Bank BUMN Didorong untuk “Naik Status”

NERACA

Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta untuk mendorong bank BUMN masuk ke dalam kategori Qualified ASEAN Bank (QAB) atau bank berskala regional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menyuntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) dengan skema penerbitan saham baru (rights issue) serta mengurangi dividen.

Menurut Dosen FEUI, Telisa Aulia Falianty, salah satu upaya tersebut yakni dengan memperbesar modal bank BUMN agar dapat bersaing dengan bank-bank regional ASEAN lainnya.

"Bank Mandiri misalnya. Dengan modal yang dimiliki saat ini sebesar Rp93 triliun, mereka tinggal membutuhkan sedikit modal lagi untuk bisa masuk kategori QAB dan menjadi wakil Indonesia. Dengan adanya PMN (penyertaan modal negara), Bank Mandiri bisa menjadi salah satu bank regional yang besar di Asia Tenggara,” ujar Telisa di Jakarta, Kamis (29/1).

Dia menuturkan, dipilihnya Bank Mandiri untuk mendapatkan PMN lebih karena pertimbangan Bank Mandiri secara aset adalah yang terbesar. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengatakan, alokasi PMN untuk Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun dinilai masih sedikit untuk bisa menjadikan QAB.

"Coba bandingkan dengan BII-Maybank yang sudah punya modal Rp500 triliun," katanya. Untuk itu, Andreas menilai, selain pemberian PMN, pemerintah juga perlu mewujudkan konsolidasi antarbank BUMN, agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang ukurannya mendekati BII-Maybank.

Intinya, bagaimana arah pengembangan bank pelat merah untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 khusus Perbankan. “Kita harus betul-betul bisa memiliki bank regional yang kuat. Dan itu yang kita perlukan. Kalau hanya Rp9 triliun (melalui rights issue) menurut saya sangat kurang untuk menjadikan Bank Mandiri masuk kategori QAB," tegasnya.

Wajib konsolidasi

Andreas juga menegaskan, konsolidasi antarbank BUMN wajib dilakukan, meski tidak mudah untuk direalisasikan. "Makanya saya mengatakan, penambahan modal adalah cara yang paling cepat. Tapi apakah sudah tepat kalau kita bicara menghadapi MEA. Itu butuh konsolidasi empat bank BUMN," ujar dia.

Indonesia harus mempunyai bank BUMN yang kuat. Arrtinya tidak cukup hanya dengan menyuntik modal, namun harus ada beberapa pemetaan bank BUMN yang memiliki bisnis serupa. "Misalkan Bank Mandiri dengan BNI. Bisnis inti mereka sama, Inilah yang harus dikonsolidasikan," terang Andreas.

Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia,Lana Soelistianingsih mengatakan, konsolidasi perbankan amat dibutuhkan untuk menghadapi liberalisasi perbankan MEA 2020 di mana nanti bank-bank berstatus Qualified ASEAN Banks (QAB) akan bebas berekspansi ke berbagai negara ASEAN.

Menurut Lana, sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur aset dan pengelolaan bank-bank milik negara. Untuk itu, pemerintah harus mencari kandidat dirut bank BUMN yang mampu menjawab tantangan zaman dalam 10 tahun ke depan."Saya yakin pemerintah tentu akan memilih orang yang sesuai dengan visi konsolidasi perbankan," ujarnya.

Untuk menghadapi MEA 2020, sambung Lana, bank-bank BUMN harus melakukan konsolidasi dan itu dapat dimulai dari bank-bank BUMN. Tantangannya adalah bank-bank nasional menghadapi bank-bank ASEAN yang memiliki modal besar, jika tidak dapat menambah modal, satu-satunya cara adalah melalui konsolidasi.

"Dapat kita bandingkan dengan BII-Maybank yang memiliki modal hingga US$50 miliar atau setara sekitar Rp500 triliun. Bandingkan dengan Bank Mandiri yang modalnya hanya sekitar Rp100 triliun," kata Lana.

Dia jugamenambahkan, pemerintah harus dapat menyuntik modal bank-bank BUMN untuk mengatasi persaingan dengan bank-bank asing. Namun, jika konsolidasi dilakukan, misalnya Bank Mandiri dengan BNI, maka dapat menambah modal sekitar Rp200-300 triliun.

‘Dijajah’ negara tetangga

Seperti diketahui, Indonesia dinilai akan semakin `dijajah’ oleh bank-bank asal Malaysia dan Singapura, jika tidak memiliki bank berskala regional yang masuk kategori QAB. Pasalnya, bank-bank yang masuk kategori QAB, akan dibebaskan dan diberi leluasa untuk berekspansi ke negara-negara ASEAN tanpa ada pembatasan sama sekali.

Saat ini, meski QAB belum diberlakukan, bank-bank asal Malaysia dan Singapura telah memiliki banyak jaringan kantor di Indonesia. Sebut saja, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang memiliki 968 jaringan, BII-Maybank 426 kantor, PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.509 jaringan, Bank UOB Buana sebanyak 215 cabang, dan PT Bank OCBC NISP Tbk 334 cabang.

Bahkan, CIMB Niaga mencanangkan visi menjadi perusahaan ASEAN terkemuka dengan misi menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan mendukung percepatan integrasi ASEAN.

Kondisi ironis dialami bank-bank asal Indonesia, terutama bank-bank BUMN. Bank Mandiri sebagai bank terbesar dipersulit untuk membuka cabang di Malaysia. Selama lima tahun izin prosesnya telah diajukan, namun tidak ditanggapi. [ardi]

Related posts