KSP Ilegal di Kab. Sukabumi Diminta Patuhi Aturan

Kepala Bidang Koperasi pada Diskoperindag Kabupaten Sukabumi, Husni meminta kepada para pelaku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kabupaten Sukabumi agar menempuh perizinan dalam berusaha. Pasalnya kegiatan tanpa izin ini dinilai bisa mengakibatkan resiko hukum terhadp pelaku usahanya.

Dari data yang dikelola oleh Bidang Koperasi khususnya, terang Husni, terdapat puluhan KSP yang memiliki izin. Namun kenyataan di lapangan banyak KSP liar beroperasi, " Dari itu agar tidak terbentur hukum khususnya hukum perbankan nasional, kami menyarankan kepada pelaku KSP yang belum memiliki izin ini segera mengurus perizinan" tandas Husni kepada Neraca, Senin (12/9).

Dikatakan Husni, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan KSP illegal. Pembinaan hanya dapat dilakukan bagi pelaku KSP yang terdaftar. Selama ini pihaknya telah banyak mendapat laporan dari masyarakat akan maraknya KSP ilegal tersebut,

" Sebagai bidang yang menangani koperasi kami sangat trenyuh mendengar masih banyaknya KSP liar. Sedangkan kami tidak dapat menertibkan mereka karena terbentur aturan Undang-undang perkoperasian. Hanya saja sebelum adanya tindakan dari pihak hukum akibat pengaduan dari masyarakat, kami menghimbau agar usahanya itu di badan hukum kan," papar Husni.

Sebab, apabila belum memiliki badan hukum, bisa saja para pelaku KSP illegal itu dituding melakukan praktek perbankan tanpa izin. Hal itu yang tidak diinginkan pihaknya. Kendati ada laporan dari masyarakat banyak KSP illegal beredar di Kab. Sukabumi, dia tetap meminta mereka membuat perizinan.

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Sengketa Pemilu Diselesaikan Sesuai Aturan

Mahfud MD Mantan Ketua MK Sengketa Pemilu Diselesaikan Sesuai Aturan Sleman - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta…

Harga Bapokting di Kota Sukabumi Tergolong Stabil

Harga Bapokting di Kota Sukabumi Tergolong Stabil NERACA Sukabumi - Perkembangan harga bahan pokok penting (Bapokting) dan barang strategis lainya…

KPK Diminta Pantau KLHK Selidiki Pertambangan Bauksit

KPK Diminta Pantau KLHK Selidiki Pertambangan Bauksit   NERACA Tanjungpinang - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kelompok Diskusi Anti 86 minta Komisi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru

Jabar Resmi Miliki Tiga Perda Baru NERACA Bandung - Provinsi Jawa Barat (Jabar) lewat agenda persetujuan bersama DPRD dan Pemprov…

Tingkat Pengangguran di Kota Sukabumi Masih Tinggi - Disnakertrans Kota Sukabumi Gelar Job Fair

Tingkat Pengangguran di Kota Sukabumi Masih Tinggi Disnakertrans Kota Sukabumi Gelar Job Fair NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi…

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur Banten Evaluasi Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengevaluasi pokja…