Presiden Gelar Rakor Bahas Tingginya Suku Bunga

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membahas tingginya suku bunga perbankan.

Rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (4/2) ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M Baldan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala BKPM Franky Sibarani, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

"Presiden dan jajaranya tengah berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk mendapatkan penjelasan suku bunga yang masih tinggi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

Andrinof mengungkapkan BI dan OJK menjelaskan bahwa suku bunga belum bisa diturunkan karena masih tingginya inflasi.

"Alasan itu masih logis," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Dia juga mengungkapkan hal sama terkait nilai tukar rupiah yang masih melemah karena Indonesia masih negara importir.

"Kita masih net inportir, jika ingin kurs menguat ya harus net eksportir," katanya.

Andrinof mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memperkuat sektor riil agar suku bunga turun dan nilai tukar rupiah menguat.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, rapat koordinasi sangat diperlukan untuk menyamakan inisiatif yang akan dikeluarkan.

"Jadi rapat koordinasi ini sangat bagus. Apa yang bisa dilakukan oleh OJK dan BI," kata Mualiman.

Selain membahas masalah moneter, rapat koordinasi ini juga membahas perkembangan perekonomian dan investasi.

"Tadi lebih membahas perkembangan ekonomi, investasi gimana, dua tahun ini sepertt apa," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Franky mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi menggambarkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk sektor manufaktur cenderung melambat dan ada peningkatan di sektor jasa.

Franky juga mengungkapkan penyerapan tenaga kerja dalam dua tahun terakhir hanya sekitar 200 ribu, sehingga harus ada konsolidasi untuk mewujudkan visi misi presiden penyerapan 2 juta tenaga kerja.

"Pertumbuhannya diperkirakan 5,8%, otomatis harus ada konsolidasi sektor-sektor," katanya.

Dia juga mengatakan perlu adanya investasi yang padat karya agar bisa mewujudkan penyerapan 2 juta tenaga kerja tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

BI Kembali Pangkas Suku Bunga jadi 5,5%

      NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Agustus 2019 memutuskan untuk menurunkan…

Gelar Ekspansi - Banyak Perusahaan Indonesia Disebut Tertarik Investasi di Afrika

NERACA Jakarta – Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan banyak perusahaan Indonesia tertarik berinvestasi di negara-negara Afrika. Menko Luhut menyatakan, Indonesia…

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Bakal Luncurkan Kode Etik

    NERACA   Jakarta - Tiga asosiasi di industri fintech yakni Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), bersama dengan Asosiasi Fintech…

Tingkatkan Akses Asuransi Syariah, FWD Life Gandeng K-Link

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) menandatangani perjanjian kerja sama dengan K-Link Indonesia (K-Link),…

Berjuang ala CIMB Niaga untuk Melayani Indonesia

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan menegaskan, sejarah adalah bagian…