Pemprov Minta Dana Pembebasan Lahan Kereta Api - Medan, Sumatera Utara

NERACA

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan penambahan dana pembebasan lahan untuk jalur kereta api Kuala Tanjung-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebesar Rp76 miliar karena kebutuhan mencapai Rp93 miliar.

"Tambahan dana diperlukan karena yang dianggarkan APBD Sumut pada 2014 masih hanya Rp17 miliar.Pemprov Sumut sudah menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta tambahan dana pembebasan lahan jalur kereta api itu,"kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara (Sumut), Arsyad Lubis di Medan, Sumatera Utara, Rabu (4/2).

Pemprov Sumut berharap, dana itu bisa dicairkan segera karena pembangunan kereta api tersebut mendesak dilakukan untuk kepentingan angkutan barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Saat ini di kawasan itu PT Unilever sudah beroperasi.

Dia menjelaskan, pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km, sementara dari ruas itu, yang sedang dalam tahap proses pembebasan lahan masih sepanjang 7,25 km.

"Pembebasan lahan dari dana APBD itu akan segera dilakukan.Sudah tidak ada masalah,"katanya.

Lahan yang dibebaskan selain lahan masyarakat, juga perusahaan seperti PT Moeis, PT Inalum, PT Pelindo, PT.Perkebunan Nusantara III, Polres Batu Bara serta beberapa tempat ibadah.

Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sebelumnya menegaskan KEK Sei Mangkei yang diresmikan Presiden Joko Widodo 27 Januari 2015 harus terus disempurnakan.

Menurut Gatot yang juga Ketua Dewan Kawasan Sumut, Sei Mangkei harus benar-benar bisa menjadi percontohan bagi daerah lain yang akan membangun KEK.

"Kepercayaan Unilver yang sudah masuk KEK Sei Mangkei harus dijaga dan Sei Mangkei memang harus bisa mencari investasi lebih banyak lagi seperti yang juga sudah diingatkan/dipesan Presiden Jokowi,"katanya.

Lahan seluas 2.001 hektare yang sudah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) harus terus bisa dimanfaatkan pengusaha seperti PT Unilever yang sedang dalam proses peralihan status menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). [ardi]

BERITA TERKAIT

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran NERACA Serang - Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meminta kepada seluruh Kepala Organisasi…

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong industri mengelola…

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2019 kembali melanjutkan program revitalisasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…