Oleh : Tumpal Sihombing

CEO - BondRI, Lecturer – IPMI International Business School

Pemerintah telah memiliki rumusan APBN 2015 warisan periode SBY. Asumsi makroekonomi untuk pertumbuhan ekonomi 5.80%; laju inflasi 4.4%; IDR 11,900 per USD; SPN 3-bulan 6.0%; harga ICP USD 105 per barrel; lifting minyak 900k barel per hari; lifting gas 1.24k barel per hari. Apakah ini masih realistis? Secara normatif umumnya dinilai masih, karena jika dijawab sebaliknya akan membuat tim perumus kebijakan ekonomi Pemerintah kini terkesan inkompeten. Secara pragmatis, Pemerintah sebaiknya merevisi beberapa asumsi. Jika tidak dilakukan, maka akan ada corrective action yang signifikan oleh Pemerintah terhadap potensi bias signifikan antara definisi target versus realisasi. Jika revisi dilakukan setelah Pemerintah tak mencapai target, maka publik akan lebih mudah menerima kenyataan tersebut sebagai suatu excuse ketimbang market force majeure.

Selaku warga negara, memberikan kritik konstruktif masih jauh lebih baik daripada pesimis skeptis. Segala asumsi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam APBN, sebaiknya ditera sesuai dengan kondisi perkembangan pasar. Kritik BondRI terhadap figur RAPBN 2015 ini adalah perihal ketidakwajaran dalam asumsi 3(tiga) indikator dalam RAPBN 2015, yaitu laju inflasi, tingkat suku bunga acuan dan kurs Rupiah. BondRI menilai asumsi tersebut tak realistis untuk term 1(satu) tahun fiskal, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terakhir serta ragam peristiwa penting dan signfikan yang sedang dan akan kita lalui sepanjang 2015 ini. Figur laju inflasi, SPN dan daya beli Rupiah yang demikian berpotensi menjadi bumerang bagi tim perumus kebijakan ekonomi dan juga bagi pihak yang menyepakati. Jika pola multi-revisi pada APBN (tahun 2013 dan 2014) kembali terulang pada figur APBN kini, maka bukan hanya tim ekonomi yang akan diragukan kemampuannya, namun juga kemampuan tim pakar ekonomi nusantara dalam mengelola perekonomian domestik. Signifikansi APBN sebagai salah satu perangkat pemerintah dalam sistem perekonomian kita akan kehilangan reputasi. Jika ini terjadi, maka sudah pasti menumbuhkan sikap apatis di kalangan investor secara khusus dan masyarakat secara umum (baik domestik maupun mancanegara).

Laju inflasi saat ini di figur 8.36%, tingkat suku bunga acuan 7.75% dan Rupiah 12,600 per USD. Mungkin kita bisa merenung sejenak. Dalam kondisi negara yang akan lebih fokus kepada drama politik yang kontraproduktif, masihkah kebijakan warisan dan/atau asumsi makro dalam APBN 2015 realistis? Tidak sama sekali !!!

Memang perihal masa depan tak ada seorangpun yang lebih pintar dari yang lain. Disiplin ilmu peramalan dan pakar forecasting memang ada, namun dalam ilmu statistik deviasi adalah sesuatu yang inevitable, apalagi antara harapan dan realita. Itulah yang disebut risiko, suatu perolehan di luar harapan. Hal ini tipikal terjadi pada negara yang sarat dengan conflicting interests, bentrok ragam kepentingan dari banyak partisan politik. Tahun 2015 ini, negara Indonesia akan sarat dengan dinamika politik yang berdampak signifikan pada sikon perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan revisi segera dan fokus mencapai target APBNP-2015. Jika tidak, anggaran kini berpotensi besar menjadi satu proposisi mahal dan mengandung kompleksitas ruwet, dengan kata lain “Mission: Impossible.”

De facto, rapor perekonomian Indonesia 2014 tak sesuai dengan target (underperformance). Walau demikian kita sebaiknya tetap bersikap optimis dan berharap yang terbaik bagi perekonomian. Keajaiban memang bisa terjadi kapanpun, namun Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan hal yang tak terukur. Dengan figur target yang lebih realistis (pasca revisi jika Pemerintah kini menyepakatinya), maka beban tugas tim perekonomian kini akan lebih masuk akal dan berpotensi besar terealisir, paling tidak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dalam jangka menengah.