NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan pemerintahan saat ini belum ada skema untuk membuat mobil nasional seperti pada era Presiden Soeharto. PT Timor Putra Nasional menggandeng PT Kia Mobil Indonesia untuk membuat mobnas dengan nama Kia Sephia. "Pemerintah tidak ada definisinya karena tidak memprogram seperti pada era Pak Soeharto dulu," tegas Sofyan di gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (10/2).

Namun begitu, kolaborasi antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton Malaysia dapat merealisasikan pembuatan mobil yang notabene bukan mobil nasional, dan harganya bisa terjangkau bisa saja proton bisa menggoyang dominasi mobil Jepang di pasar otomotif Tanah Air. "Jika memang nanti teralisasi biarkan pasar yang menjadwab. Oleh sebab itu siapa yg bisa kompetisi dan turunkan harga mobil itu bagus sekali, " imbuhnya.

Sebagai contoh dimana motor di Indonesia itu semua Jepang, dulu sempat diundang motor China, laku luar biasa dan harga motor Jepang langsung turun. Sayangnya kualitas motor China enggak bagus, harga motor Jepang naik lagi. “Kalau memang nanti mobil proton bisa murah, kualitas bagus Jepang pasti akan menurunkan harganya, itu sudah jadi hukum pasar,” paparnya.

Namun begitu, dirinya kemabali menjelaskan memang saat ini pemerintah belum berpikir untuk mengembangkan mobil nasional (mobnas). Dan rencana kerjasama antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton bukan untuk membuat mobil nassional. Meskipun seremoni penandatanganan kerja sama itu dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin memastikan penandatanganan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton adalah kesepakatan bisnis antara swasta dengan swasta. "Penandatanganan MoU itu murni business to business dan dilakukan dalam rangka membuat feasibility study untuk enam bulan ke depan," kata Saleh.

Menteri juga menegaskan, pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan pelibatan perusahaan pelat merah alias badan usaha milik negara. "Tidak ada pelibatan unsur pemerintah, baik menggunakan APBN maupun BUMN. Jadi, sekali lagi itu murniprivate to private," tegasnya.

Terkait kehadiran Presiden Joko Widodo, Menteri Perindustrian mengungkapkan hal itu adalah wajar. Acara seperti itu jamak diselenggarakan dalam rangkaian kunjungan pemimpin-pemimpin negara manapun. Selain itu, merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak swasta yang membuka peluang kerja sama dengan mitra dari negara tetangga.

"Selama ini, kunjungan seorang pemimpin negara manapun ke luar negeri juga menyertakan delegasi para pengusaha nasional untuk bertemu dengan sesama pengusaha di negara tujuan," ujarnya. 

Sementara itu, menurut Direktur INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan kerja sama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan pabrikan mobil asal Malaysia Proton Holdings Bhd tidak perlu dikhawatirkan, selama masih sebatas bussiness to bussiness (B to B). Bila pemerintah Indonesia tidak menjanjikan pemberian fasilitas di luar aturan yang berlaku, hal tersebut juga tidak perlu dicemaskan.

"Tapi kalau nanti jadi mobil nasional (mobnas), ini jadi panjang urusannya. Ada banyak pertanyaan yang muncul, misalnya kenapa harus Proton, mobnas apa yang akan dibangun, kenapa tidak mengutamakan efisiensi logistik seperti pembenahan transportasi massal, dan lain-lain," kata Enny.

Enny menilai kerja sama tersebut bukanlah bagian dari upaya untuk merancang mobnas karena belum melalui persetujuan DPR.  Memproduksi mobnas, lanjutnya, merupakan kebijakan publik yang harus melewati kajian komprehensif dan tidak hanya bermodalkan persetujuan pemerintah, namun juga persetujuan publik.  "Pemerintah mendapat amanah dari masyarakat dan untuk lakukan penyelenggaraan kebijakan harus dengan transparan dan jelas apa manfaatnya," ujarnya.

Enny pun memberikan saran jika Jokowi ingin melakukan pengembangan mobil nasional di kemudian hari. Menurutnya, mobnas harus berada di bawah BUMN. "Kalau nasional itu ibaratnya batik. 80 persen memanfaatkan potensi dalam negeri, dan harus dikuasai industri dalam negeri. Tapi kalau yang produksinya Proton, ya jadi pertanyaan," tukasnya. [agus]