NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R. Sukhyar, mengatakan pembangunan sebanyak 12 "smelter" untuk memproduksi nikel diperkirakan selesai pada tahun 2015. “Sudah 80 sampai 100 persen kemajuan pembangunan smelter tersebut bahkan sebagian sudah ada yang produksi,” kata Sukhyar di Jakarta, Rabu (28/1).

Ia mengatakan smelter-smelter tersebut dibangun oleh masing-masing 12 perusahaan dan sebagian besar berada di daerah Sulawesi. “Nikel yang diproduksi bisa berupa feronikel. Sebenarnya hampir sama dengan nikel tetapi kalau nikel kontennya lebih rendah biasanya 10 persen sedangkan feronikel bisa 30 persen," kata Sukhyar.

Sebagai contoh, kata Sukhyar adalah PT Aneka Tambang (Antam) yang memperluas tambang feronikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. “Nantinya, produksi feronikel PT Antam secara keseluruhan menjadi hampir 40ribu ton pertahunnya naik dibandingkan tahun lalu sebesar 20ribu ton,” katanya.

Ia juga menegaskan, apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan proyek smelter tersebut maka nantinya akan dikembalikan ke pemerintah. “Lebih baik kami buka lelang lagi terhadap perusahaan-perusahaan yang serius untuk membangun smelter tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, guna mempercepat realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), pemerintah didesak untuk memberikan insentif, antara lain keringanan pajak. Menurut dosen dan Ketua Program Studi Teknik Metalurgi ITB Zaki Mubarok, perusahaan seperti PT Antam (Persero) Tbk akan kesulitan apabila pembelian anode slime dikenai PPN.

“Margin keuntungan pabrik pemurnian anode slime hanya 2-3%, sehingga jika dikenai PPN 10% sudah tentu akan merugi. Bahkn lebih besar lagi, isu PPN ini bisa menghambat pengembangan smelter tembaga di Indonesia,” kata dia. Padahal, kata dia, kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang adalah amanat UU Minerba.

Terbesar Di dunia

Sebelumnya, saat melakukan MOU dengan pemerintah untuk pembangunan smelter, Chairman Board of Director Freeport McMoran Inc, James R. Moffett, mengatakan perusahaannya akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Moffet mengklaim smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia.

Dalam proyek ini, Freeport sudah menggandeng Mitsubishi. Moffet mengatakan akan menanamkan investasi sebesar US$ 15 miliar (Rp 187,1 triliun) untuk tambang bawah tanah atau mining underground serta membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar (Rp 28,7 triliun). “Ini untuk smelter terbesar di dunia,” kata dia.

Menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, smelter Freeport yang ada saat ini memiliki kapasitas 1 juta ton konsentrat per tahun. Setelah smelter di Gresik beroperasi pada 2017, kapasitas pengolahan Freeport naik menjadi 3 juta ton per tahun.

Saat itu, Sukhyar mengatakan, dalam enam bulan ke depan, pemerintah akan memantau pembangunan smelter Freeport di Gresik. Pemerintah akan memantau realisasi rencana pembangunan smelter, dimulai dari analisis mengenai dampak lingkungan, pengerjaan teknik, hingga alih teknologi. "Seberapa jauh mereka menunjukkan kemajuannya."

ESDM juga memberi tenggat waktu hingga 2017 bagi PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bahan mineral (smelter). "Deadline kita kan berikan sampai 2017. Pokoknya sekarang fisiknya mesti terwujud," katanya.

Progres pembangunan smelter tersebut bakal diawasi langsung oleh Dirjen Minerba dan akan dikroscek setiap enam bulan sekali. “Setiap enam bulan akan dimonitor, ya apakah ada serapan dana lagi atau tidak," tambahnya.

Sukhyar menyebutkan, pembangunan ini perlu dilakukan oleh Freeport, karena tanpa smelter, mereka tidak diperbolehkan mengekspor hasil tambang. “Soal izin ekspor, nanti kita lihatlah. Apa smelter selesai apa tidak. Lahan memang mereka sudah siapkan di Petrokimia, kita masih akan tetap menunggu,” tutur dia.

Pemerintah sempat mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport karena tak kunjung membangun smelter hingga batas waktu habis, 24 Januari 2015. Setelah menggelar pertemuan dengan Freeport pada 22-23 Januari 2015, pemerintah mengatakan Freeport telah punya lahan smelter.

Lahan seluas 80 hektare ini milik PT Petrokimia Gresik (Persero). Setelah mendapat kepastian tersebut, pemerintah memperpanjang amendemen kontrak selama enam bulan ke depan, sehingga izin ekspor Freeport tak jadi dibatalkan. Freeport mengklaim telah memurnikan 40 persen konsentrat tembaga di PT Smelting, Gresik, sejak 1999.

Padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), seluruh perusahaan pertambangan mineral diwajibkan untuk memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri yang pada pelaksanaannya paling lambat di 2014.