Momen Deflasi Dorong Pertumbuhan

Pengumuman BPS bahwa terjadi deflasi 0,24% pada Januari 2015 setidaknya dapat dimanfaatkan oleh otoritas moneter dan kalangan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya mencapai target 5,7% pada 2015. Mengapa terjadi deflasi? Karena uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit dan kemampuan daya beli konsumen juga rendah. Ini terjadi ketika terlalu sedikit uang yang beredar, atau terlalu banyak yang disimpan, sehingga semua harga barang jadi terlalu murah, kondisi itu akan merugikan produsen atau pabrikan.

Nah, bagaimana dengan sebaliknya dengan inflasi? Ini terjadi jika uang beredar di masyarakat berlebih sehingga membuat harga barang meningkat. Jadi terlalu banyak uang yang beredar untuk diperjual-belikan, tentu akan membuat semua harga barang termasuk biaya dana (cost of money) jadi mahal, kondisi ini akan merugikan masyarakat konsumen.

Padahal, tujuan jangka panjang pemerintah umumnya adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada level rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah.

Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali dalam jangka pendek.

Lihat pengalaman saat inflasi di Tiongkok di level 1,6% (Nove. 2014), bank sentral di negara itu (People’s Bank of China) memutuskan untuk memangkas tingkat suku bunga acuannya, sehingga bank umum di negeri Panda itu memangkas suku bunga pinjaman sebesar 0,4% ke level 5,6% dan tingkat suku bunga deposito sebesar 0,25% ke level 2,75%. Pemangkasan tingkat suku bunga ini untuk pertama kalinya dilakukan China sejak Juli 2012. Karena bank sentral Tiongkok mulai khawatir karena inflasi kian melemah. Sebelumnya, ekonom dan analis merekomendasikan pengucuran stimulus, karena penurunan harga komoditas dunia dapat menjebloskan Tiongkok pada deflasi.

Dengan dipangkasnya suku bunga, Tiongkok kini sejajar dengan European Central Bank (ECB) dan bank sentral tetangganya, Bank of Japan (BoJ) yang secara agresif menggelontorkan stimulus untuk menggenjot permintaan. Berkebalikan dengan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang tengah mempersiapkan normalisasi kebijakan moneternya dengan rencana menaikkan suku bunga acuannya pada semester I-2015.

Kita melihat deflasi yang terjadi pada Januari 2015 tampaknya hanya sekadar biaya hidup masyarakat kecil yang berkurang dan juga daya beli masyarakat kecil yang menurun. Ini tidak terlalu signifikan bagi masyarakat kecil dan pertumbuhan ekonomi secara global. Bagaimanapun, inflasi maupun deflasi juga terkait erat dengan nilai tukar (kurs) Rupiah. Karena pada prinsipnya ketika nilai rupiah melemah, hal itu bisa menyebabkan inflasi berkelanjutan. Sebaliknya jika kurs rupiah terlalu menguat, bisa menyebabkan deflasi berkelanjutan. Makanya dari sisi ini, nilai tukar mata uang bisa jadi sistem kontrol untuk bisa mencegah inflasi maupun deflasi yang terlalu parah.

Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia tentu akan mengundang dana asing baik portofolio maupun investasi langsung masuk ke negeri ini, dengan harapan mempercepat pertumbuhan sektor riil sehingga para pemilik bisnis, pedagang, serta pelaku bisnis di Indonesia bisa memanfaatkan relasi dengan luar negeri untuk bisa mengembangkan peluang bisnisnya.

Tinggal pilihan bagi Bank Indonesia ke depan, apakah tetap mempertahankan siklus “permainan” kurs mengambang Rupiah terhadap dolar AS atau berani memangkas suku bunga acuan (BI Rate) seperti yang dilakukan bank sentral Tiongkok untuk memacu pertumbuhan ekonomi? Ini tantangan buat Gubernur BI dan pemerintah menghadapi kondisi riil saat ini.

BERITA TERKAIT

Pangkas Regulasi Penghambat!

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

Perilaku Antikorupsi Menguat

Di tengah polemik tajam para elite soal bagaimana memberantas korupsi di dalam negeri, ada berita cukup menggembirakan justru datang dari…

Sah, Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas nama Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR dan semua…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pangkas Regulasi Penghambat!

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

Perilaku Antikorupsi Menguat

Di tengah polemik tajam para elite soal bagaimana memberantas korupsi di dalam negeri, ada berita cukup menggembirakan justru datang dari…

Sah, Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas nama Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR dan semua…