Presiden Gelar Rakor Bahas Tingginya Suku Bunga

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membahas tingginya suku bunga perbankan.

Rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (4/2) ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M Baldan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala BKPM Franky Sibarani, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

"Presiden dan jajaranya tengah berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk mendapatkan penjelasan suku bunga yang masih tinggi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

Andrinof mengungkapkan BI dan OJK menjelaskan bahwa suku bunga belum bisa diturunkan karena masih tingginya inflasi.

"Alasan itu masih logis," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Dia juga mengungkapkan hal sama terkait nilai tukar rupiah yang masih melemah karena Indonesia masih negara importir.

"Kita masih net inportir, jika ingin kurs menguat ya harus net eksportir," katanya.

Andrinof mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memperkuat sektor riil agar suku bunga turun dan nilai tukar rupiah menguat.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, rapat koordinasi sangat diperlukan untuk menyamakan inisiatif yang akan dikeluarkan.

"Jadi rapat koordinasi ini sangat bagus. Apa yang bisa dilakukan oleh OJK dan BI," kata Mualiman.

Selain membahas masalah moneter, rapat koordinasi ini juga membahas perkembangan perekonomian dan investasi.

"Tadi lebih membahas perkembangan ekonomi, investasi gimana, dua tahun ini sepertt apa," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Franky mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi menggambarkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk sektor manufaktur cenderung melambat dan ada peningkatan di sektor jasa.

Franky juga mengungkapkan penyerapan tenaga kerja dalam dua tahun terakhir hanya sekitar 200 ribu, sehingga harus ada konsolidasi untuk mewujudkan visi misi presiden penyerapan 2 juta tenaga kerja.

"Pertumbuhannya diperkirakan 5,8%, otomatis harus ada konsolidasi sektor-sektor," katanya.

Dia juga mengatakan perlu adanya investasi yang padat karya agar bisa mewujudkan penyerapan 2 juta tenaga kerja tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

LPS Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Di Awal 2019

NERACA Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate pada awal 2019 ini…

BI PERTAHANKAN SUKU BUNGA ACUAN

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) didampingi Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara (kanan) memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur…

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda - Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…