NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),  Sofyan Wanandi menuturkan selama ini pemerintah  telah banyak mengeluarkan beberapa kebijakan secara bertubi-tubi, Namun demikian menurutnya kebijakan yang diambil nampaknya kurang memperhitungkan para pengusaha. "Kita sebenarnya pengusaha itu siap segala macam masalah pada ekonomi Indonesia," kata Sofyan, Jakarta, Kamis (29/1/2015)

Namun, hal itu berbeda jika pemerintah mengambil kebijakan tanpa memperhitungkan peran pengusaha. "Kalau kita kan takut bangkrut, kalau pemerintah tidak. Ini masalah yang sedang terjadi," katanya.

Dia melanjutkan, saat ini memang kondisi ekonomi masih belum stabil, lantaran melemahnya nilai tukar Rupiah. Meski demikian, dia meyakini para pengusaha telah mempersiapkan diri menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang cukup signifikan. "Yang nanti diuntungkan kan eksportir kita yang mendapatkan income dalam dolar, meski bahan baku impor kita defisit,"tuturnya.

Sebelumnya,  Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menuntut  pemerintah menerapkan kebijakan yang pro-industri atau para pengusaha ini dalam rangka meningkatkan produktivitas industri nasional akan mampu mengejar pertumbuhan  6,3-6,8% tahun ini.

Menurutnya, minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal menyebabkan kinerja industri mengalami perlambatan dari 6,3% pada 2013 menjadi 5,3% pada 2014.

"Masalah pokok di Industri utamanya padat karya, banyak pabrik relokasi, menjadi importir saja atau bahkan tutup dan secara umum produktivitas industri manufaktur semakin menurun karena dukungan tarif hanya basa-basi," katanya.

Haryadi menilai, pentingnya insentif fiskal pada industri padat karya mengingat sub sektor tersebut menyumbang cukup besar pada kenaikan ekspor industri tahun lalu. Sebagai gambaran, dari US$ 87,85 miliar ekspor industri pada periode sembilan bulan pertama 2014, industri pengolahan kelapa sawit dan kayu menyumbang sekitar 31,09% atau sepertiganya dan industri kimia dasar menyumbang sekitar 23,51%. "Industri padat karya seperti tekstil, kulit dan alas kaki, furnitur, industri kecil dan menengah (IKM) perlu diberi insentif khusus," katanya.

Insentif tersebut, menurutnya, perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru diluar sembilan sub sektor industri yang paling besar nilai defisit ekpor impornya seperti makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, barang kulit, dan alas kaki, barang kayu dan hasil hutan lainnya, kertas dan barang cetakan, pupuk, kimia, dan barang dari karet, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar dan besi baja, alat angkut, mesin, dan peralatannya.

Hal sama juga pernah dilontarkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto yang mengatakan untuk mengejar pertumbuhan tinggi, danb bisa ikut bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlangsung akhir tahun ini, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang propengusaha.

"Negara lain sudah berpikir secaraentrepreneurial (wirausaha), bagaimana agar bisnis itu berjalan dan berfungsi, MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah mengubah pola pikir lama dan kami pengusaha berharap diikutsertakan dalam perencanaan kebijakan ke depan," tegasnya.

Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian Saleh Husein mengatakan, pihaknya siap mendorong industri yang beriorentasi ekspor dan berbahan baku lokal lewat beragam insentif dan kemudahan. Dia juga menyetujui pengusaha diberikan insentif tax allowance, tax holiday, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) hingga insentif non fiskal demi mendukung peningkatan produksi industri nasional. "Tax holiday pun saya setuju kalau memang industri itu pioneer dan sangat penting seperti industri mesin listrik," kata dia.

Saleh mengatakan, pihaknya juga telah mendelegasikan pejabat eselon I di kantor BKPM Pusat dalam rangka penyederhanan proses perizinan investasi. Diharapkan investasi di sektor industri semakin meningkat dan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. [agus]