NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan pemerintah dalam penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 berpegang kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita).

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dalam menyusun APBNP 2015, tiap kementerian dan lembaga negara seharusnya tidak memandangnya sebagai cara untuk mencari dana tambahan baru untuk membiayai program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

"APBN Perubahan tak boleh jadi target bancakan baru. Hemat saya APBN Perubahan adalah momen penting untuk membongkar mental anggaran pada APBN murni 2015," katanya dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Politisi dari PDI Perjuangan tersebut berharap, APBNP 2015 bukan hanya sekedar memprioritaskan kepada penambahan anggaran. Tetapi, seyogyanya juga merevisi program dan anggaran yang ada di APBN 2015. "Pilah dan putuskan mana yang harus dilanjutkan, dikurangi, dihapuskan, direalokasi atau ditambah pada APBN Perubahan 2015," tambahnya. 

Dia pun menyarankan agar  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal setiap kementerian agar program yang dibuat sesuai dengan upaya pewujudan nawacita dan visi misi Jokowi dan JK pada masa pemilihan presiden dulu.  "Dibongkar roadmap hingga program dan alokasi anggaran yang di APBN 2015. Sampaikan ke publik, apa perbedaan yang signifikan dari Pemerintah Jokowi dan sebelumnya," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draft RUU APBNP 2015 yang Diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro, dia menjelaskan ada sejumlah perubahan dalam anggaran operasional pemerintah satu tahun ke depan.

‪"Menyampaikan RAPBNP 2015. Defisit anggaran berkurang dari 2,2 persen menjadi 1,9 persen; belanja modal baik drastis dari 190 triliun menjadi 290 triliun; dan penerimaan pajak kami targetkan meningkat dari 1200 triliun menjadi 1300 triliun," kata Menteri Bambang.

Peningkatan ‪anggaran pajak sebesar Rp100 triliun ini menkeu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dan swasembada pangan di mana akan berpusat pada tiga kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. "Modal BUMN ditambah agar lebih bisa membiayai infrastruktur, naik Rp100 triliun," ujar Bambang.

‪Nantinya pembahasan draft RUU ini akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut dalam satu bulan ke depan. Ia pun berharap agar proses di DPR juga tidak terlalu berbelit-belit dalam menemukan deal dengan pemerintah berapa total APBNP 2015 di pembahasan berikutnya. "Kami ingin agar pembahasan ini akan diselesaikan dalam waktu yang ada, 1 bulan. Masa sidang sampai tanggal 18 Februari 2015," tuturnya. [agus]