Data BPS Dipertanyakan Lagi - FENOMENA DEFLASI TIDAK PENGARUHI BI RATE

Jakarta – Kalangan pengamat mempertanyakan data BPS Januari 2015 yang mengungkapkan deflasi 0,24%. Pasalnya, meski kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melambat saat ini diindikasikan dengan penurunan laju pertumbuhan dan uang beredar di masyarakat, serta penurunan PDB per kapita. Bank Indonesia tidak bergeming untuk menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) yang tetap tinggi 7,75%.

NERACA

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, data BPS Januari 2015 yang terjadi deflasi di level 0,24%, setelah sebelumnya Desember 2014 terjadi inflasi 2,46% sebagai imbas dari kenaikan harga BBM subsidi November 2014 lalu, sangat signifikan sekali penurunannya. "Meski ada penurunan harga BBM dua kali, kami memproyeksikan masih ada inflasi 0,2% - 0,3% pada Januari, tapi data BPS terjadi deflasi 0,24%, ini patut di pertanyakan," katanya kepada Neraca, Sabtu (7/2).

Menurut Enny, penurunan harga jual BBM tidak lantas membuat harga bahan baku dan barang produksi mengalami penyusutan. Dan fakta dilapangan harga-harga barang masih tetap tinggi, yang membuat daya beli masyarakat masih belum tinggi, meskipun ada peningkatan daya beli belum signifikan. "Apakah deflasi itu sengaja di buat oleh pemerintah, hanya mereka yang tahu. Tapi kalau melihat fakta di lapangan masih belum deflasi di Januari, meski ada penurunan inflasi di bandingkan Desember 2014," ujarnya.

Karena, jika melihat data BPS dan kondisi riil yang sekarang ada di masyarakat, maka perlu dipertanyakan kredibilitas dan validitas data pemerintah, khususnya dari BPS dalam mensurvei tingkat kenaikan harga. Hal itu dimaksudkan agar penghitungan inflasi/deflasi lebih nyata dengan kondisi lapangan. "Meski BPS menyatakan deflasi, tapi melihat kondisi riilnya sangat kontras, sehingga patut dipertanyakan kembali," ujarnya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi perlambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan deflasi Januari 2015 sebesar 0,24% dan pertumbuhan ekonomi 2014 tercatat 5,02%, lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%.

Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan tingkat pendapatan nasional yang biasanya dibarengi dengan penurunan harga-harga barang. Kadang deflasi bisa dilakukan sengaja oleh pemerintah untuk menurunkan inflasi dan memperbaiki neraca pembayaran dengan menurunkan permintaan impor.

Untuk itu, ke depan pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi mengingat fundamental inflasi kita masih rapuh. Terutama bagaimana agar daya beli masyarakat menjadi tinggi ditengah goncangan ekonomi nasional yang belum bagus. "Tugas pemerintah adalah bagaimana membuat ekonomi lebih baik ke depan, terutama bagaiaman agar pendapatan masyarakat lebih baik, sehingga daya beli menjadi tinggi," tegas Enny.

Perlambatan ekonomi Indonesia juga ditengarai dengan menyusutnya jumlah uang beredar di masyarakat. Laporan BI mengungkapkan pertumbuhan uang beredar (M2) pada Desember 2014 tercatat Rp 4.170,7 triliun, hanya sebesar 11,8% (YoY), lebih rendah dibandingkan November 2014 sebesar 12,7% (YoY). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan menurunnya peredaran komponen M1 dan uang kuasi pada periode yang sama di masyarakat.

Hal yang sama juga terlihat dari data BPS, angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada 2014 dengan perhitungan tahun dasar 2010 mencapai US$3.531,45, menurun dibandingkan dengan 2013 dan 2012 yaitu masing-masing US$3.669,75 dan US$3,751,38. Namun karena depresiasi rupiah terhadap dolar AS terus melemah belakangan ini, angka PDB per kapita 2014 seolah-olah terlihat meningkat menjadi Rp 41,81 juta, dari sebelumnya Rp 38,28 juta (2013) dan Rp 35,11 juta (2012).

Pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J Rachbini mengatakan, pada Januari 2015 tercatat deflasi 0,24% jika dibandingkan Desember 2014 yang inflasi 2,46 %, penyebab deflasi bukan berasal dari komponen inflasi inti seperti bahan pangan (sembako) dan kebutuhan pokok lainnya.

Komponen terbesar penyumbang deflasi berasal dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,78 % atau 4,04 % (yoy). Hal ini tentu membawa angin segar bagi pemerintah, ini mendorong turunnya tarif angkutan umum setelah dua kali penurunan harga BBM. Namun demikian, statistik menunjukkan deflasi Januari menimbulkan beberapa fakta yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

"Pertama, deflasi lebih diakibatkan adanya keberuntungan pemerintah karena harga minyak dunia yang semakin menurun sehingga memaksa pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Kedua, harga-harga riil di lapangan sepenuhnya belum menunjukkan adanya penurunan, khususnya tarif angkutan umum. Bahkan Organda masih enggan menurunkan tarif angkutan umum karena harga suku cadang sudah telanjur naik," ujarnya.

Lebih lanjut Didiek mengatakan harga-harga kebutuhan pokok masih mencatatkan inflasi seperti bahan makanan (0,60%), makanan jadi, minuman, dan rokok (0,65%), perumahan, air dan lisrik (0,80%) serta sandang (0,85%). "Padahal, kebutuhan pokok tersebut penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Keempat, terdapat keunikan statistik inflasi yang dapat dilihat jika membandingkan antara inflasi November 2014 dan Januari 2015,"tegasnya.

Masih segar dalam ingatan, November 2014 presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM sebanyak 31 % dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kenaikan harga itu pun mengakibatkan kenaikan ongkos angkutan umum. Sehingga inflasi sektor transport, komunikasi, dan keuangan naik 4,29%.

Jika dibandingkan dengan deflasi Januari 2015, maka fenomenanya tidak jauh berbeda dimana deflasi disebabkan oleh penurunan tingkat harga disektor transoprtasi sebesar 4,04%. Artinya, pola inflasi November dan deflasi Januari hanya berkutat pada hitungan sektor transportasi saja.

Menurut Didiek, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi fundamental inflasi yang masih rapuh. Karena kondisi harga yang naik akibat kenaikan BBM (Nov. 2014) setidaknya pada Januari 2015 diindikasikan masih terjadi inflasi meski rendah dalam kisaran 0,1% - 0,2 %. Jika melihat data BPS dan kondisi riil yang sekarang di masyarakat, wajar perlu dipertanyakan kredibilitas dan validitas pemerintah, khususnya BPS dalam mensurvei tingkat kenaikan harga.

BI Rate Harus Turun

Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, suku bunga acuan (BI Rate) yang bertahan 7,75% pada Januari 2015, untuk bulan berikutnya tak ada alasan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga tersebut. Bagaimanapun, BI Rate seharusnya turun perlahan mengikuti kondisi perlambatan ekonomi negeri ini.

"Jika benar deflasi, harusnya diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman yang akan berdampak signifikan bagi perekonomian terutama sektor riil. Pasalnya, deflasi Januari tidak sampai menggerus daya beli masyarakat. Berbeda dengan inflasi tinggi, daya beli akan tergerus karena masyarakat mengurangi porsi belanja mereka," kata dia.

Purbaya mengatakan, dengan membaiknya tekanan inflasi, porsi belanja masyarakat dan pemerintah berdampak positif bagi perekonomian nasional. Deflasi yang terjadi pada Januari 2015 itu alamiah sesaat, dimana turun laginya harga BBM di awal Januari membuat inflasi yang rendah. Jadi, BI seharusnya tidak perlu menaikkan BI Rate.

"Meski The Fed dikabarkan akan menaikkan suku bunganya, kebijakan eksternal itu tidak otomatis perlu dibalas dengan menaikkan BI Rate. Kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan AS, jadi tidak perlu serta-merta menaikkan bunga," ujarnya.

Menurut Purbaya, untuk sepanjang 2015, suku bunga BI Rate masih mempunyai peluang untuk turun ke level 7,5%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,3%-5,4%. "Inflasi di akhir tahun (2015) akan menjadi sekitar 5%," ujarnya.

Purbaya pun menjelaskan hanya Indonesia yang bank sentralnya bersikukuh untuk mempertahankan suku bunga acuannya setinggi itu. Bank sentral di negara lain seperti India, Turki, Australia, Tiongkok, Kanada dan Jepang sudah menurunkan suku bunga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di negara mereka. iwan/bari/agus/mohar

BERITA TERKAIT

Manfaatkan Data, Kemenko Perekonomian Gandeng Lapan

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyepakati…

BPS Sebut Ekspor Industri Turun Bukan Deindustrialisasi

NERACA Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto menyampaikan bahwa terjadinya penurunan ekspor industri pengolahan pada Februari 2019 bukan…

Kebijakan Publik - Perlu Perbaikan Data Pangan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Iklim Investasi Sektor Industri Perlu Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya…

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

Sektor Pertanian Kini Mulai Masuk Era 4.0

NERACA Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Riyanto, menyatakan implementasi teknologi 4.0 di sektor pertanian sangat bermanfaat bagi konsumen dan petani…