Membangun Kemandirian Ekonomi Indonesia - Oleh: Prameswari Tariani, Pemerhati Masalah Ekonomi, Aktif pada Kajian Kesejahteraan Mandiri Nusantara

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan. Sedang kesejahteraan ditentukan oleh aspek non-ekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebagai sebuah proses, pembangunan menunjukkan adanya hubungan saling pengaruh antara berbagai faktor yang dihasilkannya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui tahap-tahap yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, prasyaratnya adalah apabila seluruh pelaku pembangunan berdaya dalam memainkan perannya masing-masing dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola secara eftsien dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan terjadinya suatu perubahan struktur yang wajar dan alamiah. Hal ini akan dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk memajukan diri. Prakarsa itu sendiri hanya akan tumbuh apabila ada emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Karena itu, setiap individu dan kelompok masyarakat memerlukan kebebasan dan kesempatan paling minimum untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka, karena tanpa kebebasan dan kesempatan, prakarsa serta daya kreasi menjadi terbatas.

Selain itu, pada perspektif lain, terutama yang berkaitan dengan makin intensifnya arus globalisasi yang dicirikan oleh pasar bebas dan Iintas informasi, diakui atau tidak merupakan suatu kesempatan tersendiri. Artinya bahwa masyarakat harus mampu mengambil peran se-strategis mungkin untuk dapat berperan di wilayah tersebut agar tidak tertinggal dengan masyarakat internasional.

Terkait hal tersebut, kiranya tentu diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah. Namun, Perhatian pemerintah tersebut hanya akan menjadi efektif apabila paradigma pembangunan digeser ke arah yang berpusat pada rakyat (peoplecentered development). Pada konteks ini berarti bahwa inisitaf dan kreatif rakyat menjadi sumberdaya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan proses pembangunan. Masyarakat harus dapat berpartisipasi secara riil sejak proses inisiasi (penggalian gagasan), implementasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) sampai dengan tahap pasca proyek yang berupa kegiatan pemeliharaan dan pelestarian. Guna menciptakan hal tersebut, diperlukan penyiapan dan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Secara garis besar, paradigma pembangunan berbasis rakyat ini sebenarnya bermakna dua. Pertama, sebuah paradigma yang dikembangkan bagi mereka yang kurang beruntung dalam proses pembangunan kelompok miskin, catat, terbelakang dan sebagainya. Kedua, sebagai paradigma menyeluruh yang melihat bahwa pembangunan sebagai sebuah gerak bersama yang saling terpadu dan terkait dari rakyat, baik "rakyat besar, menengah, kecil" maupun "rakyat maju, sedang dan terbelakang." Paradigma tersebut bisa dipergunakan salah satu atau keduanya.

Akan tetapi, upaya tersebut menuntut dilaksanakannya empat hal sekaligus, seperti Pertama, iklim yang desentralistik dalam berbagai tingkat. Setiap kawasan, bahkan yang paling kecil, seperti Kelurahan, harus dikesempatan untuk mengembangkan keunggulan komparatif kompetitifnya sesuai dengan sumber daya dan kompetensinya. Iklim yang desentralistik ini harus diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang terpadu. Tanpa pengawasan dan pembinaan, sulit terbentuk koordinasi perkembangan antarkawasan dan pada gilirannya tujuan membangun kompetisi yang produktif antar kawasan bisa berkembang menjadi kompetisi yang destruktif.

Kedua, dibutuhkan sebuah komitmen (political will) untuk melaksanakan pembangunan dari bawah ke atas. Namun demikian, perlu dilihat terlebih dahulu kebutuhan kawasan yang hendak dibangun diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, harus memiliki sebuah perencanaan dan program pembangunan yang tepat dan terpadu di tingkat makro maupun mikro.

Keempat, yang terkait dengan otonomi daerah, maka visi permerintah daerah dalam era desentralisasi pertama kali bukanlah mengisi kas pemerintah daerah sebanyak-banyaknya, namun justru berusaha. menciptakan iklim yang memungkinkan rakyat untuk berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar terbentuk aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Pengumpulan pendapatan bagi kas daerah memang perlu, tapi tidak dinomor satu. Sebab, kalau ekonomi tumbuh pesat otomatis pajak daerah akan naik dan pendapatan pemerintah dengan baik dan pundi-pundinya bisa penuh.

Sama halnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi-JK mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Risma mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat adalah yang paling utama. Menurutnya, rakyat sudah menunggu terlalu lama untuk sejahtera. Saya yakin Pak Jokowi-JK bisa membuat lebih sejahtera. Begitu pula dengan kita, masyarakat harus percaya dan yakin Jokowi akan berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang ekonomi.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen anak negeri dari berbagai lapisan untuk mewujudkannya. Karena begitu banyak masalah di negeri ini yang perlu untuk diselesaikan. Baik berupa Infrastruktur, gangguan politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya hingga pertahanan dan keamanan. Semua itu tidak akan dapat terselesaikan jika kita hanya berpangku tangan kepada pemerintah, baik pemda, TNI/ Polri, kejaksaan ataupun lainnya. Maka, sudah saatnya rakyat turun tangan mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah demi masa depan anak cucu kita. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mandiri. Berdiri di kaki dan tanah sendiri untuk kesejahteraan seluruh negeri. Kami menaruh harapan kepadamu Jokowi.***

Related posts