High Cost, Produk RI Tidak Kompetitif

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementrian Perindustrian, Harjanto mengatakan tingginya biaya produksi dalam negeri menjadikan produk dalam negeri kurang kompetitif dibandingkan dengan produk luar. “Industri dalam negeri cost produksinya masih sangat tinggi, makanya secara harga masih kalah bersaing dengan produk luar,” katanya saat menghadiri acara Seminar Kebijakan Energi Nasional dan Kebutuhan dan Permasalahan Energi di Sektor Industri, di Jakarta, Rabu (28/1).

Salah satu biaya yang harus dikeluarkan tinggi oleh industri dalam negeri salah satunya adalah biaya untuk energy, seperti listrik, minyak maupun gas, padahal kebutuhan industry akan energy sangat tinggi. Maka dari itu pentingnya arah kebijakan pemerintah ke depan bagaimana agar dapat membantu pengusaha disini pelaku industry agar dapat mengurangi cost produksinya sehingga produknya mampu bersaing dengan produk luar. “Kebutuhan listrik, minyak, maupun gas untuk pelaku industry sangat tinggi, maka dari itu harapannya pemerintah mampu menjaga ketersediaanya dan tentu dengan harga yang murah. Itulah yang tentu diinginkan oleh semua peluaku usaha,” ujarnya.

Selain energy, maslah yang menjadikan cost produksi dalam negeri tinggi minimnya infrstruktur pendukung seperti jalan maupun konektivitas sehingga biaya logistik menjadi sangat mahal. Untuk itu sejalan dengan misi presiden Jokowi akan pembangunan infrastruktur di harapkan mampu menjawab permasalahan minimnya dukungan infrastruktur untuk industri. “Dengan semangat pemimpin baru, harapannya masalah infrastruktur nantinya bisa terjawab dan sesuai dengan keinginan para pelaku usha,” ucapnya.

Aplagi keinginan presiden Jokowi adalah mengejar pertumbuhan tinggi, jika memang ingin mewujudkan itu maka pertumbuhan untuk industri terhadap PDB harus tinggi di atas 7 persen, dan kalau memungkinkan bisa 9 persen. “Terget pertumbuhan pemerintah sebesar 5,7 persen tahun ini, untuk bisa mencapai itu berarti pertumbuhan industry harus di atas 7 persen bahkan lebih di angka 9 persen,” terangnya.

Maka dari itu, guna mencapai itu arah kebijakan yang harus diambil tentu bagaimana agar industry dalam negeri bisa tumbuh. Salah satunya diberikan insentif-insentif bagi pelaku industry dengan penetapan seperti pajak, TDL, yang tidak terlalu tinggi. “Jika memang ingin mengejar pertumbuhan tinggi kuncinya adalah dengan mengembangkan industry dalam negeri, sehingga ke depan arah kebijakan presiden pro terhadap pelaku industri,” jelasnya.

Sebelumnya, guru besar eknomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, mengatakan cost produksi dalam negeri memang tergolong tinggi, ini yang mengakibatkan produk dalam negeri kurang bisa bersaing dengan produk luar.

"Permasalahan untuk produk dalam negeri klasik yang tidak pernah selesai seperti, suku bunga tinggi, reformasi birokrasi, biaya logistik tinggi, jaminan hukum, infrastruktur sampai ke peningkatan kualitas tenaga kerja, makanya itu yang harus pemerintah benahi," ujarnya

Lebih lanjut Erani mengatakan, pemerintah jangan lupa kalau sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bakal mulai digulirkan pada tahun 2015, maka perlu langkah-langkah yang harus dipersiapkan yakni peningkatan industri, melakukan peningkatan kualitas produk supaya penetrasi ke negara anggota ASEAN, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan biaya pinjaman kredit ke bank rendah.

Erani menilai, masalah klasik masih tetap menghantui Indonesia sehingga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Pemerintah selama ini hanya jago di kebijakan saja, impelementasinya minim. Salah satu contohnya, terdapat hambatan untuk otonomi daerah. Di mana, kebijakan pusat tidak sepenuhnya dijalankan pemda karena merasa memiliki wewenang. Inilah yang harus diminimalisasi dan jelas garis komandonya,” ungkapnya.

Menurut Erani, jika MEA tetap dilaksanakan pada 2015, suka tidak suka, pemerintah harus berusaha keras agar hambatan-hambatan tersebut bisa selesai. "Langkah dan terobosan di mana persoalan tenaga kerja ini harus masuk dalam kebijakan industri ke depan ini. Indonesia tidak mungkin menghadapi MEA sendiri. Untuk itu, harus ada pembicaraan intensif agar MEA dapat berjalan tanpa harus menimbulkan korban," tandasnya. [agus]

Related posts