Deflasi Semu

Oleh: Shinta Dwi Nofarina

Peneliti Indef

eflasi Semu Shinta Dwi Nofarina Peneliti Indef Seperti diketahui bersama, Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap awal bulan selalu menerbitkan laporan perkembangan harga konsumen. Hasilnya cukup mengejutkan, Januari 2015 tercatat deflasi sebesar 0,24 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 2,46 persen. Namun demikian, penyumbang deflasi bukan berasal dari komponen inflasi inti seperti bahan pangan (sembako) dan kebutuhan pokok lainnya. Komponen terbesar penyumbang deflasi berasal dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,78 persen atau terkontrakti sebesar 4,04 persen (yoy). Hal itu tentu membawa angin segar bagi pemerintah pasalnya kebijakan untuk mendorong turunnya tarif angkutan umum akibat dua kali penurunan harga BBM di Januari dapat dikatakan berhasil. Sungguh pun demikian, statistik deflasi ini menimbulkan beberapa fakta yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, deflasi lebih diakibatkan adanya keberuntungan pemerintah karena harga minyak dunia yang semakin menurun sehingga memaksa pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Kedua, harga-harga riil di lapangan sepenuhnya belum menunjukkan adanya penurunan, khususnya tarif angkutan umum. Bahkan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) masih enggan menurunkan tarif angkutan umum karena harga suku cadang sudah terlanjur naik. Ketiga, harga-harga kebutuhan pokok masih mencatatkan inflasi seperti bahan makanan (0,60%), makanan jadi, minuman, dan rokok (0,65%), perumahan, air dan lisrik (0,80%) serta sandang (0,85%). Padahal, kebutuhan pokok tersebut penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Keempat, terdapat keunikan statistik inflasi yang dapat dilihat jika membandingkan antara inflasi November 2014 dan Januari 2015. Masih segar dalam ingatan, November 2014 presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM sebanyak 31 persen dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kenaikan harga itu pun mengakibatkan kenaikan ongkos angkutan umum. Sehingga inflasi sektor transport, komunikasi, dan keuangan naik 4,29 persen. Jika dibandingkan dengan deflasi Januari 2015, maka fenomenanya tidak jauh berbeda dimana deflasi disebabkan oleh penurunan tingkat harga disektor transoprtasi sebesar 4,04 persen. Artinya pola inflasi November dan deflasi Januari hanya berkutat pada hitungan sektor transportasi saja. Dengan begitu kebijakan pemerintah dianggap berhasil dalam menekan kenaikan harga yang sebelumnya telah naik akibat kenaikan harga BBM bulan November 2014. Dalam menanggapi fenomena di atas, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi mengingat fundamental inflasi masih rapuh. Menilik dari kondisi harga yang naik akibat kenaikan BBM setidaknya Januari 2015 diindikasikan masih terjadi inflasi meskipun rendah dalam kisaran 0,1 - 0,2 persen. Jika melihat data BPS dan kondisi riil yang sekarang ada di masyarakat, maka perlu dipertanyakan kredibilitas dan validitas pemerintah, khususnya BPS dalam mensurvei tingkat kenaikan harga. Hal itu dimaksudkan agar penghitungan kenaikan harga (inflasi/deflasi) menjadi lebih nyata dan tidak semu belaka.

Seperti diketahui bersama, Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap awal bulan selalu menerbitkan laporan perkembangan harga konsumen. Hasilnya cukup mengejutkan, Januari 2015 tercatat deflasi sebesar 0,24 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 2,46 persen. Namun demikian, penyumbang deflasi bukan berasal dari komponen inflasi inti seperti bahan pangan (sembako) dan kebutuhan pokok lainnya.

Komponen terbesar penyumbang deflasi berasal dari sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,78 persen atau terkontrakti sebesar 4,04 persen (yoy). Hal itu tentu membawa angin segar bagi pemerintah pasalnya kebijakan untuk mendorong turunnya tarif angkutan umum akibat dua kali penurunan harga BBM di Januari dapat dikatakan berhasil. Sungguh pun demikian, statistik deflasi ini menimbulkan beberapa fakta yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, deflasi lebih diakibatkan adanya keberuntungan pemerintah karena harga minyak dunia yang semakin menurun sehingga memaksa pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Kedua, harga-harga riil di lapangan sepenuhnya belum menunjukkan adanya penurunan, khususnya tarif angkutan umum. Bahkan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) masih enggan menurunkan tarif angkutan umum karena harga suku cadang sudah terlanjur naik.

Ketiga, harga-harga kebutuhan pokok masih mencatatkan inflasi seperti bahan makanan (0,60%), makanan jadi, minuman, dan rokok (0,65%), perumahan, air dan lisrik (0,80%) serta sandang (0,85%). Padahal, kebutuhan pokok tersebut penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Keempat, terdapat keunikan statistik inflasi yang dapat dilihat jika membandingkan antara inflasi November 2014 dan Januari 2015. Masih segar dalam ingatan, November 2014 presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM sebanyak 31 persen dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kenaikan harga itu pun mengakibatkan kenaikan ongkos angkutan umum. Sehingga inflasi sektor transport, komunikasi, dan keuangan naik 4,29 persen.

Jika dibandingkan dengan deflasi Januari 2015, maka fenomenanya tidak jauh berbeda dimana deflasi disebabkan oleh penurunan tingkat harga disektor transoprtasi sebesar 4,04 persen. Artinya pola inflasi November dan deflasi Januari hanya berkutat pada hitungan sektor transportasi saja. Dengan begitu kebijakan pemerintah dianggap berhasil dalam menekan kenaikan harga yang sebelumnya telah naik akibat kenaikan harga BBM bulan November 2014.

Dalam menanggapi fenomena di atas, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi mengingat fundamental inflasi masih rapuh. Menilik dari kondisi harga yang naik akibat kenaikan BBM setidaknya Januari 2015 diindikasikan masih terjadi inflasi meskipun rendah dalam kisaran 0,1 - 0,2 persen. Jika melihat data BPS dan kondisi riil yang sekarang ada di masyarakat, maka perlu dipertanyakan kredibilitas dan validitas pemerintah, khususnya BPS dalam mensurvei tingkat kenaikan harga. Hal itu dimaksudkan agar penghitungan kenaikan harga (inflasi/deflasi) menjadi lebih nyata dan tidak semu belaka.

BERITA TERKAIT

Februari Deflasi, BI Yakin Inflasi 2019 Dibawah Target

  NERACA Jakarta - Pergerakan harga konsumen selama Februari yang berbalik menjadi deflasi sebesar 0,08 persen menambah keyakinan bahwa inflasi…

Penurunan Tarif Angkutan Udara Pengaruhi Deflasi Palembang

Penurunan Tarif Angkutan Udara Pengaruhi Deflasi Palembang NERACA Palembang - Kota Palembang, Sumatera Selatan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24 persen…

Deflasi Bakal Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Assyifa Szami Ilman menyatakan deflasi, yang diprediksikan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Terdistorsinya Ruang Pasar yang Luas

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Ruang pasar (market space) adalah ruang "tanpa batas" secara ketika the world…

Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Allhamdulilah dalam debat terakhir capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum…

Ilusi Pertumbuhan Dua Digit

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Saat debat kelima Pilpres 2019, salah satu Paslon mengutarakan keinginan untuk memperbaiki ekonomi hingga tumbuh…