Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para bupati dan wali kota di Istana Bogor, ternyata lebih didominasi pembahasan masalah ekonomi ketimbang politik. Jokowi sangat menyadari pentingnya peran para pejabat daerah, dalam upayanya mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Jokowi berusaha meyakinkan para pejabat daerah, bahwa tahun ini kita bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan tahun lalu tidak sesuai target, hanya 5,1 persen. Namun, tahun ini dalam APBN-P dipatok angka pertumbuhan 5,8 persen. “Target pertumbuhan ekonomi pada 2015 antara 5,6-5,8 persen. Ini adalah target yang pesimistis juga tidak, optimistis juga tidak,” ucap Jokowi di depan para bupati dan wali kota se-Indonesia.

Target tersebut telah dikalkulasikan dengan matang dan bisa dicapai, asal dua faktor terpenuhi. “Pertama, penyerapan anggaran harus di atas 90 persen semua kabupaten, kemudian provinsi, dan nasional. Kedua, investasi di daerah harus didorong agar terus masuk,” katanya. Belanja pemerintah dan investasi memang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan DPR masih membahas APBN-P 2015 yang disusun dengan beberapa asumsi baru, terutama karena anjloknya harga minyak. Pemerintah berhasil menghemat subsidi, namun penerimaan negara juga berkurang karena harga minyak turun serta pajak yang masih sulit digenjot.

Kali ini, pemerintahan Jokowi terlihat cukup optimistis dengan target yang dinilai sangat realistis itu meskipun sejumlah lembaga keuangan yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan sampai 5,8 persen. “Ini adalah sebuah target yang pesimistis tidak, tapi terlalu optimistis juga tidak,” imbuh Jokowi. Dia yakin target itu bisa terpenuhi asalkan dua hal di atas bisa dilakukan. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah terus berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi optimal tahun ini dan membuat nilai tukar rupiah lebih stabil. Bank sentral mengusulkan pertumbuhan ekonomi di renta 5,4–5,8 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yakni global dan domestik

. 
Di tataran global ada kejutan kembar (twin shock), yakni harga minyak dunia turun dari 113 dollar AS per barel menjadi di bawah 50 dollar AS per barel. Kedua, era perbaikan ekonomi Amerika Serikat sebagai mesin tunggal pertumbuhan sejagat. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok belum menunjukkan perbaikan. Tiongkok, yang selama 10 tahun terakhir mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 10 persen, pada 2014 hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di level 7,4 persen. Bahkan, World Economic Outlook 2015 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2015 lebih rendah atau di bawah 7 persen. Hal ini seiring dengan melemahnya harga komoditas dunia. Sedangkan di level domestik, ada defisit kembar (twin deficit) yang akan menjadi tantangan Indonesia. Pertama, defisit transaksi berjalan (CAD) dan kedua adalah defisit fiskal. Menurut BI, meski pada 2015 masih akan terjadi defisit pada neraca transaksi berjalan, penyebabnya sudah berbeda dari tiga tahun lalu.

Utang

APBN kita tidak bisa ekspansif karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang serta belanja pegawai. Dengan kualitas belanja yang rendah, pemerintah sulit melakukan penghematan sehingga anggaran dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan pegawai yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Apalagi, kegiatan tersebut selama ini banyak dilakukan di hotel-hotel sehingga menjadi pos pengeluaran yang sangat besar. Itu sebabnya pemerintah kemudian mengeluarkan larangan pertemuan pegawai negeri di hotel-hotel, mengingat fasilitas gedung dan balai pertemuan pemerintah cukup memadai. 

Kebijakan tersebut bagus demi penghematan anggaran negara, namun ternyata menjadi pukulan telak bagi bisnis perhotelan, termasuk perbankan yang membiayai pembangunan hotel-hotel baru. Kebijakan seperti itu tentu populer, seperti halnya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dua kali dilakukan Jokowi dalam sebulan terakhir. Selain itu, penurunan harga elpiji dan semen. Penurunan harga itu tentu sangat diterima masyarakat. Namun, masih harus diperhitungkan bagaimana dampaknya terhadap BUMN bersangkutan. Ini karena tahun lalu saja, misalnya, PT Pertamina mengaku rugi Rp 6 triliun dari bisnis elpiji 12 kg, sebelum harganya justru harus diturunkan. Jokowi tampaknya sedang mencari terobosan untuk secara jangka pendek bisa menggairahkan kegiatan usaha menengah dan kecil, sekalipun kurang menguntungkan bagi sektor formal skala besar. 

Kebijakannya menurunkan harga semen, misalnya, tidak menguntungkan produsen, tapi bisa menggairahkan bisnis properti dan pembangunan infrastruktur. Menggairahkan usaha menengah dan kecil memang bisa menjadi pilihan karena pengaruhnya cukup besar terhadap perekonomian. Kita tak pernah melupakan betapa sektor infomal berfungsi menjadi penyangga pertumbuhan ketika ekonomi mengalami krisis pada 1998. Ketika itu, sektor formal dan usaha besar jatuh bergelimpangan, namun ekonomi tetap berjalan karena peran sektor informal dan UMKM. Kini hampir semua pengamat dan lembaga-lembaga penelitian, memperkirakan pelambatan ekonomi tahun ini, bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mengoreksi ramalan pertumbuhannya. 

Perekonomian global tahun ini semula diperkirakan IMF bisa tumbuh 3,8 persen, namun kini diturunkan menjadi hanya 3,5 persen. Para eksekutif bisnis yang sedang berkumpul di Davos, Swiss, juga menyuarakan sikap pesimistis terhadap prospek bisnis tahun ini. Kita di Indonesia masih memiliki kepercayaan tinggi bahwa keadaan akan membaik, terutama setelah pemerintahan Jokowi memegang kendali. Momentum ini sebenarnya harus digunakan secara sangat bijaksana untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Betapa pun sulitnya keadaan yang dihadapi, dunia usaha dan seluruh komponen yang ada diharapkan tetap mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemulihan ekonomi yang ditempuh pemerintah.

Namun, pemerintah harus menempuh sikap lebih terbuka untuk senantiasa menjelaskan masalah yang dihadapi, agar masyarakat memahami persoalan dengan baik. Termasuk mengenai defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang terus terjadi, soal jumlah utang luar negeri yang terus membengkak, kemerosotan nilai tukar rupiah, kemampuan menghadapi MEA dan sebagainya. Lebih baik dijelaskan secara terbuka dan jujur ketimbang menutupinya, yang hanya menimbulkan spekulasi. Kita memahami pemerintah tidak mudah mencapai target dan sasaran APBN-P, terutama pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Namun, optimisme Jokowi bisa menjadi pemacu semua elemen, pemerintah dan masyarakat, memandang sasaran yang sama. 

Bila pemerintah pusat dan daerah mampu segaris kebijakan dalam menutup kebocoran, melonggarkan birokrasi, mempermudah perizinan dan pelayanan, kesulitan sebesar apa pun bisa diatasi. Ekonomi juga akan tumbuh dengan baik. Selain itu, pemerintah harus belajar dari kesalahan orientasi pemerintahan sebelumnya yang gemar memburu target angka pertumbuhan demi pencitraan, tapi melupakan kualitas pertumbuhan. Mumpung sudah ada keberuntungan yang berpihak padanya, Jokowi dan tim ekonomi semestinya tidak boleh terjebak dalam paradigma lama yang hanya mengejar pertumbuhan semu. (analisadaily.com)