Pajak 10 Persen Untuk Pelaku e-Commerce

Wacanakan kebijakan pajak segala transaksi di dalam bisnis online atau e-Commerce oleh pemerintah memang masih terus dibahas. Nantinya para pebisnis e-commerce dan over-the-top (OTT) seperti Facebook, Google, dan sejenisnya akan kena pajak ketika melakukan transaksi di layanannya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro memastikan kebijakan pajak belanja online atau e-Commerce nantinya tidak akan membunuh industri online. Bambang mengungkapkan, selama ini yang menikmati hasil konten online tersebut bukan di Indonesia, melainkan para pemilik situs yang berada di luar negara.

Masalahnya, Indonesia yang bayar, sementara provider atau penyedia konten seperti YouTube dan Google tidak bayar. Kita malah pasang di mereka. Jadi, sekarang kita mau membuat sama antara di luar dan dalam, ungkap Bambang dalam sesi ngobrol santai di Kedai Read & Eat, Pasar Santa, Jakarta, Minggu.

Karena itu, pihaknya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan melakukan kerjasama dalam menerapkan kebijakan pajak e-Commerce. Namun, dikatakannya, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, para pelaku e-Commerce harus berstatus Badan Usaha dulu yang memiliki NPWP. Nantinya, kalau jadi diterapkan, setiap pemilik belanja online akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Bambang juga menambahkan bahwa untuk saat ini sendiri, hal ini masih belum bisa untuk dilakukan. Kita menunggu dari Kementerian Kominfo dulu untuk mengeluarkan regulasi (tentang pajak belanja online). Pokoknya, kita sudah sepakat mengenai pajak belanja online dengan Kementerian Kominfo.

Menurutnya, siapa pun yang akan memasang iklan di online, baik di youtube ataupun di google akan kena pajak 10 persen. “Sekarang kan nggak bisa, mau dikenain pajak ke siapa?,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tengah mendiskusikan masalah ini bersama Kementerian Keuangan untuk mematangkan pengenaan pajak transaksi online di Indonesia.

Nanti tidak hanya e-commerce yang kena pajak, tetapi juga OTT yang model bisnisnya menawarkan slot iklan dan lainnya, asal ada transaksi kita kenakan pajak, kata Rudiantara pekan lalu.

Ada dua pendekatan yang akan diambil pemerintah dalam menata bisnis OTT asing di Indonesia, yaitu melalui jalur regulasi dan pendekatan bisnis.

Saya sudah berbicara langsung dengan sejumlah OTT global agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Kita tanya mereka butuh apa, kalau masih di dalam wewenang Kementerian Kominfo, akan kita Bantu, kata Rudiantara

BERITA TERKAIT

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerima penghargaan…

Alokasikan Capex Rp 15,1 Triliun - Telkom Kebut Perluasan Jaringan Untuk 4G

NERACA Jakarta – Perluas jaringan pelayanan 4G di seluruh Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) fokus mengejar realisasi belanja…

Investree Dorong Pemberdayaan E-Commerce

Mendekatkan diri kepada masyarakat, pionir fintech-marketplace lending di Indonesia, Investree (PT Investree Radhika Jaya) hadir di acara Pasar idEA selama…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Pemerintah Hentikan Sementara Penjual Kartu Perdana Arab Saudi

Musim haji benar-benar dimanfaatkan oleh operator asal Saudi Arabia, Zain. Mereka memanfaatkan momen tahunan tersebut dengan menjual layanan kepada calon…

Acer Luncurkan Laptop Predator Helios 700 dan Nitro 7

Acer baru saja meluncurkan jajaran laptop gaming terbaru dan powerful, yakni Predator Helios 700, laptop gaming yang selain dilengkapi dengan…

Canon Resmi Perkenalkan Printer Terbarunya

Canon melalui PT Datascrip selaku distributor resmi di Indonesia resmi memperkenalkan deretan printer terbaru untuk pasar Tanah Air. Kali ini,…