NERACA

Jakarta – Tahun ini dipastikan belum ada Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) yang berencana melakukan Initial Public Offering (IPO). Pasalnya, BUMN sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah atau penyertaan modal negara (PMN).

Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano H Herman mengatakan, tahun ini kemungkinan belum dipikirkan dan direncanakan adanya IPO. Hal ini, sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno,”Bu Rini kan sudah bilang konsentrasi kepada permodalan untuk ketahanan dari Nawacita konsepnya Pak Jokowi,"ujarnya di Jakarta, Kamis (29/1).

Marciano menjelaskan, Danareksa akan lebih memfokuskan kepada perusahaan yang ingin melakukan right issue. Dengan demikian, maka proyek infrastruktur, ketahanan pangan, kemaritiman dapat dijalankan sesuai rencana pemerintah,”Enggak semua bakal lakukan right issue pada semester I, karena tahun ini kan timingnya harus perfect dan kita tidak bisa lihat. Kalau dijual sekarang,lalu ternyata besok-besok tiba-tiba ada tekanan, maka kita takut kelabakan nanti," imbuhnya.

Terlebih, perusahaan yang ingin melakukan right issue tentu memiliki persiapan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menilai market yang ada harus diperhatikan sebelum masuk. "Kalau sejauh ini belum kelihatan kan, karena ini masih dampak kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri," pungkasnya.

Kata Marciano, saat ini ada beberapa BUMN yang sudah menyiapkan rencana untuk menerbitkan surat utang atau obligasi. Maka lihat rencana maraknya BUMN yang bakal merilis obligasi, pihanya tidak akan melewat peluang tersebut dan masih menunggu order atau permintaan dari BUMN yang butuh penjaminan emisi untuk melakukan penerbitan obligasi yang umumnya banyak digunakan untuk refinancing,”Sejauh ini belum ada, tapi biasanya mereka tiap tahun dan kita menunggu saja. Kalau mereka memang mau, ya kita akan bantu,”tandasnya.

Lebih lanjut Marciano menjelaskan, sebagai sekuritas BUMN Danareksa tidak akan menuntut kepada Pemerintah terkait rencana BUMN untuk menerbitkan obligasi. Sehingga, dia tidak menargetkan penerbitan obligasi terutama dari sisi BUMN,”Ini kan yang negara, maka harus lebih membantu negara. Tetapi dengan kapasitas itu, kita membantu swasta juga. Biasanya kita bantu yang BUMN juga pegadaian, serta PLN. Kalau mereka butuh pendanaan kita bantu dan itu tergantung kebutuhan mereka,”ungkapnya. (bani)