Solusi Sengkarut Transportasi Indonesia - Oleh: Aries Musnandar, Dosen Salah Satu Perguruan Tinggi

Fenomena kemacetan dan kesemrawutan tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi hampir merata di sejumlah wilayah Tanah Air, seolah-olah daerah-daerah itu tidak bisa merubah tata pandang (mindset) dalam meniru cara membangun Jakarta, sehingga virus kemacetan sebagai akibat mismanajemen (salah urus) pembangunan menyebar juga ke daerah-daerah. Warga Indonesia khususnya yang tinggal di kota-kota besar saat keluar rumah untuk beraktivitas merasakan betapa ramainya kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) di jalan-jalan. Semakin banyak kendaraan bermotor di jalan-jalan membuat situasi lalu lintas demikian runyam. Memang, pertumbuhan kendaraan bermotor di negeri ini meningkat pesat.

Namun, melimpahnya kendaraan bermotor bukan berarti menyenangkan karena pertumbuhan jalan Indonesia cuma 3-5% sementara pertumbuhan kendaraan bermotor melesat hingga 12% per-tahun. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi 10-15 tahun yang akan datang betapa runyam persoalan berlalu lintas di jalan raya terlebih apabila sistem transportasi massal (angkutan umum) tidak berjalan dengan optimal dan memadai. Banyaknya sepeda motor di jalan raya membuat angka kecelakaan lalu lintas tidak pernah menurun melainkan menaik terus. Tatkala saya menjemput praktisi asing dari negara maju mengunjungi Indonesia yang bersangkutan terheran-heran dengan begitu banyaknya sepeda motor berseliweran, zig-zag, saling serobot, 'selonong boy' dan mau menangnya sendiri.di jalan raya. Di negerinya lalu lintas begitu tertib, sehingga melihat fenomena lalu lintas Indonesia seperti itu mereka geleng-geleng kepala terkesan dinegara kita seperti tidak ada aturan.

Jika pemerintah (pusat dan daerah) tidak memerhatikan serius persoalan perlalulintasan, maka dalam dekade mendatang bisa dipastikan persoalan kesemrawutan lalu lintas di Indonesia akan semakin menjadi-jadi. Terkesan pejabat yang dipercaya rakyat mengelola negara menganggap enteng persoalan padahal berpotensi kian kacau (chaos). Mungkin karena rata-rata pejabat kita tidak terbiasa naik angkutan umum tetapi biasa ditemani sopir, kawalan polisi yang membuat sang pejabat merasa nyaman di jalan.

Dalam mengatasi persoalan kepadatan lalu lintas paling tidak terdapat empat hal mendasar yang perlu diperhatikan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Pertama, biasakan pejabat daerah dan pusat (elite eksekutif dan legislatif) naik angkutan umum. Kebiasaan ini perlu dilakukan agar elite lebih berempati pada persoalan rakyat sehari-hari terkait angkutan umum.

Kedua, perbaiki sistem pelayanan publik dibidang transportasi umum di daerah/kota sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dengan demikian tidak perlu daerah mengikuti cara Jakarta menyediakan angkutan umum. Transjakarta dengan sistem busway misalnya mungkin tepat dilaksanakan di Jakarta tetapi belum tentu cocok untuk wilayah Yogyakarta. Sementara itu taxi yang saat ini biasanya disewa oleh orang per orang mungkin bisa digunakan secara bersama asal satu tujuan sebagaimana angkutan ‘tuk-tuk’ di Thailand.

Ketiga, rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing daerah mesti ditelaah secara sistematik dan sistemik. Sistematik dalam arti RTRW bersifat teratur dan tersusun dengan baik. Sistemik mengandung makna bahwa RTRW dapat berdampak pada persoalan lain seperti banjir dan kemacetan dikarenakan kekeliruan dan penyimpangan pelaksanaan RTRW. Misal, kawasan pendidikan semestinya terpisah, tidak boleh campur aduk dengan kawasan belanja (mal-pertokoan) dan perkantoran Kenyataan banyak bangunan didirikan yang bukan peruntukkannya.

Kasus DKI Jakarta yang sudah begitu padat dan penuh sesak itu perlu kiranya memindahkan sejumlah kantor pemerintahan yang terdapat ditengah kota. Di zaman orde baru dulu sudah terdengar kabar kawasan Sentul yang terletak diluar kota Jakarta itu akan dibuatkan kantor-kantor pemerintahan. Sedangkan bangunan kantor pemerintahan yang ditinggalkan di Jakarta itu dirobohkan untuk dijadikan taman-taman kota agar ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta bertambah. RTH di Jakarta masih minim sangat jauh dari ketentuan yang diatur Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan setiap wilayah termasuk Ibukota DKI Jakarta memiliki RTH minimum 30% dari luas wilayahnya.

Keempat, subsidi BBM cepat atau lambat mesti dialihkan untuk mensubsidi moda transportasi umum yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Sistem angkutan umum perlu dilengkapi tidak hanya menggunakan jalan raya tetapi juga membangun sistem perkereta apian dalam kota (seperti trem yakni bis dengan roda besi dijalur semacam rel kereta) yang terhubung dengan transportasi kereta api antar kota. Disamping itu DKI memiliki sungai ciliwung membentang dan membelah kota Jakarta, sehingga, angkutan umum sungai ini berpotensi untuk diberdayakan. Selama ini sungai yang terdapat di sejumlah kota besar di Tanah Air belum dimanfaatkan maksimal untuk suatu sistem angkutan umum dan wisata yang mengasyikkan. Padahal sejumlah Negara lain yang lebih kecil dari Indonesia (seperti Vietnam, Laos, Kamboja dan Tahiland) telah berhasil memanfaatkan moda angkutan sungai, tidak hanya untuk keperluan transportasi rakyat sehari-hari, tapi juga dimanfaatkan sebagai salah satu komponen kekuatan wisata di negeri itu.

Mengatasi kepadatan dan kemacetan yang terjadi di masing-masing kota di Indonesia semestinya tidak dilakukan secara parsial dan bertindak reaktif. Diperlukan penyelesaian yang komprehensif dengan melibatkan sejumlah potensi, tidak hanya melibatkan fasilitas angkutan umum di darat seperti bis, mobil, motor, kereta api (bus-trem), tetapi juga fasilitas angkutan umum jalur sungai.

Elite penyelenggara Negara mesti memilki visi kedepan berjangka panjang, tidak hanya melihat kondisi sesaat saja. Jika terlambat mengantisipasi persoalan maka wajah buram lalu lintas akan lebih suram dan menyeramkan. Rancang dan buat secara komprehensif sistem angkutan umum yang merakyat didasarkan ciri khas, kondisi dan potensi/kekuatan lokal masing-masing daerah.

Kesimpulannya ternyata masih banyak cara kreatif yang dapat digagas untuk membenahi sistem transportasi publik di negeri ini menjadi lebih memadai dan nyaman, sehingga masyarakat lebih senang memanfaatkan angkutan umum dari pada mennggunakan kendaraan pribadi yang malah membuat kemacetan di jalan-jalan. Tanpa perubahan yang signifikan lalu lintas kita akan diambang kekacauan (chaos). Jangan lambat dan terlambat mengambil tindakan jikalau kita ingin keluar dari keterpayahan berlalu lintas yang tanda-tandanya tampak nyata didepan mata. Kualitas buruk kepemimpinan elite terejawantahkan dalam bentuk kelalaian dan pengabaian atas fenomena yang kasat mata terlihat sehari-harinya. Pada akhirnya, rakyat perlu hati-hati dalam memilih para elite yang cakap dalam memimpin negeri. (old.uin-malang.ac.id)

BERITA TERKAIT

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

Wakil Presiden - Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik

Jusuf Kalla Wakil Presiden Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik  Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan yang…

Menakar Mobil Listrik di Indonesia

Oleh: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM Setelah beberapa lama dinantikan, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Wacana Tax Amnesty Jilid II, Layakkah Ide ini Dipertimbangkan?

  Oleh: Dwi Rachmad Kurniawan, Staf Ditjen Pajak Rupanya wacana tax amnesty Jilid 2 terus bergulir. Walaupun beberapa pihak menunjukkan…

Sah! MA Gugurkan Kewenangan Gubernur DKI untuk Menutup Jalan

  Oleh : Deny Kurniawan, Pengamat Sosial Kemasyarakatan Gubernur Anies Baswedan sebelumnya telah menertibkan Pedagang Kaki Lima PKL di Tanah…

Mencari The Smart & Wise Fintech

Oleh: Ade Febransyah, Guru Inovasi Prasetiya Mulya Business School Banyak yang masuk, banyak pula yang keluar!  Itulah aturan besi dalam…