KPPU dan KPK Usut Tender Minyak ISC Pertamina

NERACA

Jakarta - Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bersatu BUMN meminta KPK dan Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan memeriksa proses tender crude oil Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang dilakukan secara tertutup. Target pemberantasan mafia migas oleh pemerintahan Jokowi- JK akan gagal, karena selama ini hanya mengganti kartel mafia migas saja.

"Karena sistemnya sama saja, hanya berbeda pada vehicle yang digunakan. Kalau sebelumnya tender impor pengadaan minyak dilakukan di luar negeri (Singapura oleh Petral), sekarang di dalam negeri oleh ISC Pertamina," kata Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Tri Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/2).

Menurut Tri, hal itu tercermin dari tertutupnya proses tender pembelian crude oil oleh ISC Pertamina, serta perlakuan diskriminasi terhadap peserta tender yang ditenggarai karena adanya persekongkolan untuk memenangkan pihak tertentu."Jika seperti ini yang terjadi di ISC, maka negara dan rakyat akan dirugikan trilyunan rupiah lagi," ujar dia.

Dia pun menduga ada kejanggalan dalam proses tender impor minyak mentah ISC-Pertamina pimpinan Daniel Purba. Sebab tender tersebut dimenangkan oleh trader yang bukan National Oil Company (NOC), bahkan trader itu tidak mengajukan penawaran harga terendah.

Tri juga menjelaskan, impor crude oil itu akan diolah menjadi BBM premium dan solar yang masih disubsidi pemerintah."Artinya ada pengunaan dana yang berasal dari APBN untuk membeli crude oil tersebut," imbuh dia.

Oleh karena itu proses tender crude oil ISC Pertamina yang memenangkan Sonagol EP, menurut Tri jelas melanggar Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta melanggar Permeneg BUMN No.5 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BUMN."Di dalam Kepres dan Kemeneg itu juga disebutkan pentingnya aspek transparan dan perlakuan adil kepada semua peserta tender," ungkap Tri.

Kemudian Tri menyinggung penunjukan langsung Sonangol EP yang pada November 2014 lalu Sonangol EP dan Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola EP telah membuat MoU dengan Presiden Jokowi terkait ekspor minyaknya ke Indonesia."Ada kebohongan publik disini, padahal informasi awal yang disampaikan kepada publik akan ada diskon khusus. Tapi kenyataannya skema yang digunakan tetap B to B, bukannya G to G," tutur dia.

Karena itu FSP BUMN Bersatu, kata Tri, menenggarai ada ketidakberesan dalam proses tender pengadaan minyak mentah oleh ISC Pertamina yang memenangkan Sonangol EP dan berpotensi merugikan negara."Karena itu kami FSP BUMN mendesak KPPU untuk memeriksa dugaan persekongkolan tender antara Sonagol EP dengan ISC yang diduga diprakasai Surya Paloh. Selain itu Kejaksaan Agung dan KPK harus segera menyelidiki persekongkolan pengadaan crude oil ISC dan Sonangol yang disinyalir adanya bagian fee gelap kepada oknum di ISC," tambah dia.

Sementara itu, Pengamat Energi dari Reforminer, Komaidi Notonegoro mempertanyakan proses tender perdana 'Crude Oil' ISC-Pertamina yang terkesan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Dia pun menyatakan ISC Pertamina memberikan contoh yang buruk.Semangatnya harus terbuka. Kepada publik juga harus terbuka," kata Komaidi.

Jika keadaannya seperti itu, lanjut Komaidi, dia menganggap kinerja ISC-Pertamina tidak lebih baik dari Petral. Menurutnya, Petral bisa lebih terbuka saat melakukan proses tender. Jika ISC-Pertamina melakukan tender terbuka, kata dia, seharusnya diumumkan di media massa atau paling tidak di website khusus yang menyebutkan ada pengerjaan tender dengan spesifikasi yang lengkap. "Kalau keadaannya seperti itu, ISC-Pertamina tidak lebih baik dari Petral," tegas dia.

Perlu diketahui, proses tender perdana 'Crude Oil' ISC-Pertamina di bawah pimpinan Daniel Purba dilakukan pada 27 Januari lalu. Tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri periode April 2015. Setidaknya ada dua jenis minyak mentah sebanyak empat juta barel yang ditenderkan ISC-Pertamina, yakni minyak dari Azeri - Azerbaijan dan Qua Iboe/bonny light -Nigeria, informasi yang beredar ada peserta tender yang bukan NOC dimenangkan meskipun tidak memiliki penawaran terendah. mohar

BERITA TERKAIT

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Atasi Defisit, Perjanjian Dagang Perlu Digalakkan

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan dan perundingan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan…

SAAT INI ADA 11 MASKAPAI NASIONAL MEGAP-MEGAP - INACA Minta Pemerintah Proteksi Maskapai Domestik

Jakarta-Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang juga menjabat Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara, meminta pemerintah memproteksi maskapai nasional…

Sempat Diprotes, Jualan Online Tak Wajib Miliki NPWP

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasa "e-commerce" yang berjualan melalui platform…