Pemerintah Butuh Rp 65 Triliun - Bangun 1 Juta Rumah

NERACA

Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapkan, pemerintah butuh mengucurkan dana Rp65 triliun dari APBN maupun pinjaman untuk merealisasikan target pembangunan rumah sebanyak 1 juta unit per tahun. Rumah tersebut bakal dibangun untuk mencukupi kebutuhan rumah layak yang saat ini mencapai 13,5 juta unit.

“Butuh Rp65 triliun untuk bangun 1 juta rumah setiap tahun.Gakgampang.APBN sekitar Rp5 triliun,” kata Sofyan di Jakarta, Selasa, (3/2).

Menurutnya, pemerintah rencanannya bakal membangun rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah atas. Khusus untuk kelas menengah bawah, ada tiga kelompok yang menjadi prioritas pemerintah untuk dibangunkan hunian yang layak seperti petani, buruh informal, dan nelayan.

“Bagaimana mereka dapat rumah. Ini harus kita kejar. Di mana bisa diletakan rumah murah itu, bagaimana DP (down payment)-nya, bagaimana mereka mencicil. Ini tidak gampang. Memang pelaksaanaan lebih sulit dari perencanaannya,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah bakal memberdayakan bantuan pinjaman dari pihak swasta, juga BUMN seperti Perumnas dan pengembang. Rumah yang dibangun pun bervariasi. Di kota besar akan dibangun hunian vertikal seperti apartemen atau rusun 20 lantai, sedangkan di daerah yang ‎masih banyak tersedia lahan akan dibangun rumah tapak.

Pada kesempatan berbeda, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakakan pemerintahan berencana melakukan perbaikan dalam pengadaan program perumahan rakyat. Selain menambah anggaran dan program subsidi bunga (FLPP), juga ada keringanan uang muka dan lainnya.

Menurut, Basuki, Kemen PU-Pera berencana menyiapkan dana Rp 10 triliun untuk sektor perumahan di 2015. Anggaran ini jauh lebih besar dari alokasi tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 4 triliun.

Dana Rp 10 triliun akan dimanfaatkan untuk merealisasikan pembangunan satu juta unit hunian selama 2015. Mencakup 100 ribu unit yang akan dibangun oleh pemerintah langsung untuk keperluan rumah khusus TNI, Polri, nelayan, dan kawasan perbatasan, dan 900 ribu unit melalui skema pembiayaan termasuk keterlibatan swasta.

Besaran anggaran Rp 10 triliun akan masuk usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. ''Bisa satu juta unit dengan uang yang ada dengan APBN,'' tutur dia.

Basuki menegaskan dari total anggaran yang akan digelontorkan pemerintah untuk membangun rumah murah, hanya 20 persen saja yang akan dialokasikan untuk pembangunan murni yang nilainya sekitar Rp 2 triliun.

''Artinya unit huniannya kita yang akan bangun. Masyarakat tinggal terima jadi. Itu hanya 20 persen anggarannya dan peruntukannya di utamakan untuk TNI, POLRI, Nelayan dan masyarakat di perbatasan,'' terangnya.

Sementara itu, sisanya Rp 8 triliun akan digelontorkan dalam bentuk bantuan pembiayaan perumahan. Dari anggaran ini diharapkan bisa terbangun 900 ribu unit rumah dengan dukungan swasta. ''Jadi masyarakat membeli hunian yang dibangun pengembang atau mereka membangun dengan biaya sendiri (rumah swadaya), pemerintah memberikan bantuan apakah itu keringanan uang muka atau keringanan cicilannya,'' pungkas Basuki. [agus]

BERITA TERKAIT

Butuh Kenyamanan, Hidupkan Lagi KRL Ekspres

Kami sudah 20 tahun naik KRL Commuterline, ternyata sampai sekarang masih amburadul kondisinya. Faktanya setiap hari kepadatan KRL sudah di…

Bangun Pelabuhan Selaru - PTK dan SBI Gandeng Perusda Panca Karya

NERACA Jakarta – Dukung pembangunan infrastruktur, Pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai anak usah PT Pertamina bersama-sama Soletanche Bachy International (SBI)…

Luncurkan Transaksi GOFX - BKDI Incar Transaksi US$ 200 Juta Perhari

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan transaksi industri bursa berjangka, Indonesia Commodity & Derevatives Exchange (ICDX) atau PT Bursa Komiditi Derivatif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Cara Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan 9%

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap pada akhir tahun 2019 angka persentase kemiskinan di…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…