Pemerintah Jokowi Lemah, Takluk Pada Freeport

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lemah lantaran tunduk pada keinginan PT Freeport Indonesia yang tak mau membangun pengolah bahan mentah di Papua. Padahal pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap PT Freeport Indonesia. Sebab Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat banyak dimana menjadi incaran bagi perusahaan tambang di seluruh dunia.

Pengamat ekonomi Agus Tony Poputra mengatakan seharusnya pemerintah berani menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Langkah penolakan tersebut dinilai sebagai wujud ketegasan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan perusahaan tambang. Pemerintah saat ini dinilai sangat lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport.

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan larangan ekspor bahan tambang mentah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013. Dampak dari kebijakan pemerintah banyak perusahaan tambang yang menghentikan kegiatannya dan menjadi dorongan bagi beberapa perusahaan untuk membangun pabrik smelter agar dapat mengekspor produk lanjutan.

Agus juga menjelaskan ekspor bahan mentah sangat merugikan Indonesia, selain kehilangan peluang lapangan kerja tambahan, kerugian ekonomi lain juga sangat besar. Nilai produk sampingan dari proses lanjutan bahan tambang banyak yang bernilai tinggi namun disisi lain nilai ekspor bahan mentah tambah umumnya memiliki harga yang rendah.

"Penerimaan negara lewat pajak dan royalti relatif rendah dan negara lain menikmati nilai tambah dari proses lanjutan serta produk sampingan," kata dia di Jakarta, Jumat (30/1).

Dia menjelaskan dalam konteks pertambangan, sesungguhnya pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang. Menurut Agus, sifat tambang umumnya bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang. "Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang," ujar dia.

Kemudian dia juga mendesak pemerintah mengkaji kembali rencana pembangunan pabrik smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pasalnya, selama ini industrialisasi selalu terpusat di pulau Jawa, sehingga pembangunan smelter Freeport di Gresik justru tak mendukung pemerataan pembangunan, malah memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Dia pun mengatakan pemerintah harus melihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Sebab, keadilan nilai tambah tidak sekedar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri. Namun juga antar daerah di Indonesia. Agus menambahkan, selama ini pengolahan terkonsentrasi hanya di pulau Jawa dan nilai tambahnya juga hanya dinikmati di pulau Jawa.

Sementara, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari bahan mentah. Menurutnya jika pembangunan smelter di pulau Jawa maka akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah terkait limbahnya, mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang terpadat. "Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia," kata Agus.

Sementara itu, pengamat energi dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengaku tidak yakin Freeport akan membangun pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur. Dia menilai sangat aneh jika investasi jangka panjang Rp25 triliun akan dibangun diatas tanah sawah. Menurutnya sangat tidak masuk lahan yang akan dibangun adalah lahan PT Semen Gresik seluas 80 hektar (ha) dengan sewa Rp80 miliar per tahun.

Dia meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk lebih tegas kepada Freeport agar Freeport tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Ferdinand, Freeport harus bermanfaat bagi Indonesia dan bukan hanya bermanfaat bagi Amerika yang mendapat untung besar. mohar

BERITA TERKAIT

Jokowi Paparkan Kinerja Lembaga Kehakiman

Jokowi Paparkan Kinerja Lembaga Kehakiman   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo memaparkan kinerja lembaga kehakiman termasuk Komisi Yudisial (KY) dalam…

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi - Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JAGA STABILITAS KEAMANAN - Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua

NERACA Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal…

Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Jakarta-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 tambang ilegal dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut data…

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…