Pengusaha Rugi Triliunan Rupiah - BANJIR BESAR MELANDA JAKARTA

Jakarta - Bencana banjir yang melanda Kota Jakarta pekan ini selain melumpuhkan sejumlah aktivitas ekonomi dan perdagangan, pengusaha juga menderita kerugian hingga triliunan rupiah. Sementara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI Jakarta mengingatkan, banjir besar masih akan mengancam Ibukota hingga awal Maret 2015.

NERACA

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebutkan, banjir yang melanda kota Jakarta dua hari terakhir ini dipastikan sudah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Jalur distribusi stagnan, transportasi lumpuh, transaksi perbankan turun drastis dan aktivitas perkantoran banyak yang tutup. Akibatnya pusat bisnis di lima wilayah kota Jakarta yang berjumlah puluhan ribu kios dan toko tutup tidak beroperasi.

"Kami perkirakan ada 75.000 ribu kios dan toko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah kota Jakarta yang tutup. Jika omzet mereka kita rata-ratakan Rp20 juta/hari, maka kerugian yang dialami mencapai Rp1,5 triliun per hari," ujarnya kepada pers, Selasa (10/2)

Menurut dia, kerugian ini hanya pada sektor perdagangan di pusat-pusat bisnis, belum termasuk kerugian akibat dari jalur distribusi yang stagnan, omzet hotel dan restoran yang juga dipastikan menurun. Selain itu, juga transaksi keuangan yang terganggu dan perkantoran yang banyak tidak beraktivitas akibat banyak karyawannya yang tidak masuk kerja.

Banjir tahun ini, menurut dia, membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di wilayahnya, apalagi kemarin banjir sempat masuk di ring satu kawasan Istana Negara dan Balaikota. Sebagai kota jasa, Sarman berharap, pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mengatasi dampak banjir ini karena sudah sangat mengancam kelangsungan bisnis. Dua permasalahan utama Jakarta banjir dan macet menjadi momok yang selama ini mengancam aktivitas bisnis.

"Kita dari pelaku usaha sangat berharap agar pemprov dengan dukungan pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan mempercepat berfungsinya Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), revitatalisasi sungai yang berkesinambungan dan terintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan khususnya pusat-pusat bisnis sehingga dampak banjir ini dari tahun ke tahun semakin berkurang dan tidak menjadi ancaman bagi aktivitas ekonomi," tutur dia.

Dengan APBD DKI Jakarta tahun yang mencapai Rp73 triliun, lanjut dia, diharapkan Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami hambatan untuk mempercepat pembenahan drainase di kota Jakarta. “Kita berharap penyerapan anggaran tahun ini dapat maksimal, tidak terulang lagi seperti tahun 2014 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat rendah,” cetusnya.

Berdasarkan data dari Kadin DKI Jakarta, pusat bisnis di lima wilayah yang mengalami tutup di saat banjir pekan ini adalah di wilayah Jakarta Timur disepanjang Plaza Jatinegara. Wilayah Jakarta Barat Mal Ciputra, Mal Citra, Mal Central Park, Mal Glodok City, Pasar HWI, Mal Glodok Jaya, Mal Glodok Mangga Besar, Mal Puri Indah, Roxi Square, Mal Taman Anggrek dan WTC Mangga Dua.

Di wilayah Jakarta Pusat yang tutup adalah ITC Harco Mas, Mal Mangga Dua, Plaza Harco Electronic. Pusat bisnis yang paling banyak terganggu di Jakarta Utara di sana ada Mangga Dua Square, Electronic City, ITC Mangga Dua, Mal Kelapa Gading, Mal Artha Gading, Mal Kelapa Gading 1/2, Mal Kelapa Gading Square, Mal Sport Kelapa Gading, ITC Mangga Dua, Mal Kelapa Gading.

Masalah Drainase

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, untuk mengatasi banjir yang terjadi pemerintah DKI harus secara intensif melakukan perbaikan drainase serta menormalisasi sungai termasuk pengerukan, hal seperti itu juga harus dilakukan pemerintah yang ada di kawasan penyangga Jakarta.

"Kalau daerah penyangga Bodetabek tidak melakukan normalisasi sungai akan sia-sia yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang saya maksudkan harus terkoordinasi," ujarnya kemarin.

Yayat mendukung upaya normalisasi sungai yang sudah dilakukan pemerintah provinsi saat ini karena dinilai dapat meminimalisasi tingkat kerugian yang ditimbulkan ketika bencana banjir datang.Normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga yang ada di bantaran adalah langkah tepat untuk mengajar masyarakat taat aturan.

"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menilai banjir kali ini disebabkan oleh genangan air bukan karena luapan sungai. Hal ini dikarenakan drainase di Jakarta sangat buruk."Banjir kali ini, menurut saya, berbeda dengan tahun 2014 di mana tahun 2014 disebabkan airnya meluap karena Katulampa sudah melewati ambang batas. Sekarang kita lihat, Manggarai masih di bawah, Waduk Pluit masih di bawah airnya. Lalu, kenapa Thamrin, Sudirman banjir? Karena drainase yang buruk," ujarnya.

Dia pun menilai alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) yang menyalahkan PLN karena mematikan listrik sehingga pompa tidak berjalan, tidak sepenuhnya benar. Menurut Sanusi, yang harus menjadi fokus ialah saluran-saluran drainase tersier yang terdapat di jalan-jalan.

"Saluran tersier kita sudah lebih rendah dari saluran penghubungnya sehingga butuh pompa. Itu yang kita tidak persiapkan. Ini tanggung jawab pemerintah daerah 100 persen, bukan pemerintah pusat," tegas dia.

Oleh karena itu, dia mendesak Pemprov DKI segera memperbesar kapasitas saluran air di Jakarta. Karena drainase yang minim sering kali menyebabkan genangan dan banjir setiap hujan turun, meski hanya dengan intensitas ringan.Dengan kucuran anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Dinas Tata Air dan Rp5,5 triliun untuk Dinas Bina Marga di APBD DKI 2015, Sanusi menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk tidak dapat mengurangi banjir di tahun ini.

“Sebagai wakil rakyat, saya harus minta maaf kepada warga Jakarta yang masih kebanjiran. Seharusnya, anggaran di dua dinas itu sebesar Rp10,5 triliun, DKI mampu membuat Jakarta tidak banjir tahun ini,” ungkap Sanusi.

Menurut dia, yang paling penting dalam mengatasi banjir di Jakarta adalah menuntaskan pokok persoalan dulu. Banjir di Jakarta, acapkali merupakan kiriman dari Bogor. Oleh karenanya, dia menyarankan, Pemda DKI bekerja sama dengan Pemda Bogor. Bila perlu, DKI membeli tanah untuk dijadikan daerah resapan atau waduk penampungan air.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tingginya insentisas banjir yang melanda ibukota Jakarta setiap kali datang musim hujan setiap tahun karena memang pembangunan system drainase/ saluran air yang buruk. Ini terjadi karena minimnya kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Pemda Jakarta) dalam pembangunan saluran air baik tersier maupun sekunder. “Jika ingin menanggulangi masalah banjir harus ada kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan saluran air,” katanya.

Selain itu juga, masalah banjir yang melanda setiap tahun memang karena daerah resapan di Jakarta sudah mulai minim, banyaknya bangunan gedung bertingkat menjadikan air tidak jalan. Disamping itu juga, kecerobohan dari masyarakat yang membuang sampah sembarang sehingga aliran air jadi tersumbat. “Bagimana tidak banjir, reasapan air sudah tidak ada, pemerintah selalu mengeluarkan izin pembangunan kantor. Padahal dulu katanya mau adanya moratorium pembangunan gedung tapi faktanya nol,” imbuhnya. bari/agus/iwan/mohar

BERITA TERKAIT

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…