NERACA

Jakarta - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak, dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia. Dikutip dari laman Setkab, akhir pekan kemarin, antara Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam bidang ekonomi.

Nabi mengatakan hubungan perdagangan kedua negara perlu terus dikembangkan. Kendati sasaran USD30 juta sulit dicapai. "Namun tahun ini, diharapkan bisa tercapai USD45 juta," ujar Najib, usai melakukan konferensi pers bersama Presiden Jokowi seusai pertemuan bilateral delegasi kedua negara, di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia.

Selain itu, pembicaraannya dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai kemungkinan membuat zona waktu bersama dengan semua ibu kota di negara-negara ASEAN. "Kami ingin membicarakan masalah ini dengan serius semoga ada kata sepakat, agar terjalin solidaritas sesama negara-negara anggota ASEAN. ‎Kedua, bisa memudahkan integrasi dalam hal perdagangan di kawasan ASEAN," ungkap Najib.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi investor Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan. Para investor ini, tutur Jokowi, terbuka lebar untuk mengerjakan proyek-proyek terutama jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan juga investasi power plant (pembangkit listrik). "Kemudian juga disepakati sebuah appraisal bagi persatuan di ASEAN agar dapat ditindaklanjuti," tutur Jokowi.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral tersebut juga disepakati hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, baik yang overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia. Adapun mengenai tenaga kerja utamanya yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, menurut Presiden Jokowi, telah disepakati untuk digunakan satu jalur sehingga perlindungan bisa dilaksanakan terhadap TKI.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi juga melakukan pertemuan bilateral pertama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman. Pertemuan tersebut  untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara itu.

Pertemuan bilateral kedua Menlu itu bertujuan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat tentang pentingnya mengintensifkan negosiasi perbatasan darat dan maritim.

Kedua Menlu sepakat untuk memulai negosiasi batas maritim pada minggu kedua Februari 2015 dan membahas kerangka kerja untuk negosiasi di masa yang akan datang. Pada kesempatan itu, juga disepakati bahwa kedua pihak akan mendorong semua instansi terkait untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda, termasuk nota kesepahaman tentang pendidikan dan nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Menurut Menlu Retno, Malaysia adalah mitra penting Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terbesar dengan meningkatnya tren perdagangan dua arah selama lima tahun terakhir. Malaysia juga merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 711 juta dolar AS pada tahun 2014. Tren itu diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.

Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui bahwa kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pabrikan otomotif asal Malaysia yaitu Proton. Lewat perusahaan milik Hendropriyono PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa), Indonesia berkeinginan untuk menciptakan mobil nasional yang sebelumnya telah berhasil dilakukan oleh Malaysia.

Namun begitu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan sudah semestinya Pemerintah Indonesia lebih peka mengingat hubungan Malaysia-Indonesia sering kali diwarnai sensifitas. "Inilah yang saya maksud kenapa harus ke Malaysia, kenapa tidak ke dalam negeri saja? Ini kan agak sensitif, jadi tolonglah jangan sampai menimbulkan masalah," ujar Taufik.

Taufik menuturkan, sumber daya manusia di Indonesia telah mampu membuat pesawat terbang sendiri. Untuk itu, tentu sangat disayangkan jika untuk sekelas pengadaan mobil saja, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Malaysia. DPR, kata Taufik, akan sangat mendukung jika pemerintah mengutamakan karya anak negeri. Menurut dia, untuk mewujudkan mobil nasional buatan dalam negeri tinggal kemauan dari pemerintah itu sendiri.

"Kami lebih senang lebih sepakat kalau menggunakan apa yang dimiliki oleh anak negeri ini," ujarnya.