Pemprov Minta Dana Pembebasan Lahan Kereta Api - Medan, Sumatera Utara

NERACA

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan penambahan dana pembebasan lahan untuk jalur kereta api Kuala Tanjung-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebesar Rp76 miliar karena kebutuhan mencapai Rp93 miliar.

"Tambahan dana diperlukan karena yang dianggarkan APBD Sumut pada 2014 masih hanya Rp17 miliar.Pemprov Sumut sudah menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta tambahan dana pembebasan lahan jalur kereta api itu,"kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara (Sumut), Arsyad Lubis di Medan, Sumatera Utara, Rabu (4/2).

Pemprov Sumut berharap, dana itu bisa dicairkan segera karena pembangunan kereta api tersebut mendesak dilakukan untuk kepentingan angkutan barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Saat ini di kawasan itu PT Unilever sudah beroperasi.

Dia menjelaskan, pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km, sementara dari ruas itu, yang sedang dalam tahap proses pembebasan lahan masih sepanjang 7,25 km.

"Pembebasan lahan dari dana APBD itu akan segera dilakukan.Sudah tidak ada masalah,"katanya.

Lahan yang dibebaskan selain lahan masyarakat, juga perusahaan seperti PT Moeis, PT Inalum, PT Pelindo, PT.Perkebunan Nusantara III, Polres Batu Bara serta beberapa tempat ibadah.

Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sebelumnya menegaskan KEK Sei Mangkei yang diresmikan Presiden Joko Widodo 27 Januari 2015 harus terus disempurnakan.

Menurut Gatot yang juga Ketua Dewan Kawasan Sumut, Sei Mangkei harus benar-benar bisa menjadi percontohan bagi daerah lain yang akan membangun KEK.

"Kepercayaan Unilver yang sudah masuk KEK Sei Mangkei harus dijaga dan Sei Mangkei memang harus bisa mencari investasi lebih banyak lagi seperti yang juga sudah diingatkan/dipesan Presiden Jokowi,"katanya.

Lahan seluas 2.001 hektare yang sudah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) harus terus bisa dimanfaatkan pengusaha seperti PT Unilever yang sedang dalam proses peralihan status menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

Gubernur Minta Kualitas Karet Sumsel Ditingkatkan

Gubernur Minta Kualitas Karet Sumsel Ditingkatkan NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta kepada petani dan unsur…

Lippo Karawaci Raup Dana Segar US$ 280 Juta

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melakukan rights issue dan divesatasi aset.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…