Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dianggap membingungkan karena minimnya koordinasi antar sektor. Hal ini penting di tengah upaya pemerintah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka mempermudah aliran investasi di Indonesia.

NERACA

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyebut, PTSP sudah mampu membantu pengusaha untuk menyederhanakan dan memangkas birokrasi. Namun demikian, kebijakan dari masing-masing sektor, baik di kementerian atau lembaga maupun di pusat atau daerah masih membingungkan. Kebijakan di bidang dunia usaha yang tidak sinkron itu membuat pelaku usaha kebingungan. “Sangat penting menjaga komunikasi antara pemerintah dan swasta, pusat dan daerah serta antardepartemen supaya bisa membawa kita ke tingkatan daya saing yang lebih baik,” kata Suryo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2).

Seluruh kebijakan yang terkait dengan dunia usaha, imbuh Suryo, harus terintegrasi guna memperbaiki sistem perizinan yang diyakini bisa mendorong investasi. Maka, angkah yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah terus menjaga agar investasi yang ada tidak terganggu. Apalagi, arus investasi yang masuk sepanjang 2014 cukup deras, yakni Rp463,1 triliun, tumbuh 16,2% dibanding realisasi investasi 2013 sebesar Rp398,6 triliun.

Menurut Suryo, kebijakan yang lebih pro dunia bisnis ini penting dalam kaitannya Dengan optimisme investor terhadap Indonesia yang masih sangat tinggi. Hal itu ditunjukkan melalui banyaknya investor yang datang kepada Kadin untuk menyampaikan minat investasi di Indonesia. karena itulah, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus bekerjasama menjaga iklim investasi yang masih baik tersebut. “Jangan dibarengi dengan kebijakan yang kontraproduktif,” kata Ketua Umum Kadin.

Secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan peluncuran PTSP Pusat pada 26 Januari lalu merupakan langkah awal yang dilakukan lembaganya. Adapun proses selanjutnya adalah menyederhanakan waktu perizinan. Franky mengaku terus berupaya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memangkas waktu perizinan yang saat ini dianggap terlalu lama.

Franky menuturkan ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan logistik; perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit; tumpang-tindih peraturan; serta persoalan hubungan industrial. Persoalan infrastruktur dan logistik diatasi pemerintah melalui rencana pembangunan infrastruktur seperti tol laut, akses jalan kereta api, pembangkit listrik dan berbagai proyek lainnya. Sementara untuk mengatasi perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit serta tumpang tindih peraturan dilakukan dengan perubahan sistem pelayanan melalui PTSP Pusat.

Hambatan bisnis di Indonesia yang disebutkan oleh Suryo maupun Franky tersebut diperkuat oleh penilaian Kamar Dagang dan Industri Jepang (JCCI), setelah melakukan kunjungan dan berdialog dengan pemerintah Indonesia belum lama ini. Ketua Kadin Jepang, Akio Mimura menilai kekurangan fasilitas infrastruktur menjadi kendala utama investasi di Indonesia.

Di samping itu, sebut Akio, kondisi ketenagalistrikan juga perlu dibangun agar pasokan listrik merata. Akio menjelaskan, kondisi listrik khususnya di luar Pulau Jawa sangat memprihatinkan karena sering terjadi pemadaman dan tingginya tarif dasar listrik. Akan tetapi, kata dia,  pembangunan pembangkit listrik juga mengalami kendala pembebasan lahan, seperti yang terjadi di daerah Batang Provinsi Jawa Tengah 10% lahan masih belum dibebaskan.

“Pemerintah Indonesia sudah menyadari sepenuhnya masalah ini, dan Presiden Jokowi berjanji akan segera mencari solusi mendorong percepatan infrastruktur dan membangun iklim investasi yang baik di Indonesia,” tandasnya.