NERACA

Jakarta – Pemerintah mempunyai program untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt (MW). Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan dengan adanya program tersebut maka dapat mendongkrak rasio elektrifikasi sampai dengan 2019 yang diperkirakan mencapai 97,2% atau mengalami kenaikan dari 2014 yang sebesar 83,3%.

“Belum lagi penyelesaian untuk program pembangunan pembangkit listrik yang belum terselesaikan pada kapasitas 14 ribu MW. Total untuk lima tahun ke depan ada 42 ribu MW pembangkit yg harus dibangun, sebagian merupakan IPP (independent power producer/IPP) dengan kapasitas 25 ribu MW dan sisanya pembangkit dari PLN sendri,” ungkap Sofyan di Jakarta, Rabu (4/2).

Selain pembangunan pembangkit listrik, juga diperlukan dukungan dari penambahan transmisi yang harus dilaksanakan oleh PLN sepanjang sekitar 42 ribu kilometer (km). Fasilitas tersebut merupakan jalur distribusi untuk hasil dari pembangkit untuk dapat didistribusikan. "Ini dilaksanakan dalam periode bersamaan dengan pembangunan pembangkit," tuturnya.

Peningkatan rasio elektrifikasi seiring penambahan jumlah pelanggan yang mencapai 71 juta pelanggan di akhir 2019, meningkat dibandingkan tahun 2014 sekitar 56 juta. Dia mengatakan, peningkatan rasio elektrifikasi pada wilayah yang belum mendapatkan fasilitas listrik. Volume penjualan mencapai 307 twh (terawatt hour) di 2019. Dengan rata-rata pertumbuhan 8,8 persen setiap tahun.

PLN, menurutnya, juga akan melakukan efisiensi. Caranya melalui pergantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Kalimantan.

Untuk pembangkit listrik tenaga diesel di Sumatera Utara, pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp17 triliun per tahun. "Mudah-mudahan Juni tahun ini, seluruh pembangkit listrik energi diesel dapat digantikan dengan PLTU dan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas) yang berpengaruh terhadap efisiensi," ujarnya.

Subtitusi PLTD ke PLTU dan PLTG akan mengurangi beban subsidi pemerintah kepada PLN. "Mudah-mudahan subsidi PLN akan turun dari sekitar Rp105 triliun di 2014 menjadi Rp70 triliun di 2015," cetus Sofyan. Dia menambahkan, PLN akan melakukan efisiensi internal melalui pergantian energi terbarukan. Sehingga BUMN bidang kelistrikan itu mendapat keuntungan.

Pemerintah mengatakan saat ini masih ada sepuluh juta kepala keluarga yang belum mendapat akses listrik. Hal ini didasarkan pada penghitungan angka rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses listrik pada akhir 2014 yang mencapai 84,12 persen. “Rasio elektrifikasi paling rendah di Papua, sebesar 43,17 persen, karena luas dan jaraknya jauh-jauh,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman.

Jarman mengungkapkan, sepanjang tahun 2014, rasio elektrifikasi meningkat sekitar 3,5 persen dari realisasi rasio elektrifikasi 80,5 persen pada akhir 2013. Peningkatan ini didorong oleh bantuan pemasangan instalasi gratis yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rasio elektrifikasi juga meningkat karena perluasan jaringan listrik melalui program Listrik Perdesaan. Pemerintah menganggarkan Rp 2,3 triliun untuk membangun jaringan Listrik Perdesaan sepanjang 2014. Tahun ini, anggaran program dinaikkan menjadi Rp 2,5 triliun dalam APBN 2015. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional menargetkan rasio elektrifikasi pada 2015 sebesar 85,18 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi ditargetkan 99 persen pada 2020, sehingga rasio bisa tumbuh 3 persen tiap tahun.