Pajak 10 Persen Untuk Pelaku e-Commerce

Wacanakan kebijakan pajak segala transaksi di dalam bisnis online atau e-Commerce oleh pemerintah memang masih terus dibahas. Nantinya para pebisnis e-commerce dan over-the-top (OTT) seperti Facebook, Google, dan sejenisnya akan kena pajak ketika melakukan transaksi di layanannya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro memastikan kebijakan pajak belanja online atau e-Commerce nantinya tidak akan membunuh industri online. Bambang mengungkapkan, selama ini yang menikmati hasil konten online tersebut bukan di Indonesia, melainkan para pemilik situs yang berada di luar negara.

Masalahnya, Indonesia yang bayar, sementara provider atau penyedia konten seperti YouTube dan Google tidak bayar. Kita malah pasang di mereka. Jadi, sekarang kita mau membuat sama antara di luar dan dalam, ungkap Bambang dalam sesi ngobrol santai di Kedai Read & Eat, Pasar Santa, Jakarta, Minggu.

Karena itu, pihaknya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan melakukan kerjasama dalam menerapkan kebijakan pajak e-Commerce. Namun, dikatakannya, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, para pelaku e-Commerce harus berstatus Badan Usaha dulu yang memiliki NPWP. Nantinya, kalau jadi diterapkan, setiap pemilik belanja online akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Bambang juga menambahkan bahwa untuk saat ini sendiri, hal ini masih belum bisa untuk dilakukan. Kita menunggu dari Kementerian Kominfo dulu untuk mengeluarkan regulasi (tentang pajak belanja online). Pokoknya, kita sudah sepakat mengenai pajak belanja online dengan Kementerian Kominfo.

Menurutnya, siapa pun yang akan memasang iklan di online, baik di youtube ataupun di google akan kena pajak 10 persen. “Sekarang kan nggak bisa, mau dikenain pajak ke siapa?,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tengah mendiskusikan masalah ini bersama Kementerian Keuangan untuk mematangkan pengenaan pajak transaksi online di Indonesia.

Nanti tidak hanya e-commerce yang kena pajak, tetapi juga OTT yang model bisnisnya menawarkan slot iklan dan lainnya, asal ada transaksi kita kenakan pajak, kata Rudiantara pekan lalu.

Ada dua pendekatan yang akan diambil pemerintah dalam menata bisnis OTT asing di Indonesia, yaitu melalui jalur regulasi dan pendekatan bisnis.

Saya sudah berbicara langsung dengan sejumlah OTT global agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Kita tanya mereka butuh apa, kalau masih di dalam wewenang Kementerian Kominfo, akan kita Bantu, kata Rudiantara

BERITA TERKAIT

Data BPS - Ekspor Industri Pengolahan Turun 6,92 Persen di Desember 2018

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen jika dibandingkan…

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan masih diperlukan…

Kejar Pertumbuhan Target Emiten - BEI Bidik Debitur Bank Besar Untuk IPO

NERACA Jakarta – Dikejar target emiten tahun ini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 100 emiten, mendorong PT Bursa Efek…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Oppo R17 Pro Resmi Diluncurkan

Oppo akhirnya resmi memperkenalkan smartphone perdananya yang rilis tahun ini untuk pasar Indonesia, yakni R17 Pro. Sesuai namanya, smartphone ini…

Siap-Siap Smartphone Generasi 5G Bakal Bermunculan di Tahun 2019

Pembuat chip asal Amerika, Qualcomm, mengumumkan bahwa lebih dari 30 perangkat 5G, yang sebagian besar adalah smartphone, akan meluncur pada…

Asus Keluarkan Produk Laptop Khusus UKM

Di akhir tahun 2018, ASUS memperkenalkan produk laptop teranyarnya ASUSPRO P1440U, sebuah laptop baru yang dirancang khusus untuk pelaku usaha…