KPPU Sudah Beri Kajian Komoditi Gula ke Pemerintah

Jakarta - Setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Komisi B DPRD Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu, dimana mereka berkonsultasi mengenai Tata Niaga Gula khususnya di Kediri, Jawa Timur. Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan menyatakan bahwa KPPU telah beberapa kali melakukan pengkajian terhadap komoditi gula, dimana hasil kajian tersebut diberikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah.

“Posisi KPPU adalah berada di tengah-tengah. Di satu sisi, kami menjaga agar pelaku usaha di setiap industri melakukan efisiensi agar mampu bersaing sehat. Sedangkan di sisi lain, kami juga melindungi kepentingan konsumen,” kata Saidah yang dikutip dari laman resmi KPPU, Senin (9/2).

Saidah juga menambahkan bahwa pemerintah perlu memiliki roadmap industri gula di Indonesia. Sebaiknya, kebijakan pemerintah tidak menggunakan instrumen harga, melainkan melakukan subsidi pupuk dan alat pertanian, serta revitalisasi mesin pabrik gula. Koordinasi di antara beberapa kementerian, seperti perdagangan, kementerian pertanian, dan kementerian BUMN perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut.

“Selain itu, KPPU juga sedang mengawasi suku bunga UMKM dan pengawasan kemitraan. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut maka UMKM mampu bersaing di masing-masing industri dan siap menghadapi MEA di akhir 2015,” tambah dia.

Sementara itu, Komisi B DPRD Kabupaten Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Kediri, Iskak mengatakan sekitar 87 persen lebih penduduk Kediri adalah petani, dimana 24.000 hektar ditanami tebu.“Kami kuatir pertanian menjadi sektor ekonomi yang dianaktirikan, karena kebijakan dari atas s.d. bawah jarang diberikan untuk pertanian,” kata dia.

Saat ini, industri gula di Kediri mengalami kerugian yang luar biasa. Apabila hal ini terus terjadi, maka petani gula dapat bangkrut dan beralih kepada pertanian lainnya.“Kami yakin KPPU juga memiliki visi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga petani di daerah bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai usaha petani,” jelas Iskak.

Sekedar contoh, pada awal tahun 2011 lalu, KPPU pernah mendorong pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional untuk menghasilkan industri gula yang kompetitif, sehingga mampu menghasilkan harga gula yang kompetitif, yang mampu bersaing dalam pasar manapun. KPPU mendukung sepenuhnya upaya pemerintah memberikan prioritas terhadap perlindungan petani dan mendorong berkembangnya industri gula nasional yang efisien serta menghindarkan potensi persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, KPPU menemukan fakta bahwa besarnya pengaruh kebijakan terhadap perkembangan industri gula secara keseluruhan.

KPPU pun mensarankan kepada pemerintah untuk mendorong penyempurnaan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga rigid di setiap level distribusi, termasuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Hal ini untuk mengeliminasi sistem tata niaga oleh struktur industri yang oligopoli, dengan kenaikan harga mengingat proses distribusi yang perannya hanya menyalurkan gula dari sentra-sentra produksi, dengan jumlah yang sudah dibatasi tidak boleh melebihi permintaan.

Selain itu, KPPU juga mendorong pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional untuk menghasilkan industri gula yang kompetitif, sehingga mampu menghasilkan harga gula yang kompetitif, yang mampu bersaing dalam pasar manapun.

Sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Maksum mengatakan dalam pasar global tata niaga gula sudah semakin dinamis, terutama menghadapi perubahan iklim, meningkatnya permintaan dan konflik peruntukan hasil pertanian untuk pangan, pakan dan energi.

Untuk itu, Maksum mencontohkan tata niaga yang seperti tertuang dalam Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) No. 527/2004 tentu perlu ditinjau kembali namun hal ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk melegalisir importasi dan kolonialisasi dengan masuknya gula rafinasi dalam pasar umum. (mohar)

BERITA TERKAIT

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

Rekomendasi Bank Dunia Atasi Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Bank Dunia merekomendasikan enam langkah dalam mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya…

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…