BUMN Khusus Pakan Ikan Bisa Terealisasi Tahun Ini - Kemandirian Perikanan Budidaya

NERACA

Jakarta – Tingginya harga pakan ikan masih menjadi perkara serius bagi para pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Akibat melambungnya harga pakan ikan tidak sedikit para pembudidaya harus menanggung kerugian secara bisnis. Biaya pakan ikan bisa menyedot lebih dari 70% dari total biaya produksi perikanan budidaya. Untuk itu, pemerintahan didorong agar segera merealisasikan pembangunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pakan ikan agar mampu mengendalikan harga tidak terlalu tinggi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kemenetrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, menuturkan pemerintah memang berencana membangun BUMN khusus untuk pakan ikan dan rencananya akan dibangun dua BUMN. Jika ini sudah dibangun, harapannya mampu memberikan kontribusi besar terhadap permasalah tingginya harga pakan ikan selama ini. “Memang sudah masuk dalam rencana untuk membangun dua BUMN khusus pakan ikan, harapannya tahun ini sudah terealisasi,” katanya kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (5/2).

Menurut Dirjen Slamet, jika ada BUMN khusus untuk pakan nantinya harga bisa dikendalikan, karena peran pemerintah bisa lebih besar untuk mengontrol harga pakan karena memang perusahaan milik pemerintah. “Memang kita seharusnya punya wewenang untuk mengontrol harga pakan, tapi kalau milik swasta akan sulit. Tapi kalau perusahaaan pemerintah bisa dikendalikan,” ujarnya.

Selain itu, jika pemerintah mempunyai perusahaan BUMN khusus pakan ini nantinya harga pakan hasil produksi BUMN lebih murah yang swasta juga akan mengikuti karena mereka tidak mau rugi atau kehilangan pangsa pasar. “Meski nanti harga yang mengatur melalui mekanisme pasar, tapi kalau harga produk pakan BUMN bisa lebih murah pasti swasta mengikuti,” ucapnya.

Adapun berdasarkan kebutuhan pakan, lanjut Slamet lagi, kebutuhan akan pakan ikan secara nasional sebesar 3,5 juta ton. “Kami memang saat ini mempunyai program pakan mandiri tapi itu pun tidak signifikan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan akan pakan ikan. Itu hanya 5 persen saja, sisanya nanti dari swasta dan BUMN dan diharapkan BUMN bisa lebih banyak punya peranan. “Memang untuk bisa mewujudkan itu memang harus ada sinergi antar lembaga maupun instansi, tidak bisa ditangani oleh kami (KKP) sendiri,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Produksi DJPB, KKP, Coco Kokarkin Soetrisno menambahkan memang masalah tingginya harga pakan ikan bukan hanya di Indonesia saja, seperti di Thailand, Vietnam, China, dan negara lain pun mengalami hal yang sama. “Masalahnya hampir sama, di negara lain pun biaya untuk pakan tidak ada yang kurang dari 70 persen, semua masih di atasnya,” katanya.

Untuk itu, lanjut Coco, KKP dalam beberapa tahun ke depan akan berupaya keras untuk menjadikan harga pakan menjadi lebih murah yang mampu menekan dana produksi di kisaran 60 persen, dan bahkan kalau bisa kurang. “Negara lain masih di atas 70 persen, kalau ini program kami berhasil, pencapaian yang luar bisas,” tandasnya.

Program Budidaya

Slamet Soebjakto kembali menjelaskan bahwa Ke depan rencana program kemandirian pembudidaya ikan diterjemahkan kedalam empat kemandirian. Pertama adalah kemandirian pakan (GERPARI). GERPARI adalah salah satu penerapan teknologi di bidang perikanan budidaya yang sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Melalui GERPARI para pembudidaya dituntut untuk memanfaatkan bahan baku pakan local yang berasal dari sumber daya alam daerah untuk memproduksi pakan ikan.

Kedua, kemandiarian induk dan benih, kemandirian kelompok pembudidaya ikan dan terakhir kemandirian wilayah. “Melalui gerakan kemandirian ini, kita yakin pembudidaya akan meningkat kesejahteraan dan pendapatannya dan sekaligus memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya, yang kemudian meningkatkan daya saing produknya di pasar global,” ungkap Slamet.

Di samping mandiri dalam hal pakan, juga dalam hal penyediaan induk dan benih unggul. “Beberapa komoditas budidaya air tawar saat ini sudah dapat menyediakan induk unggul, seperti ikan nila dan lele. Ke depan, kita akan dorong kemandirian induk dan benih unggul untuk komoditas lain seperti udang vaname, dan juga komoditas lainnya”, papar Slamet.

Di mata Slamet, kemandirian akan menjadi kunci utama dalam peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan perekonomian suatu daerah. “Perikanan Budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, akan mendorong pembudidaya untuk lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan sumberdaya alam dan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar bebas serta memperhatikan lingkungan dalam melakukan usaha perikanan budidaya,” pungkas Slamet.

BERITA TERKAIT

Kontroversi Utang BUMN

Oleh: Dr. Revrisond Baswir, Staf Pengajar FEB UGM BUMN adalah amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai amanat Pasal 33 UUD…

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…