Masih Menarikkah Iklim Investasi di Indonesia? - BATALNYA RIM TERKAIT DAYA SAING

NERACA

Jakarta - Batalnya produsen BlackBerry, Research In Motion (RIM), membangun pabrik di Indonesia jelas menunjukkan ada sesuatu yang “ganjil”, padahal pasar BB itu terbesar ada di negeri ini. Tercatat, hingga akhir 2010 diperkirakan ada sekitar dua juta pelanggan BB yang menikmati layanan canggih itu.

Penyebab batalnya RIM investasi membangun pabriknya, kemungkinan besar disebabkan turunnya daya saing Indonesia, dari urutan 44 pada 2010 menjadi level 46 pada 2011. “Persoalan RIM ini, kemungkinan terkait dengan turunnya peringkat daya saing kita. Karena itu, jika ingin menjadi daya tarik lagi, segera perbaiki regulasi dan hukum. Apalagi kasus korupsi makin marak,” ujar guru besar FEUI Prof. Firmanzah Ph.D kepada Neraca, Selasa (13/9).

Lebih jauh dia menambahkan sebenarnya investor asing membutuhkan aturan yang mudah, tidak berbelit-belit, dan tempat yang strategis. Harusnya pemerintah serius mempunyai komitmen tersebut. Karena itu diperlukan harmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih regulasi yang selama ini terjadi.

“Mekanisme dan aturan main harus jelas dan tegas. Mana bagian pusat dan daerah. Seperti izin mendirikan usaha, pekerja asing di Indonesia, dan pengelolaan limbah industri,” tegasnya

Tidak hanya itu. Saat bertemu dengan Presiden SBY, Presiden Toyota Motor Corporation Akio Toyoda mengeluhkan soal buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia. Padahal Toyota siap menanamkan investasi baru sekitar Rp 6 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha dalam jumpa pers di Istana Presiden, Jakarta, kemarin. "Mereka berharap fasilitas pelabuhan khususnya bagi percepatan arus barang, suku cadang bisa lebih optimal dan cepat, diperlukan infrastruktur lebih baik," ujar Julian.

Dia mengatakan, SBY bakal menyikapi keluhan dari Toyota tersebut. Pemerintah akan berupaya mengembangkan pelabuhan yang lebih mumpuni. "Diperlukan waktu 10 sampai 15 tahun. Sekarang yang dilakukan adalah mengembangkan infrastruktur yang ada khususnya di Tanjung Priok," ujarnya.

Seperti diketahui, penurunan peringkat itu tercantum dalam The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dikeluarkan World Economic Forum. Di sektor pembangunan fasilitas pelabuhan misalnya, Indonesia melorot tujuh peringkat ke posisi 103. Selain itu, kondisi pasokan listrik pun dianggap tidak bisa diandalkan. Indonesia menempati urutan 89 di sektor ini. Namun demikian, di sektor infrastruktur, Indonesia naik 6 peringkat menempati posisi 76.

Dari catatan BPKM, Malaysia ‘cuma’ mampu menjual 400 ribu BB per tahun dengan nilai Rp 1 triliun. Sementara Indonesia sampai 2012, keuntungan belanja BB di Tanah Air mencapai Rp 10,2 triliun. Sedangkan penjualan smartphone saat ini mencapai empat juta unit dengan harga US$300 per unit. Total penjualannya mencapai US$ 1,2 miliar.

Kepastian Berusaha

Hal yang sama dikatakan ekonom Unika Atmajaya, Prasetyantoko yang menduga batalnya RIM berinvestasi di Indonesia disebabkan ketidakmampuan pemerintah memberikan kepastian perlindungan usaha.”Ya, karena sebetulnya kan yang dicari investor itu, mengenai kepastian investasi. Saat ini kepastian investasi ini belum bisa diberikan negara ini,” ujarnya kemarin.

Masalah kepastian usaha ini, menurut dia, harus secepatnya diselesaikan. “Kalau di Indonesia belum ada kepastian terus, saya rasa wajar saja jika kasus kaburnya RIM ke negara lain akan kembali terulang nantinya,” tegasnya

Peneliti Center for Financial Policy Studies (CFPS) itu mengakui, selain masalah kepastian usaha. Masalah lainnya yang membuat rumit adalah tumpang tindih kewenangan otonomi pusat dan daerah. Akibatnya persetujuan investasi sangat sulit direalisasikan. ”Nah, akibatnya, kondisi ini banyak dimanfaatkan para koruptor untuk menguras uang negara,” jelasnya.

Lain lagi dengan pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago yang menuding kinerja birokrasi yang membuat RIM malah melirik Malaysia. “Birokrasi kita sangat tidak mendukung para investor. Regulasi kita terlalu berbelit. Sampai sekarang saja, masa (waktu) pembuatan izin usaha ditetapkan 150 hari,” keluhnya.

Yang lebih parah lagi, kata direktur eksekutif CIRUS itu, campur tangan politisi terlalu kental dalam pembuatan suatu kebijakan. Sehingga semua kebijakan yang ada didasarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok semata. " Berikan mereka rasa aman dengan kepastian hukum. Regulasi di benahi. Realisasi wacana revisi aturan penerbitan izin usaha dari 150 hari menjadi 70 hari atau 80 hari. Jangan sekedar wacana,” ucapnya.

Andrinof juga menyoroti para kepala (pimpinan) daerah yang terlalu antipati terhadap masuknya investor ke daerahnya. "Bisa di bilang, para kepala daerah tidak memiliki wawasan ekonomi yang baik. Cara pandang mereka sempit, tidak mengerti dampak dari investor yang masuk ke daerahnya,” tandasnya

Pun tak kalah penting masalah perbaikan koordinasi antarinstansi."Di sana (Malaysia) kepastian hukumnya ada, regulasinya tidak serumit kita. Semua keputusan di tangan pemerintah pusat. Singapura, Thailand, dan negara Asia lain juga seperti itu. Kita harus bisa seperti mereka, bahkan harus lebih baik. Pasar kita besar, harus dimaksimalkan,”tuturnya.

Ditempat terpisah, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa membantah penyebab mundurnya RIM membangun pabrik di Indonesia bukan karena pembebasan lahan. Melainkan, karena pasar perdagangan antar ASEAN. "Saya tidak melihat itu terjadi, kalau masalah pembebasan lahan terus dia hengkang. Kalau soal BlackBerry itu tidak ada keluhan masalah lahan dan sebagainya, saya kira dia lebih memanfaatkan kepada suatu sistem perdagangan antar ASEAN dan oleh sebab itu competitiveness itu jangan lagi berbicara pada soal tariff barrier," katanya di Jakarta, kemarin.

Oleh sebab itu, menurut dia, masyarakat Indonesia tidak perlu reaktif dan terlalu membesar-besarkan masalah pembangunan pabrik RIM asal Kanada itu di Malasyia. Sebaliknya Indonesia telah melakukan evaluasi bahwa infrastruktur seperti pembebasan lahan menjadi masalah yang harus segera dipecahkan.

Menurut Hatta, adanya kesepakatan-kesepakatan perdagangan luar negeri seperti Free Trade Area (FTA) perlu disikapi dari sisi tata niaga agar tidak menghambat investor yang ingin masuk ke Indonesia. "Dalam kesepakatan ASEAN seperti apa, tetapi saya setuju bahwa kita harus memberikan perlindungan pada perusahaan nasional kita dan memaksimalkan pasar yang luas ini oleh perusahaan-perusahaan domestik kita, sehingga percepatan ekspor dan percepatan investasi (PEPI) tidak hanya bicara investasi dan perdagangan luar negeri atau ekspor tapi juga perdagangan dalam negeri perlu dibenahi seperti pungutan-pungutannya," pungkasnya. vanya/ardi/ahmad/cahyo

Related posts