Produsen Berharap Pemerintah Turun Tangan - Harga CPO Anjlok

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor meminta pemerintah turun tangan terkait dengan industri crude palm oil (CPO). Pasalnya, harga CPO di pasaran dunia terus menurun, selain disebabkan harga komoditas lainnya seperti kedelai dan sun flower yang sedang merangkak naik di negara penghasil, penurunan harga tersebut tak lepas dari harga minyak dunia yang terus merosot.

Kondisi ini juga membuat harga BBM jenis premium dan solar di Indonesia mengalami penurunan. Fatalnya, kondisi ini juga memukul program mandatory bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10% tak lagi ekonomis. Padahal, ada 11 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel hingga 5,2 juta ton yang mensuplai ke Pertamina. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat 7 juta ton tahun ini seiring adanya 2-3 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel.

Sayangnya, dengan kondisi harga CPO yang terus terjun bebas, perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia akan menghentikan pasokan biodieselnya ke Pertamina. “Mereka mengeluhkan harga jualnya kini jauh di bawah biaya produksi,” ujar dia, Rabu (4/2). Atas kondisi ini, kata Tumanggor, dengan turunnya harga solar yang awalnya sekitar USD100 menjadi USD60 dan sekarang USD50, maka harga solar lebih murah. Namun, selama ini produsen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) mensuplai bahan baku yang dicampur dengan solar untuk biodiesel harganya tidak mengikuti harga solar.

Selama ini, pemerintah selalu berpatokan pada Mean Of Platts Singapore (MOPS). "Kita mengikuti karena diinstruksikan Wakil Presiden dan juga saat itu masih ada margin. Namun, kita tidak memperhitungkan bahwa harga solar akan jeblok seperti saat ini," ujarnya.

Aprobi sudah protes atas ketentuan MOPS ini sejak dulu. Untuk kondisi harga CPO saat ini, jika ketentuan MOPS tersebut tetap diikuti maka banyak produsen FAME akan mengalami kerugian. "Dalam empat bulan terakhir ini hampir semua produsen biodiesel FAME berdarah-darah mengalami kerugian," kata dia.

Tumanggor menyebut kerugian yang diderita produsen FAME antara USD275-USD350 per ton. Angka kerugian ini diperoleh dari harga CPO saat ini sekitar USD600 per ton. Kemudian ditambahkan biaya konversi produksi FAME sebesar USD188 diperoleh angka USD788 per ton (Belum termasuk biaya angkut).

Dari angka tersebut kemudian dikurangi harga patokan ekspor (HPE) yang ditentukan pemerintah sebesar USD450 per ton. Ketemu angka kerugian sebesar USD338 per ton. "Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus bisa-bisa apa yang terjadi pada 2009. Di mana harga CPO waktu itu menyentuh level USD300 per ton dan membuat semua produsen biodiesel menghentikan suplai ke Pertamina. Kita tidak ingin terjadi lagi," tuturnya.

Di sisi lain, lanjut dia, dengan kondisi harga CPO yang terus turun, pemerintah juga akan kehilangan bea keluar yang sifatnya progresif. Artinya, setiap kelipatan harga CPO USD50, maka bea keluar naik 1,5%. Jika pemerintah mampu mengerek harga CPO sebesar USD900 maka potensi penerimaan negara dari bea keluar mencapai sekitar USD1,9 miliar atau setara Rp20 triliun. "Yang terjadi sekarang pemerintah belum memperoleh bea keluar karena harga CPO yang terus turun. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bisa menghancurkan industri CPO Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.

Tumanggor menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelamatkan industri CPO Indonesia. Pemerintah harus komitmen melaksanakan mandatory biodiesel 10% (B10) hingga terealisasi 2015 yang kemudian dilanjutkan B20 pada 2016.

Saat ini program B10 masih terealisasi 50% atau sekitar 1,8 juta ton dari target yang ditetapkan yakni 3,5 juta ton. Kalau pemerintah mampu mendorong hingga 4 juta ton, maka harga CPO di dunia akan terkerek naik, karena setiap kenaikan 1 juta ton biodiesel akan mampu mengerek harga CPO sekitar USD98-USD100. Tidak usah sampai ke level USD1200, cukup USD900 per ton saja, negara akan memperoleh bea keluar sebesar Rp 20 triliun," pungkas dia.

Dilansir dari laman Bloomberg, setelah dua hari tidak ada transaksi, harga CPO di Bursa Malaysia langsung melonjak pada awal perdagangan Rabu (4/2). Kontrak CPO untuk Maret 2015 dibuka naik 2,00% ke harga 2.193 ringgit atau Rp7,77 juta per ton. Kontrak kemudian menguat ke 2.194 ringgit per ton pada pukul 10.06 WIB. Komoditas tersebut bergerak pada kisaran 2.193—2.201 ringgit per ton pada awal perdagangan hari ini. Kontrak CPO untuk April 2014, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, bergerak naik 1,91% ke 2.187 ringgit per ton pada 10.08 WIB setelah dibuka naik 1,77% ke 2.184 ringgit atau Rp7,73 juta per ton.

BERITA TERKAIT

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengunjungi…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…