan kedaulatan hukum dan politik dinegara kita ini karena memang perlu kajian dan perhatian yang mendalam untuk menyikapi persoalan dinamika hubungan luar negeri antar negara sahabat, karena kita sebagai bagian masyarakat internasional mesti juga sadar akan upaya penegakan hukum yang adil di semua negara di dunia. Hukuman mati perlu kita garis bawahi ketegasan negara ini dalam menegakkan hukum. Hukuman mati kita melihat bagaimana kepentingan yang dibawa oleh negara tersebut, bukan karena investasi yang dibawa yang kemudian memberikan sebuah tembang pilih dalam penegakan hukum. Oleh karena itu kita harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya penegakan hukum.

Saling Menghormati Hukum

Bangsa Indonesia selalu menghormati hukum negara lain, untuk itu rakyat Indonesia berharap negara lain juga menghormati hukum yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia memahami setiap negara punya kepentingan yang berbeda beda, dan sumber daya yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda sehingga dampak atau masalahnya juga berbeda beda. Bangsa Indonesia tidak perlu takut, negara asing yang warganya divonis hukuman mati menarik dubesnya, karena semua mempunyai kepentingannya masing masing.

Namun, bagaimana kesiapan bangsa Indonesia, bukan kita yang memperburuk hubungan internasional melainkan dari bangsanya sendiri dalam bersikap. Memang sedikit perlu, jika berbicara kebijakan pemerintah soal hukuman mati narkoba kita tidak boleh melihat konsesusnya saja tetapi juga melihat bagaimana dampak yang diterima akibat masalah tersebut. Namun yang paling penting adalah kepentingan nasional kita tidak terganggu. Antara nasionalisme dan internasionalisme itu saling ketergantungan, itu sebuah keniscayaan. Dalam kepentingan hubungan internasional yang penting saling menguntungkan, rakyat Indonesia tidak perlu memusingkan soal hukuman bagi terpidana mati narkoba, yang terpenting kita melihat aspek yang lebih dalam pada kepentingan antar negara tersebut dan Indonesia sendiri dalam hukuman mati justru lebih lunak dibanding negara lain.

Salah satu penyebab maraknya kasus narkoba di Indonesia karena taraf kehidupan rakyat Indonesia yang masih dibawah sejahtera. Begitu juga dengan kasus teroris di Indonesia, sangat berbahaya karena geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga pengawasan dan kontrol dalam konteks hubungan internasional itu masih terbatas. Untuk itu, perlu kerjasama semua instansi terkait dan menjadikan kasus teroris, narkoba dan korupsi menjadi musuh negara, yang perlu diselesaikan dengan cepat dan tepat. Mengapa, karena ketiga kasus tersebut sudah menggurita dan berakar pada posisi strategis negara. Marilah kita dukung pemerintah dalam pemberantasan kasus tersebut dengan menggunakan penegakan hukum sebagai “Panglimanya”. Semoga pelaku kejahatan ketiga kasus tersebut, sadar, tobat dan mau kembali menjadi penjuang sejati untuk membangun bangsa dan kejayaan NKRI.

Ingat….”Kejahatan merajalela bukan semata-mata pelakunya semakin banyak, namun karena orang-orang baik memilih untuk diam dan mendiamkan”, sementara saya pilih tidak mendiamkan.***

BERITA TERKAIT

Legowo, Keputusan KPU Hasil Pemilu adalah Mutlak

  Oleh : Rian Maulana, Pemerhati Sospol Universitas Andalas Pemilu merupakan proses demokrasi yang berulang setiap lima tahun. Karenanya, semua…

Kembali Bersatu Wujudkan Kemajuan Bangsa Pasca Pemilu 2019

  Oleh: Hari Sanyoto, Alumni Universitas Gunadarma Depok   Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum digelarnya Pemilihan Umum 2019 kemarin…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewujudkan SDM Berkualitas untuk Kelola Investasi

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Terdapat spekulasi bahwa nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, dianggap bukan prestasi…

Rajut Kembali Perdamaian dan Persatuan Setelah Persaingan

  Oleh : Elita Simorangkir, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Berbagai umbul – umbul bendera partai, baliho maupun stiker kampanye telah diturunkan.…

BUMN Penerbangan, Maunya Apa?

Oleh: Pril Huseno Sengkarut dunia penerbangan Indonesia, agaknya tidak menyurutkan langkah Menteri BUMN Rini Suwandi untuk merencanakan membentuk apa yang…