NERACA
Jakarta---Rencana Sensus Pajak Nasional (SPN) yang berlangsung akhir September 2011 seharus lebih memprioritaskan kepada orang pribadi (OP) ketimbang perusahaan atau badan. Masalah potensinya lebih besar terkait masalah perpajakan ini adalah pada orang pribadi karena banyak sumber keuangannya. "Sekarang masalahnya mana dulu dilaksanakan, potensi yang besar yang digali harusnya pribadi dulu, karena banyak sumber keuangan. Kalau perusahaan sudah ada yang audit," kata ekonom UGM, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,13/9
Sementara itu, Dirjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, orang pribadi juga menjadi target sensus. Namun Fuad mengatakan, pihaknya tidak memfokuskan Wajib Pajak (WP) mana yang akan disensus terlebih dahulu. "Nggak hanya badan, OP kalau yang kita punya datanya kita datangin,” ungkapnya
Namun Fuad mengaku tentu tak bisa menentukan mana yang lebih dikejar lebih dahulu. Karena baik pajak orang pribadi dan pajak badan (lembaga) sama-sama penting. “Jadi susah kita bilang mana duluan, apakah badan, apakah OP. Tapi kan yang paling cepat kelihatan adalah tempat usaha," jelas Fuad.
Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya mengaku tidak mempunyai data wajib pajak orang pribadi yang akurat. "Saya mana punya data Anda. Padahal ada kerahasaian bank selama ini, di negara lain, di Amerika bisa mudah sekali mendapatkan data-data finansial orang dari perbankan, sementara kita belum bisa," tuturnya.
Padahal, lanjutnya, data yang paling akurat tentang kondisi keuangan seseorang itu adalah perbankan, karena semua orang melakukan dengan transaksi perbankan.
Mantan Kepala Bapepam LK ini menambahkan Sensus Pajak Nasional (SPN) bukan ajang menakuti atau menekan masyarakat. "Bukan getokin orang, sensus pajak ini kan selain pendataan,ini juga membantu dan mengimbau masyarakat, serta memberikan informasi mengenai pajak," ujarnya
Menurut Fuad, sensus pajak yang dilakukan nanti lebih untuk meng-update data, meperbaiki data dirjen pajak. Fuad juga menambahkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga akan memeriksa masyarakat. "Kalau engga mau kena sanksi, buru-buru aja bayar pajak, masyrakat bayar pajak aja, sebelum di sensus ini." Tambahnya
Lebih jauh dia mengatakan, tidak akan melakukannya secara tiba-tiba, melainkan akan diberi tahu dulu sebelum melakukan sensus. "Misalnya kita akan kasih tahu pengelola ITC, kasih tahulah, enggak ada gebrakan, normal aja, orang aja siap-siap," Pungkasnya
Sebelumnya, Fuad mengungkapkan, SPN akan menjadi titik tolak bagi penerimaan perpajakan senilai Rp1.000 triliun pada RAPBN 2012. Menurut Fuad, dengan adanya SPN maka akan terdapat intensifikasi dan ekstensifikasi. Dia melanjutkan, saat ini ekstensifikasi yang dirasa kurang akan menjadi sasaran.
SPN ini dilakukan melalui ekstensifikasi, yakni menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum terpajaki, serta intensifikasi yaitu optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki. **cahyo
UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace NERACA Jateng - Dalam rangka program Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi…
Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…
RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…
Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…
RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…
BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…