AMTI Tolak Kenaikan Cukai Rokok Hingga 27% - Tidak Realistis dan Rawan PHK

NERACA

Jakarta - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dengan keras menolak wacana pemerintah Indonesia yang akan menaikkan target penerimaan cukai rokok sebesar 27% berdasarkan putusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) 2015. “Kami melihat target penerimaan cukai rokok hingga 27% sangat tidak realistis. Tahun lalu merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh industri tembakau nasional dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan baru dari pemerintah untuk menaikkan cukai,” kata Ketua AMTI, Soedaryanto di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Soedaryanto menilai, satu-satunya pihak yang akan diuntungkan dengan kebijakan ini adalah produsen rokok ilegal karena volume penjualannya akan meningkat. Sedangkan industri yang legal akan merugi dan kehilangan volume penjualan. “Hal ini akan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja bagi para petani tembakau, petani cengkeh, penjual atau ritel, pedagang, dan ratusan ribu tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hasil tembakau,” papar Soedaryanto.

Soedaryanto sangat menyayangkan bahwa pemangku kepentingan di sektor industri tembakau nasional tidak dilibatkan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut. “Kami berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana kenaikan target cukai rokok jika memang peduli dengan keberlangsungan industri tembakau yang legal dan memperhatikan nasib ratusan ribu tenaga kerja yang penghasilannya bergantung pada industri ini,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Minuman dan Tembakau Ditjen Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Ahmad tidak setuju dengan kenaikan cukai rokok hingga 27% karena memberatkan produsen rokok nasional. “Kenaikan cukai rokok sangat memukul produsen rokok karena mereka juga terkena pajak daerah serta retribusi daerah maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama ini, banyak kebijakan pemerintah yang merugikan industri rokok nasional,” tuturnya.

Faiz menambahkan, kalau kenaikan cukai dipaksakan, akan terjadi penurunan produksi dan dampaknya akan menurunkan penerimaan cukai, dan sisi lain yang lebih berbahaya rokok-rokok ilegal akan lebih marak.

Berdasarkan data Kemenperin, pada tahun lalu, produksi rokok nasional mencapai 362 miliar batang dengan pangsa pasar Sigarete Kretek Mesin (SKM) sebesar 66% dan Sigarete Kretek Tangan (SKT) sebesar 26% serta sisanya Sigarete Putih Mesin (SPM) sebesar 6% dan sebagian kecil jenis cerutu.

Sedangkan penerimaan negara dari cukai rokok berdasarkan tahun 2011 sebesar Rp 73,3 Triliun, 2012 mencapai Rp 90,5 Triliun dan 2013 mencapai Rp 103,6 Triliun. Dan penyerapan tenaga kerja sekitar 6,1 juta orang, 2 Juta orang petani tembakau, 1,5 juta orang petani cengkeh, 600 ribu orang pekerja pabrik, 1 juta orang pengecer/pedagang rokok dan 1 juta orang tenaga kerja percetakan/periklanan.

Tahun 2013 lalu, kapasitas produksi rokok dalam negeri mencapai 346 miliar batang dan hingga akhir tahun ini trennya mengalami pertumbuhan sekitar 16 miliar batang atau menyentuh 362 miliar batang. Sedangkan kapasitas industri rokok nasional pada 2009 sebesar 286 miliar batang, hal ini menandakan bahwa industri rokok nasional mengalami perkembangan yang pesat.

Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi Aviliani menganggap pemerintah kurang cerdas dalam mengambil keputusan menaikkan tarif cukai untuk industri berbasis tembakau di tahun ini sebesar Rp 141,7 triliun, mengingat target cukai rokok tahun lalu sebesar Rp 116,28 triliun tak tercapai. "Dengan mematok target cukai rokok setinggi itu, pemerintah kurang cerdas dalam mencari celah pendapatan untuk negara. Sehingga lagi-lagi hanya cukai yang diotak-atik. Padahal, masih banyak obyek cukai yang masih bisa digali," kata Aviliani.

Aviliani menambahkan, cukai rokok dinaikkan dengan dalih paling gampang dan tidak elastis. Meski harga naik permintaan tidak turun. "Itu tidak fair karena pengusaha juga butuh kepastian," tegasnya. Aviliani juga menyinggung, dengan kenaikan ini industri memastikan jumlah pabrik rokok bakal menyusut drastis. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun sudah di depan mata.

Bahkan, keputusan kenaikkan cukai itu juga bermasalah karena kebijakan cukai itu tidak melibatkan industri. Padahal setiap kebijakan yang diambil, pemerintah wajib melakukan dengar pendapat dengan atau public hearing dengan industri. "Mesti ada. Itu yang belum dijalankan dengan baik," tegasnya.

Ia menyarankan, akan lebih baik pemerintah melakukan eksentifikasi pajak. Pembayar pajak utama dari target 50 juta orang baru tercapai 25 juta dikejar dengan dibarengi kebijakan seperti sunset policy.

BERITA TERKAIT

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi Provinsi Sumsel…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Soal Biodiesel, Indonesia Tak Gentar Lawan Eropa

NERACA Jakarta - Baru satu tahun lalu, Indonesia bisa bernapas lega setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui Organisasi…

Industri Makanan dan Minuman Ditaksir Tumbuh 9 Persen

NERACA Jakarta – Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9 persen pada 2019 karena mendapatkan tambahan…

Pebisnis Muda Pertanian Perlu Kreatif dan Inovatif

NERACA Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan wirausahawan muda…