Belanja Pusat Dipangkas Rp29,6 Triliun

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mengubah pagu belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Porsi belanja pemerintah pusat dipangkas Rp 29,6 triliun.

Kemenkeu beralasan, pemangkasan anggaran belanja agar pemerintah tidak memperbesar porsi utang untuk pembiayaan. "Itu dari perubahan pendapatan, pengurangan belanja, dan pengurangan pembiayaan. Itu digunakan untuk menghemat obligasi," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani yang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Askolani menuturkan, belanja pemerintah pusat difokuskan pada Kementerian/Lembaga prioritas. Dari pemangkasan belanja pemerintah pusat, akan dialihkan untuk transfer daerah serta dana alokasi khusus. Selain itu, akan digunakan juga untuk menutup defisit anggaran negara.

Askolani tidak menyebut pos anggaran belanja yang dipangkas. Anggaran dari K/L yang dipangkas didistribusikan ke K/L lain yang justru membutuhkan tambahan dana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi birokrasi, dengan melakukan efisiensi anggaran tak lagi hanya sekadar imbauan, atau jargon belaka.

Menurutnya, para pegawai negeri sipi tidak perlu lagi diimbau untuk melakukan efisiensi anggaran. pemerintah akan langsung memotong anggaran kementerian/lembaga jika memang terjadi pemborosan. “Kita tidak usah sampaikan kita tidak hanya omongan saja, tetapi dalam prakteknya kita udah potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran negara,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus meneliti dan mengkaji anggaran setiap kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa membuat pemborosan negara. “Kalau memang itu ada indikasi boros, kita langsung potong,” ujarnya.

Dirinya menambahkan kebijakan gerakan penghematan anggaran ini tidak akan disosialisasikan dalam bentuk imbauan, atau teguran. Tetapi, lanjutnya, pemerintah akan membangun sistem untuk melakukan efisiensi anggaran. “Itu nanti yang akan menggerakkan adalah sistem, sistemlah yang ingin kita bangun, dan orangnya yang harus mengikuti sistem,” ujar Jokowi.

Upaya Jokowoi dalam penghematan anggaran dengan menginstruksikan kepada para menterinya untuk mengeluarkan program-program penghematan kepada seluruh aparatur negara dengan mengeluarkan sejumlah aturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi.

Mulai dari larangan rapat dinas di hotel, larangan menggunakan penerbangan kelas bisnis, hingga larangan mengonsumsi makanan impor saat acara kedinasan.

Menpan juga mengeluarkan instruksi melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi para aparatur negara. Surat edaran itu dibuat dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. [agus]

BERITA TERKAIT

Targetkan Produksi 400 Ribu Ton - BOSS Anggarkan Belanja Modal US$ 10 Juta

NERACA Jakarta – Danai operasional kinerja perusahaan guna memacu produksi tambang batu bara tumbuh lebih agrsif lagi, PT Borneo Olah…

Nusa Raya Incar Kontrak Baru Rp 3,5 Triliun

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) perusahaan jasa konstruksi swasta di Indonesia menargetkan kontrak baru…

Waskita Targetkan Kontrak Baru Rp 55 Triliun

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menargetkan total kontrak baru sekitar Rp55 triliun,”Total kontrak baru…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

SMF Berencana Terbitkan Surat Utang Rp9 Triliun

  NERACA   Jakarta - BUMN pembiayaan sekunder perumahan PT. Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) berencana menerbitkan surat utang dengan…

Tingkatkan Investasi, Bank Mandiri akan Pertemukan Investor

    NERACA   Jakarta - Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Jefferies akan menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2019,…

Bank NTB Syariah Gandeng Telkomsel

  NERACA   Mataram - Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi PT Telekomukasi Seluler (Telkomsel) untuk memperkuat…