NERACA

Jakarta -  Anggota Komisi IV DPR RI mengingatkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk melakukan pengawasan pada pupuk subsidi. Pasalnya, kerap kali penyaluran pupuk tidak tepat sasaran.

Anggota Komisi IV DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan, penyaluran pupuk sering melenceng ke pihak yang seharusnya tidak menerima. Bahkan, pupuk-pupuk tersebut dijual ke negara tetangga Malaysia.

"Kami wanti-wanti karena anggaran pupuk besar, tetapi kami punya kewajiban 100 persen diterima rakyat. Sehingga sama-sama kita kawal.  Sehingga tidak ada kasus seperti di Kalimantan Barat pupuk yang dijual Malaysia," kata dia, Jakarta, awal pekan kemarin.

Menurutnya, dijualnya pupuk subsidi ke Malaysia tersebut itu sangat tragis, mengingat ketika para petani membutuhkannya kerap kali pupuk tersebut habis. "Jawabannya sering habis atau belum tiba," imbuhnya.

Dia pun menegaskan, supaya Amran membuat sebuah mekanisme yang tepat. Sehingga petani menerima pupuk sebagai penunjang kedaulatan pangan. "Kita harus perbaiki sistemnya, mekanismenya, sehingga bermanfaat kedaulatan pangan," tukasnya.

Sebagai informasi, Komisi IV baru saja menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP) 2015 untuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 16,92 triliun. Untuk pupuk, Kementan mengalokasikan bantuan pupuk untuk padi dan jagung di 3,6 juta ha dengan anggaran Rp 2,08 triliun.

Sebelumnya, pengamat pertanian, Didin Damanhuri, menilai skema pemberian subsidi pupuk saat ini hanya dilakukan secara langsung lewat perusahaan pupuk milik negara. Sistem ini ditenggarai tidak efektif karena buruknya sistem distribusi, serta manajemen subsidi sehingga jumlah yang diterima petani jauh dari kebutuhan sebenarnya.

“Subsidi sektor pupuk selama ini lebih banyak dinikmati BUMN-BUMN produsen pupuk. Sementara di lapangan petani tetap harus membeli pupuk dengan harga nonsubsidi, mereka tetap miskin karena biaya produksi yang harus ditanggung sangat mahal karena subsidi pupuk tidak tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, kata Didin, kebijakan sektor pertanian Indonesia sudah menyimpang sejak Presiden Soeharto. Pemerintah menomorduakan pertanian setelah sektor industri. Indonesia bermimpi menjadi negara industri yang didukung dengan pertanian kuat, bukan menjadi negara agraris yang kuat, dengan industri sebagai penopangnya.

Menurut Didin, subsidi sektor pertanian sebenarnya hal yang sangat umum dilakukan oleh negara-negara maju. Di Amerika Serikat dan Eropa, pemerintah memberi subsidi langsung pada petani jagung, beras, gandum, dan kedelai dalam jumlah sangat masif. “Amerika Serikat menganggarkan 25 miliar dollar AS atau setara 280 triliun rupiah per tahunya untuk membantu sektor pertanian,” ujar Didin.

Dengan dana langsung sebesar itu, petani AS mampu meningkatkan jumlah produksinya. Fakta ini menyebabkan harga komoditas pertanian AS lebih murah dan kompetitif. Dampak dari subsidi di negara maju tersebut, membuat produk dari negara berkembang seperti Indonesia menjadi sulit bersaing dengan produk impor dari negara-negara maju. [agus]