Perlindungan Pasar Tradisional dan Akses UMKM - Bandar Lampung, Lampung

NERACA

Bandar Lampung - Dalam rangka kunjungan daerah pemilihan perorangan DPR, Dwie Aroem Hadiatie selaku Anggota Komisi VI DPR melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa elemen pada 6-8 Februari 2015. Pada kunjungan dapil perorangan masa sidang II ini, perempuan yang biasa disapa Aroem ini fokus kepada dua isu yakni, perlindungan pasar tradisional dan akses UMKM terhadap permodalan.

Pemilihan kedua isu tersebut didasari oleh perhatian Aroem pada penguatan ekonomi kerakyatan. Isu perlindungan pasar tradisional dipilih terkait dengan inisiatif Aroem dan Fraksi Partai Golkar DPR untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pasar Tradisional.

"RDP ini diharapkan dapat menyerap usulan-usulan dari elemen utama yang terlibat, yakni petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha untuk melengkapi kajian RUU Perlindungan Pasar Tradisional," kata dia, di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/2).

Sebelumnya, Komisi VI pernah melakukan kunjungan ke pasar tradisional di beberapa daerah sehingga dengan diadakannya RDP di Lampung sebagai Dapil Aroem akan diperoleh data pembanding dari kunjungan tersebut. RDP difokuskan pada beberapa isu yakni, masalah distribusi komoditas pertanian dan peternakan, masalah koperasi dan perannya dalam distribusi komoditas, serta masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha pasar tradisional.

Untuk membahas mengenai distribusi komoditas pertanian dan peternakan, Aroem melakukan RDP dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Makmur yang terdiri dari 9 kelompok tani. Masih membahas isu distribusi komoditas, Aroem juga melakukan RDP dengan kelompok tani dan kelompok ternak. Acara terakhir dari rangkaian RDP mengenai Perlindungan Pasar Tradisional.

RDP ini membahas seputar kondisi pasar saat ini, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, hingga usulan solusi dari rumitnya permasalahan pasar baik di Bandar Lampung maupun lingkup nasional.

Menurut Aroem, masalah yang terjadi dalam lingkup pasar tradisional disebabkan oleh ketiadaan peraturan setingkat undang-undang sehingga perlindungannya masih bergantung pada itikad baik dari Pemerintah Daerah. Penyusunan RUU Perlindungan Pasar Tradisional diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut agar kepentingan elemen yang berkaitan dengan Pasar Tradisional dapat terlindungi.

Selanjutnya Aroem melakukan RDP mengenai Akses UMKM terhadap permodalan dengan beberapa UMKM yakni Asosiasi Industri Keripik, Asosiasi Industri Kopi Lampung, UKM tapis, UKM sulam usus, dan UKM langseng.

Dalam rangkaian RDP tersebut, dihadirkan pula Arief Mulyadi selaku Executive Vice President PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat serta Mulyana W. Kusuma selaku Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Lampung.

Harapannya, RDP yang dilakukan akan memberikan masukan mengenai permasalahan UMKM dalam memperoleh modal sehingga dapat dikaji lebih dalam solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan pula terjalin kerjasama antara para pelaku UMKM dengan PT PNM (Persero) sebagai salah satu jalur untuk memperoleh pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan produksi mereka.

PNM selalu BUMN yang mengkhususkan kegiatan perusahaan pada pembiayaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMK di Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kombinasi pembiayaan bagi UMK dengan program pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha(PKU) menjadi salah satu keunggulan PNM."UMK tidak hanya butuh pembiayaan atau modal finansial, PNM juga selalu mendorong para pelaku UMK untuk membangun jaringan komunikasi dan usaha serta membangun sinergitas usaha antar pelaku UMK sehingga dapat mendorong pemgembangan usaha para pelaku," jelas Arief.

Sebagai informasi tambahan, total penyaluran pembiayaan UMK melalui Unit Layana Modal Mikro (ULaMM) melalui cabang Lampung lebih dari Rp319,54 miliar dengan total pelaku UMK yang menerima manfaat yang telah terlayani sebanyak 6.950 UMK. [mohar]

BERITA TERKAIT

Dongkrak Penjualan - Passpod Gandeng Tokopedia dan LOKET

NERACA Jakarta - Perluas penetrasi pasar untuk mengerek pertumbuhan penjualan, PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO) atau lebih dikenal Passpod…

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Tutup Gerai dan PHK Karyawan - Saham Hero Supermarket Menuai Pil Pahit

NERACA Jakarta – Keputusan PT Hero Supermarket Tbk (HERO) melakukan efisiensi dengan menutup sebanyak 26 gerai  dan melakukan pemutusan hubungan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank BUMN Minta Pengaturan Bunga Deposito

      NERACA   Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan…

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

BNI Belum Putuskan Soal Kerjasama WeChat dan Alipay

    NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) masih belum menentukan keberlanjutan kerja sama dengan dua perusahaan…