NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong kepada para pengusaha Jepang untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia atau bermitra bisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sambutannya menerima kunjungan Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2).

Pada kesempatan tersebut, Menperin didampingi para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para delegasi JCCI dari berbagai sektor industri yang dipimpin Mr. Akio Mimura sebagai Ketua Japan Chamber of Commerce and Industry /JCCI.

“Pemerintah Indonesia saat ini memiliki komitmen kuat dalam reformasi dan meningkatkan iklim usaha. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang progresif dan lebih tangguh, terutama dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat melanjutkan pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan muncul sebagai negara berpenghasilan menengah, ditambah sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia disamping India dan Republik Rakyat Tiongkok,” tegas Menperin.

Dapat disampaikan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar US$ 846 milyar dan populasi sebanyak 240 juta, Indonesia merupakan ekonomi dan pasar terbesar di Asia Tenggara. Perluasan ekonomi di masa mendatang diharapkan akan lebih mencapai pertumbuhan yang signifikan mengingat PDB per kapita diperkirakan akan bertumbuh empat kali lipat pada tahun 2020.

Sementara itu, selama kuartal pertama hingga ketiga pada tahun 2014, investasi Jepang di Indonesia tercatat sebesar US$ 2,04 milyar. Angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi kedua dari Singapura yang menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$ 4,89 milyar pada periode yang sama. Terkait sektor industri, investasi tertinggi Jepang di Indonesia adalah Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain dan Industri Logam dengan nilai investasi sebesar US$ 880,6 juta, dan Industri Mesin & Elektronik dengan nilai investasi sebesar US$ 384,5 juta.

Menperin menegaskan, salah satu program Presiden RI Joko Widodo adalah pengembangan sektor maritim. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung program tersebut, Indonesia masih membutuhkan banyak kapal dalam berbagai jenis. Hal tersebut membuka luas kesempatan bisnis di sektor maritim seperti industri galangan kapal, infrastruktur, dan lainnya. “Mempertimbangkan kemampuan Jepang di sektor tersebut, kami mengundang para pengusaha Jepang untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor maritim di Indonesia”.

Selanjutnya, beberapa point lain yang dibahas dalam pertemuan dengan JCCI, diantaranya mengenai penetapan kenaikan upah buruh, pelaksanaan program P3DN, pengembangan kawasan industri, konservasi energi, transfer teknologi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Menperin mengharapkan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menjaga hubungan baik kedua negara, tetapi juga dapat membangun kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam hubungan bisnis Indonesia-Jepang.

Sebelumnya, Dirjen Kerjasama Industri Internasional (KII) Agus Tjahajana, mengatakan, dalam upaya pengembangan industri nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama internasional di bidang industri. Kerjasama tersebut ditujukan untuk pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas industri, dan peningkatan investasi.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen KII Kemenperin didampingi Sesditjen KII Riris Marhadi, Direktur KII Wilayah II dan Regional Restu Yuni Widayati, Direktur Ketahanan Industri Dharma Budi, serta Direktur KII Wilayah I dan Multilateral Anastasius Riyanto.

Di era perdagangan bebas seperti saat ini, peningkatan daya saing menjadi salah satu kunci ketahanan industri nasional. Sementara itu, untuk mengukur daya saing industri nasional, salah satu indikator yang dipakai adalah indeks Revealed Comparative Advantages (RCA). Pada tahun 2015, diperkirakan dari 5017 produk, terdapat 1122 produk berdaya saing kuat, dimana sebanyak 929 atau  82,79% merupakan produk industri. Sementara itu, pada tahun 2020, diprediksi total produk Indonesia yang berdaya saing kuat sebanyak 1141 produk, dimana 946 produk atau 82,90% merupakan produk industri.

Perkiraan RCA tahun 2015 dan 2020 yang dihitung berdasarkan perkiraan pertumbuhan industri di tahun tersebut, daya saing produk industri Indonesia masih berada dibawah negara Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Produk industri Indonesia yang berdaya saing sekitar 22,15%, sedangkan Singapura (41,95%) dan Thailand (38,78%).

Oleh karena itu, salah satu kerjasama internasional di bidang industri yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah adalah pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.