Pemerintah Jokowi Lemah, Takluk Pada Freeport

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lemah lantaran tunduk pada keinginan PT Freeport Indonesia yang tak mau membangun pengolah bahan mentah di Papua. Padahal pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap PT Freeport Indonesia. Sebab Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat banyak dimana menjadi incaran bagi perusahaan tambang di seluruh dunia.

Pengamat ekonomi Agus Tony Poputra mengatakan seharusnya pemerintah berani menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Langkah penolakan tersebut dinilai sebagai wujud ketegasan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan perusahaan tambang. Pemerintah saat ini dinilai sangat lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport.

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan larangan ekspor bahan tambang mentah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013. Dampak dari kebijakan pemerintah banyak perusahaan tambang yang menghentikan kegiatannya dan menjadi dorongan bagi beberapa perusahaan untuk membangun pabrik smelter agar dapat mengekspor produk lanjutan.

Agus juga menjelaskan ekspor bahan mentah sangat merugikan Indonesia, selain kehilangan peluang lapangan kerja tambahan, kerugian ekonomi lain juga sangat besar. Nilai produk sampingan dari proses lanjutan bahan tambang banyak yang bernilai tinggi namun disisi lain nilai ekspor bahan mentah tambah umumnya memiliki harga yang rendah.

"Penerimaan negara lewat pajak dan royalti relatif rendah dan negara lain menikmati nilai tambah dari proses lanjutan serta produk sampingan," kata dia di Jakarta, Jumat (30/1).

Dia menjelaskan dalam konteks pertambangan, sesungguhnya pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang. Menurut Agus, sifat tambang umumnya bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang. "Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang," ujar dia.

Kemudian dia juga mendesak pemerintah mengkaji kembali rencana pembangunan pabrik smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pasalnya, selama ini industrialisasi selalu terpusat di pulau Jawa, sehingga pembangunan smelter Freeport di Gresik justru tak mendukung pemerataan pembangunan, malah memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Dia pun mengatakan pemerintah harus melihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Sebab, keadilan nilai tambah tidak sekedar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri. Namun juga antar daerah di Indonesia. Agus menambahkan, selama ini pengolahan terkonsentrasi hanya di pulau Jawa dan nilai tambahnya juga hanya dinikmati di pulau Jawa.

Sementara, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari bahan mentah. Menurutnya jika pembangunan smelter di pulau Jawa maka akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah terkait limbahnya, mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang terpadat. "Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia," kata Agus.

Sementara itu, pengamat energi dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengaku tidak yakin Freeport akan membangun pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur. Dia menilai sangat aneh jika investasi jangka panjang Rp25 triliun akan dibangun diatas tanah sawah. Menurutnya sangat tidak masuk lahan yang akan dibangun adalah lahan PT Semen Gresik seluas 80 hektar (ha) dengan sewa Rp80 miliar per tahun.

Dia meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk lebih tegas kepada Freeport agar Freeport tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Ferdinand, Freeport harus bermanfaat bagi Indonesia dan bukan hanya bermanfaat bagi Amerika yang mendapat untung besar. mohar

BERITA TERKAIT

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASUKNYA SRI MULYANI DAN PRABOWO KE DALAM KABINET JOKOWI II - Ekonom: Sinyal Positif bagi Dunia Usaha di Dalam Negeri

Jakarta-Kalangan ekonom menilai masuknya figur Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo dalam Pemerintahan Jokowi II memberikan sinyal positif bagi dunia usaha,…

Menteri Terpilih Diminta Tak Rangkap Jabatan

NERACA Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta menteri baru Kabinet…

PENGEMUDI OJOL ANCAM DEMO TERKAIT NADIEM - Menko Ekonomi Diminta Hapus Ego Sektoral

Jakarta-Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti orang yang menduduki jabatan Menteri Koordinator…