Pemerintah Butuh Rp 65 Triliun - Bangun 1 Juta Rumah

NERACA

Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapkan, pemerintah butuh mengucurkan dana Rp65 triliun dari APBN maupun pinjaman untuk merealisasikan target pembangunan rumah sebanyak 1 juta unit per tahun. Rumah tersebut bakal dibangun untuk mencukupi kebutuhan rumah layak yang saat ini mencapai 13,5 juta unit.

“Butuh Rp65 triliun untuk bangun 1 juta rumah setiap tahun.Gakgampang.APBN sekitar Rp5 triliun,” kata Sofyan di Jakarta, Selasa, (3/2).

Menurutnya, pemerintah rencanannya bakal membangun rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah atas. Khusus untuk kelas menengah bawah, ada tiga kelompok yang menjadi prioritas pemerintah untuk dibangunkan hunian yang layak seperti petani, buruh informal, dan nelayan.

“Bagaimana mereka dapat rumah. Ini harus kita kejar. Di mana bisa diletakan rumah murah itu, bagaimana DP (down payment)-nya, bagaimana mereka mencicil. Ini tidak gampang. Memang pelaksaanaan lebih sulit dari perencanaannya,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah bakal memberdayakan bantuan pinjaman dari pihak swasta, juga BUMN seperti Perumnas dan pengembang. Rumah yang dibangun pun bervariasi. Di kota besar akan dibangun hunian vertikal seperti apartemen atau rusun 20 lantai, sedangkan di daerah yang ‎masih banyak tersedia lahan akan dibangun rumah tapak.

Pada kesempatan berbeda, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakakan pemerintahan berencana melakukan perbaikan dalam pengadaan program perumahan rakyat. Selain menambah anggaran dan program subsidi bunga (FLPP), juga ada keringanan uang muka dan lainnya.

Menurut, Basuki, Kemen PU-Pera berencana menyiapkan dana Rp 10 triliun untuk sektor perumahan di 2015. Anggaran ini jauh lebih besar dari alokasi tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 4 triliun.

Dana Rp 10 triliun akan dimanfaatkan untuk merealisasikan pembangunan satu juta unit hunian selama 2015. Mencakup 100 ribu unit yang akan dibangun oleh pemerintah langsung untuk keperluan rumah khusus TNI, Polri, nelayan, dan kawasan perbatasan, dan 900 ribu unit melalui skema pembiayaan termasuk keterlibatan swasta.

Besaran anggaran Rp 10 triliun akan masuk usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. ''Bisa satu juta unit dengan uang yang ada dengan APBN,'' tutur dia.

Basuki menegaskan dari total anggaran yang akan digelontorkan pemerintah untuk membangun rumah murah, hanya 20 persen saja yang akan dialokasikan untuk pembangunan murni yang nilainya sekitar Rp 2 triliun.

''Artinya unit huniannya kita yang akan bangun. Masyarakat tinggal terima jadi. Itu hanya 20 persen anggarannya dan peruntukannya di utamakan untuk TNI, POLRI, Nelayan dan masyarakat di perbatasan,'' terangnya.

Sementara itu, sisanya Rp 8 triliun akan digelontorkan dalam bentuk bantuan pembiayaan perumahan. Dari anggaran ini diharapkan bisa terbangun 900 ribu unit rumah dengan dukungan swasta. ''Jadi masyarakat membeli hunian yang dibangun pengembang atau mereka membangun dengan biaya sendiri (rumah swadaya), pemerintah memberikan bantuan apakah itu keringanan uang muka atau keringanan cicilannya,'' pungkas Basuki. [agus]

BERITA TERKAIT

Punya Daya Saing Global, Ekspor Mainan Lampaui US$319 Juta

NERACA Jakarta – Industri mainan menjadi salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ini tercermin…

Sektor Riil - Investasi Meningkat, Pemerintah Siapkan SDM Industri Kompeten

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri.…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bank Dunia Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

      NERACA   Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia…

Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Nasional

    NERACA   Jakarta - Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di…

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…