Pemerintah Jokowi Lemah, Takluk Pada Freeport

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lemah lantaran tunduk pada keinginan PT Freeport Indonesia yang tak mau membangun pengolah bahan mentah di Papua. Padahal pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap PT Freeport Indonesia. Sebab Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat banyak dimana menjadi incaran bagi perusahaan tambang di seluruh dunia.

Pengamat ekonomi Agus Tony Poputra mengatakan seharusnya pemerintah berani menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Langkah penolakan tersebut dinilai sebagai wujud ketegasan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan perusahaan tambang. Pemerintah saat ini dinilai sangat lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport.

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan larangan ekspor bahan tambang mentah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013. Dampak dari kebijakan pemerintah banyak perusahaan tambang yang menghentikan kegiatannya dan menjadi dorongan bagi beberapa perusahaan untuk membangun pabrik smelter agar dapat mengekspor produk lanjutan.

Agus juga menjelaskan ekspor bahan mentah sangat merugikan Indonesia, selain kehilangan peluang lapangan kerja tambahan, kerugian ekonomi lain juga sangat besar. Nilai produk sampingan dari proses lanjutan bahan tambang banyak yang bernilai tinggi namun disisi lain nilai ekspor bahan mentah tambah umumnya memiliki harga yang rendah.

"Penerimaan negara lewat pajak dan royalti relatif rendah dan negara lain menikmati nilai tambah dari proses lanjutan serta produk sampingan," kata dia di Jakarta, Jumat (30/1).

Dia menjelaskan dalam konteks pertambangan, sesungguhnya pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang. Menurut Agus, sifat tambang umumnya bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang. "Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang," ujar dia.

Kemudian dia juga mendesak pemerintah mengkaji kembali rencana pembangunan pabrik smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pasalnya, selama ini industrialisasi selalu terpusat di pulau Jawa, sehingga pembangunan smelter Freeport di Gresik justru tak mendukung pemerataan pembangunan, malah memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Dia pun mengatakan pemerintah harus melihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Sebab, keadilan nilai tambah tidak sekedar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri. Namun juga antar daerah di Indonesia. Agus menambahkan, selama ini pengolahan terkonsentrasi hanya di pulau Jawa dan nilai tambahnya juga hanya dinikmati di pulau Jawa.

Sementara, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari bahan mentah. Menurutnya jika pembangunan smelter di pulau Jawa maka akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah terkait limbahnya, mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang terpadat. "Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia," kata Agus.

Sementara itu, pengamat energi dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengaku tidak yakin Freeport akan membangun pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur. Dia menilai sangat aneh jika investasi jangka panjang Rp25 triliun akan dibangun diatas tanah sawah. Menurutnya sangat tidak masuk lahan yang akan dibangun adalah lahan PT Semen Gresik seluas 80 hektar (ha) dengan sewa Rp80 miliar per tahun.

Dia meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk lebih tegas kepada Freeport agar Freeport tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Ferdinand, Freeport harus bermanfaat bagi Indonesia dan bukan hanya bermanfaat bagi Amerika yang mendapat untung besar. mohar

BERITA TERKAIT

Kenali Gejala Gangguan Mental pada Anak

Gangguan kesehatan mental mulai menyerang anak-anak. Tanpa disadari, banyak di antara anak-anak penderita gangguan kesehatan mental, tidak mendapat bantuan dan…

Wisuda Siswa Magang, DNA Initative Tingkatkan Transfer of Technology pada Siswa SMK

Wisuda Siswa Magang, DNA Initative Tingkatkan Transfer of Technology pada Siswa SMK NERACA Tangerang - Bertempat di 10NZ Place Alam…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Meski Impor Gula Naik 216%, NPI Surplus US$0,33 Miliar

NERACA Jakarta- Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) Februari 2019 surplus sebesar US$ 0,33 miliar, impor…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Ditjen Pajak Lacak WP Nasabah di 94 Negara - KEMENKEU SIAP PANGKAS FORM LAPORAN SPT 2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan bisa melacak data wajib pajak (WP) yang menjadi nasabah jasa keuangan luar negeri di 94 negara.…